Mewujudkan Ketahanan Pangan Butuh Keputusan Politik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mewujudkan Ketahanan Pangan Butuh Keputusan Politik

Senin, 21 Oktober 2019 | 20:19 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR, Herman Khaeron, mengatakan, untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional perlu keputusan politik yang kuat dari pemerintah. Sebab, berbagai masalah yang muncul sebagai kendala mewujudkan ketahanan pangan harus didukung kebijakan pemerintah pusat yang kuat.

"Bicara pangan, maka kita langsung berpikir produksi beras," ujar Herman Khaeron di acara Focus Group Discussion (FGD) 'Tantangan dan Peluang Pangan Dalam Negeri' di Swisbel Hotel, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019) .

Menurut Herman, berkurangnya luas lahan pertanian menjadi masalah krusial. Sementara, mencari lahan baru yang cocok untuk pertanian, seperti sawah, tidak mudah. Karena itu, harus ada keputusan politik yang kuat. "Lahan pertanian tidak boleh diubah. Supaya lahan pertanian yang ada saat ini, tidak terus menyusut," kata Herman Khaeron.

Berkurangnya lahan pertanian, lanjut Herman, di antaranya seperti karena gencarnya pembangunan. Seperti infrastruktur, industri dan perumahan. "Jadi, butuh keputusan politik yang kuat, untuk melindungi lahan pertanian," tegas politisi Partai Demokrat ini.

Herman menambahkan, diversifikasi pangan juga perlu dilakukan. "Selain beras, juga ada sagu dan jagung. Serta memaksimalkan potensi perikanan. Di mana luas lautan Indonesia, dua pertiga dari daratan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kemtan), Rachmi Widiriani, mengatakan, sejak 2012, ketahanan pangan dan gizi terus disosialisasikan.

"Ada dua hal yang penting terkait ketahanan pangan dan gizi. Pertama kecukupan pangan tidak hanya cukup jumlahnya. Tapi juga bagaimana pangan mensupor untuk kesehatan. Dan yang kedua. Bagaimana kelanjutan pangan itu diproduksi," ujar Rachmi.

Lebih lanjut, Rachmi mengatakan, pihaknya akan terus menyuarakan ketahanan pangan dan gizi. Selain itu, efektifitas ketahanan pangan, dan sanitasi serta pencegahan infeksi menjadi perhatian.

"Seberapa kuat ketahanan pangan dan gizi kita. Pada 2015-2018 ada 177 kabupaten/kota yang meningkat status ketahanan pangannya. Global food security indeks kita juga naik, dari 74 ke 65. Selain itu, rata-rata pertumbuhan pangan strategis, terdapat peningkatan. Seperti produksi padi, jagung, cabe, dan sebagainya. Dari sisi ketersediaan energi, juga mengalami peningkatan. Kami sudah menghitung itu," tandas Rachmi.

Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB, Hermanto Siregar, menyatakan, bicara lahan pertanian dan sumber komoditi pangan, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Misal GDP pertanian masih berkontribusi PDB 13 persen, mayoritas dari berbagai komoditi dari Jawa. "Apa yang terjadi kalau pulau Jawa rusak ekosistemnya. Padi lebih dari separuh dari Jawa," ujarnya.

Menurut Hermanto, ancaman konversi lahan selain infrastruktrur, perumahan industri juga fragmentasi lahan. "Misal seseorang dapat warisan tanah pertanian 5 hektar pertanian, itu akan terus menyusut lahannya, dibagi ahli waris dan seterusnya," ujar Hermanto.

Sementara itu, Pengamat Pertanian, Khudori mengatakan, kebijakan stabilisasi harga pangan harus ada. "Sekarang apa yang dilakukan,satu-satunya beras. instrumen stabilisasi pasar, yang masih ada operasi pasar. Hampir semua mekanisme pangan di luar beras diserahkan ke pasar," ujar Khudori.

Walaupun, kata Khudori, ada aturan dari Kemdag, ada 9 produk komoditas. "Namun itu realitas di lapangan diserahkan ke pasar," jelasnya.

Khudori menambahkan, pemerintah harus cerdas, komoditas mana yang menjadi prioritas. Pertama yah beras. Setelah itu, baru komoditas lainnya. Dia juga mengusulkan ada juga subsidi output.

"Perlu dilakukan juga peningkatan produksi. Memanfaatkan inovasi dan teknologi. Meningkatkan produksi, harus perhatikan juga pelaku. NTP (Nilai Tukar Petani) bergerak disitu-situ saja. Petani harus sejahtera," pungkas Khudori.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ekonom Kritik Rencana Jokowi Pangkas Jabatan Eselon

Faisal juga meyakini orang yang membuat pidato Presiden Jokowi saat acara pelantikan bukanlah dari kalangan istana atau Kantor Staf Presiden.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Sidang Perdana Praperadilan Imam Nahrawi Lawan KPK Ditunda

Sidang perdana ini ditunda lantaran KPK sebagai pihak termohon tak hadir dalam persidangan.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Layanan Capsule Bus Koja Trans Segera Hadir di Kota Jambi

Kehadiran Koja Trans diharapkan mampu mengubah kebiasaan masyarakat Jambi dalam memanfaatkan angkutan umum.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

KPK Bantu Pemprov Sulsel Tertibkan Aset Rp 6,5 Triliun

Tujuh aset Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar yang dikuasai oleh pihak ketiga senilai Rp 1,4 triliun

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Jabatan Baru Menunggu Tito, Gerbong Polri Bergerak

Jika jadi menteri maka Tito—yang berulang tahun setiap 26 Oktober itu—akan pensiun dini meski masa pensiunnya baru 2022 mendatang.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Sempat Datangi Istana, Bupati Minahasa Selatan Pernah Diperiksa KPK

Tetty Paruntu sempat mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/20/2019).

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Mantan Pesepakbola Spanyol Daftar Calon Bupati Samosir

Carlos Melgeres Varon lahir dan besar di Spanyol dan kemudian menjadi WNI sejak tahun 2008 lalu.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Kadis PU: Kantor Gubernur Maluku Masih Layak Ditempati

Penjabat Sekda Maluku, Kasrul Selang, mengakui Presiden Jokowi meminta BNPB agar mempercepat pemulihan setelah gempa di Maluku.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Kadin dan Lemhannas Perkuat Wawasan Kebangsaan Pengusaha

Wawasan kebangsaan penting dimiliki pengusaha.

NASIONAL | 21 Oktober 2019

Kemkumham Dorong Perbaikan BHP

Pemerintah terus meningkatkan kinerja BHP Kemkumham.

NASIONAL | 21 Oktober 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS