Kemkumham Dorong Perbaikan BHP
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemkumham Dorong Perbaikan BHP

Senin, 21 Oktober 2019 | 00:00 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah terus meningkatkan kinerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementeriaan Hukum dan HAM (Kemkumham). Salah satunya melalui Rapat Kerja Teknis Balai (Rakernis) dengan tema menyikapi perkembangan dan kebutuhan hukum yang melandasi tugas dan fungsi BHP.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen Ahu) Kemkumham, Cahyo R Muzhar, dalam siaran persnya, Senin (21/10/2019) menjelaskan, kalau selama ini tugas dan fungsi BHP sangat penting bagi pribadi maupun atau badan hukum.

Cahyo menambahkan, peraturan perundang-undangan yang melandasi tugas dan fungsi BHP terdapat diberbagai macam peraturan seperti Staatblad, Ordonantie, KUH Perdata, UU Kepailitan, UU Perlindungan Anak, UU Transfer Dana dan Peraturan lain dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun peraturan setingkat di bawahnya seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Pertanahan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Keputusan Menteri Kehakiman RI dan surat edaran.

"Tugas BHP sangat rentan dengan permasalahan hukum, mengingat BHP bertindak untuk dan atas nama orang maupun badan yang karena hukum atau karena putusan atau penetapan pengadilan tidak cakap bertindak untuk mengurus diri dan hartanya," kata Cahyo.

Adapun tugas BPH yaitu mengurus anak yang masih berada dalam perwalian sebagai wali sementara, dan Wali Pengawas, pengampu pengawas dalam pengampuan, mengurus harta orang yang dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (tidak terurus), serta mengurus dan membereskan harta debitor pailit selaku kurator serta menampung dana pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas-tugas yang diemban oleh BHP syarat dengan resiko yang sangat tinggi, harus melakukan penyitaan harta pailit berhadapan dengan ribuan buruh, dan ormas, penyitaan aset yang berada di tengah laut tanpa dilengkapi dengan alat kemanan yang standar, termasuk menjangkau daerah pedalaman tanpa kelengkapan, ketika BHP diangkat sebagai Kurator dalam Kepailitan maupun sebagai pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

BHP merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, dalam menjalankan tugas dan fungsinya berasal instansi lain terkait seperti pengadilan, perbankan, dukcapil, notaris dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selaku pembina teknis BHP berisisiasi menyelenggarakan rapat kerja teknis BHP ini dengan harapan dapat membangun sinergisitas dengan instansi lain terkait dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi BHP.

"Terkait dengan organisasi dan tata kerja BHP, penyusunan jabatan fungsional kurator keperdataan saat ini sudah memasuki tahap uji petik dan validasi yang dilakukan oleh Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara," ungkapnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Ahu Kemkumham, Danan Purnomo, mengungkapkan, saat ini telah melakukan upaya pembentukan Ortu BHP yang disesuaikan dengan Peraturan Menpan Nomor PER/18/MENPAN/11/2008, caranya dengan menyusun jabatan fungsional kurator keperdataan pada BHP sebagai revitalisasi jabatan struktural anggota Teknisi Hukum BHP.

"Penyusunan jabatan fungsional kurator keperdataan saat ini sudah memasuki tahap uji petik dan validasi yang dilakukan oleh Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Perdata Ditjen Ahu Kemkumham, Daulat P Silitonga, menambahkan, peraturan perundang-undangan tersebut seringkali menimbulkan kompleksitas permasalahan dalam melaksanakan tugas teknis substantif di lapangan maupun administratif dan fasilitatif.

"Putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga diberi amanat oleh beberapa ketentuan peraturan sebagai penampung dana-dana pihak ketiga yang karena hukum maupun karena undang-undang tak diketahui lagi pemiliknya atau pemiliknya meninggal tetapi tidak mempunyai ahli waris," tutupnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KY Ungkap 150 Hakim di Jatim Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Etik

Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan pihakna menerima aduan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh sedikitnya 150 hakim di Jawa Timur.

NASIONAL | 26 September 2021

Menko Polhukam Diminta Bentuk Tim Investigasi Terkait Polemik Ijazah Jaksa Agung

Menko Polhukam Mahfud MD diminta membentuk tim investigasi terkait polemik latar pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

NASIONAL | 26 September 2021

Kini Sekolah Jaringan IDN Bisa Bayar SPP Lewat Shopee

2.522 lembaga pendidikan yang tergabung di Jaringan IDN berupa sekolah, kampus, pesantren, PKBM, dan bimbel bisa melakukan pembayaran pendidikan melalui Shopee.

NASIONAL | 26 September 2021

Dua Ormas Bentrok di Perbatasan Cianjur-Sukabumi, Satu Tewas

Bentrokan antar ormas di perbatasan Cianjur-Sukabumi menyebabkan satu orang tewas.

NASIONAL | 26 September 2021


Mendagri Minta Kabupaten Banggai Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mendagri Tito Karnavian, Kabupaten Banggai memiliki potensi luar biasa seperti dari sektor pangan yang tetap bisa tumbuh positif di tengah pandemi.

NASIONAL | 26 September 2021

Kasus Sengketa Tanah Rocky Gerung, Camat dan BPN Silang Pendapat

Camat Babakan Madang maupun kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor saling silang pendapat terkait kasus tanah Rocky Gerung.

NASIONAL | 26 September 2021

PJI, Citi, AIG, dan Marsh Dorong Pengusaha Muda Manfaatkan Digitalisasi

Prestasi Junior Indonesia (PJI) mengimplementasikan edukasi kewirausahaan JA Company Program bagi 323 pelajar SMA/SMK di Jakarta dan Bandung.

NASIONAL | 26 September 2021

FSGI Dorong Pemerintah Segera Lakukan Evaluasi PTM Terbatas

FSGI mendapat laporan dari sejumlah Serikat Guru Indonesia (SGI) daerah, bahwa terjadi sejumlah pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

NASIONAL | 26 September 2021

Atasi Terorisme, Kadensus 88 Tekankan Pentingnya Pendekatan Humanis

Menurut Kepala Densus 88 Antiteror Polri, Irjen Pol Martinus Hukom, mengentaskan perkara terorisme dengan cara yang lebih humanis adalah amanat undang-undang.

NASIONAL | 26 September 2021


TAG POPULER

# Update Covid-19


# Literasi Perdamaian


# Rocky Gerung vs Sentul City


# Lionel Messi


# Kiwirok



TERKINI
KY Ungkap 150 Hakim di Jatim Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Etik

KY Ungkap 150 Hakim di Jatim Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Etik

NASIONAL | 1 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings