Ini 3 Tantangan Berat Tito sebagai Mendagri

Ini 3 Tantangan Berat Tito  sebagai Mendagri
Tito Karnavian ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Gardi Gazarin / RSAT Rabu, 23 Oktober 2019 | 11:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Diangkatnya Kapolri Tito Karnavian menjadi Mendagri oleh Presiden Jokowi merupakan sebuah penghargaan dan prestise luar biasa buat Korps Bhayangkara. Sebab inilah pertama kali dalam sejarah Indonesia, anggota Polri dipercaya sebagai Mendagri.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai, kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Tito Karnavian tak terlepas dari kinerja jajaran kepolisian yang sukses mengamankan proses pemilu, pilpres, maupun pelantikan presiden 2019.

"Sepertinya Jokowi menginginkan Tito tetap bisa menjaga stabilitas keamanan di berbagai daerah agar iklim investasi tumbuh, dan perekonomian nasional berkembang,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada SP, Rabu (23/10/2019).

Menurut Neta, ada tiga tugas berat yang sekaligus menjadi tantangan bagi Tito sebagai Mendagri. Pertama, Tito harus mampu meredam gejolak di berbagai daerah, terutama Papua. Sehingga stabilitas sosial ekonomi di daerah terjaga dan kondusif. Dengan demikian pembangunan dan pengembangan daerah bisa dipercepat.

Dalam menjaga stabilitas keamanan daerah tentunya Tito bisa lebih menggerakkan para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di daerah.

Tantangan kedua menurut Neta yakni menekan angka korupsi yang melibatkan kepala daerah. Selama ini cukup banyak kepala daerah yang ditangkap dan terkena OTT KPK. Sebagai mantan Kapolri yang sangat paham dengan seluk-beluk tindak pidana korupsi, Tito diharapkan bisa menjadi tutor agar para kepala daerah tidak larut dalam “kegilaan” berkorupsi ria.

Dalam hal ini sebagai Mendagri, Tito bisa bersinergi dengan KPK untuk menekan angka korupsi yang melibatkan kepala daerah atau bersinergi melakukan pencegahan korupsi di daerah

Tantantang ketiga, sebagai Mendagri Tito bersama komponen masyarakat lainnya, terutama KPK membuat strategi agar proses pemilihan kepala daerah tidak lagi berbiaya tinggi, melainkan efisien, efektif, dan murah, sehingga tidak membuat para kepala daerah terjebak pada aksi korupsi untuk kembali modal.

Strategi menciptakan pilkada yang efektif, efisiensi, dan murah bisa saja dengan menggagas perubahan undang undang Pilkada, sehingga korupsi dan isu OTT tidak terus-menerus melumuri kepala daerah.

Tentunya ketiga tugas Tito ini tidak mudah, butuh pendekatan ke berbagai pihak, dan butuh dukungan seluruh masyarakat. Namun melihat kinerja dan track record Tito Karnavian selama di Polri, IPW yakin Tito bisa bekerja profesional sesuai harapan presiden dan masyarakat.



Sumber: Suara Pembaruan