Kemristekdikti Batasi Kuota Mahasiswa Keguruan

Kemristekdikti  Batasi Kuota Mahasiswa Keguruan
Mohamad Nasir. ( Foto: Antara )
Maria Fatima Bona / RSAT Sabtu, 19 Oktober 2019 | 20:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) saat ini membuka kuota mahasiswa melebih kebutuhan guru. Pasalnya, kebutuhan guru setiap tahun hanya mencapai 90.000 guru, sedangkan LPTK menerima mahasiswa baru melebihi 300.000 mahasiswa.

Nasir menuturkan, dengan mempertimbangkan kebutuhan guru saat ini, pemerintah akan melakukan pembatasan kuota mahasiswa baru di masing-masing program studi (prodi) pada LPTK berdasarkan hasil akreditasi prodi dan LPTK. Dengan begitu masing-masing prodi kuota mahasiswanya disesuaikan dengan akreditasi.

“Pembatasan kuota untuk calon mahasiswa baru ini berlaku untuk semua, baik itu (LPTK) negeri maupun swasta akan dibatasi semua. Kalau akreditasinya C berapa, B berapa, dan A berapa,” kata Nasir pada konferensi pers terkait Bedah Kinerja Capaian 5 Tahun Kemristekdikti, di Gedung Kemristekdikti, Jakarta, Jumat (18/10/2019) petang.

Menurut Nasir, LTPK dengan akreditasi A saat ini telah membatasi diri dalam penerimaan mahasiswa baru. Mereka benar-benar fokus pada mutu lulusan sehingga mahasiswa yang diterima benar-benar yang siap. Maka, tugas pemerintah yang akan datang harus menyelesaikan masalah LPTK dengan akreditasi belum maksmimal.

Nasir menuturkan, proses pembatasan kuota ini akan berlaku pada ajaran baru. Pasalnya, ia telah mengintruksikan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) untuk membuat skema pembatasan kuota pada LPTK yang disesuaikan dengan akreditasi.

Nasir menjelaskan, bagi LPTK yang melanggar aturan dengan tetap menerima atau membuka pendaftaran mahasiswa baru melebihi kuota yang diberikan untuk masing-masing prodi, maka mahasiswa yang melebih kuota tersebut tidak terdaftar dalam laman forlap pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT) Kemristekdikti.

“Misalnya perguruang tinggi A, kuota mahasiswa yang diberikan 150 orang dan dia menerima 155 mahasiswa maka lima mahasiswa hilang tidak bisa masuk pangkalan data pendidikan tinggi,” ujarnya.

Selain itu, mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip) ini juga mengatakan, selain calon mahasiswa baru, Kemristekdikti juga memperketat seleksi pendidikan profesi guru (PPG) sehingga kualitas mahasiswa calon guru ini benar-benar diisi oleh anak terbaik untuk menjadi guru profesional.

Nasir menuturkan, pada era disrupsi inovasi ini, kurikulum pendidikan tinggi sepenuhnya diserahkan pada perguruan tinggi. Dalam hal ini, kurikulum LPTK juga diserahkan pada kampus. Sehingga permintaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar guru dapat mengajar siswa multisubject dapat dipenuhi oleh masing-masing perguruan tinggi penyelenggara LPTK.

“Jadi guru disiapkan untuk mengajar mata pelajaran linear seperti matematika belajar fisika silakan. Tapi yang saya tekankan jangan sampai pendidikan matematika tetapi disisipkan mata kuliah untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Ini enggak nyambung nanti,” ucapnya.

Dalam hal ini, Nasir menuturkan, kurikulum untuk multisubject yang didesain oleh LPTK harus linear dan hal ini yang telah diinstruksikan kepada perguruan tinggi penyelenggara LPTK.

Selain pembatasan kuota, Nasir juga telah merancang skema merger atau penggabungan untuk LPTK yang belum memenuhi standar. Pasalnya, saat ini dari total 425 LPTK, yang berstatus negeri hanya 41, sedangkan 384 LPTK lainnya adalah swasta dengan mutu kualitas pendidikan yang bervariasi.

Menurut Nasir, program merger ini dilakukan selain untuk peningkatan mutu dan kualitas PTS juga untuk mengurangi jumlah perguruan tinggi. Pasalnya, jumlah perguruan tinggi Indonesia saat telah mencapai 4.741 perguruan tinggi yang tersebar seluruh Indonesia dengan kesenjangan kualitas sangat besar. Maka, proses merger sangat penting untuk peningkatan mutu perguruan tinggi.

Selain itu, Nasir menyebutkan, pemerintah juga akan melakukan moratorium prodi khususnya untuk bidang sosial dan humaniora yang saat ini telah melampaui kebutuhan. Pihaknya mendorong perguruan tinggi yang melakukan moratorium prodi tersebut untuk menjadi pendidikan vokasi.



Sumber: Suara Pembaruan