Lemkapi: Pengajuan Idham Aziz sebagai Kapolri Sudah Tepat

Lemkapi: Pengajuan Idham Aziz sebagai Kapolri Sudah Tepat
Komjen Pol Idham Aziz ( Foto: Istimewa )
Gardi Gazarin / RSAT Kamis, 24 Oktober 2019 | 09:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur eksekutif Lembaga Strategis Pengkaji Polri (Lemkapi) Edi Hasibuan mengatakan pengajuan nama Komjen Pol Idham Aziz oleh Presiden Joko Widodo untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPR sebagai calon Kapolri dinilai sudah tepat.

Nama Komjen Pol Idam Aziz masuk dalam rekomendasi Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) dari lima nama calon Kapolri yang diajukan ke Presiden sebagai calon Kapolri.

“Pengajuan Kabareskrim Idham Aziz sebagai calon Kapolri sudah tepat, track record-nya juga bagus, walaupun masa tugasnya kurang dari dua tahun,” kata Edi Hasibuan kepada SP, Rabu (23/10/2019) malam.

Menurut Edi memang idealnya siapa pun calon Kapolri harus terbaik bahkan masih bertugas selama dua tahun ke depan. Disebutkan penunjukan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang masa pensiun kurang dua tahun tetap tidak masalah.

Hal senada disampaikan Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto yang dikonfirmasi terpisah mengatakan pengusulan Idham Aziz sebagai calon Kapolri tidak masalah, walau masa tugasnya kurang dua tahun, memasuki masa pensiun.

Menurut Bekto, berdasarkan UU Nomor 2 Pasal 11 jelas menyebutkan ayat (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (2) usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.

Ayat (3) persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (4) dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (5) falam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (6) calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

Ayat (7) tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Sedangkan ayat (8) ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

"Benar kami sudah rekomendasiksn lima calon Kapolri. Demikian tentang Idham Aziz tidak masalah pensiun kurang dua tahun" kata Bekto.

Sementara itu Komisoner Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai pengajuan Komjen Pol Idam Azis menjadi Kapolri dinilai cacat administrasi. Sebab sesuai ketentuan Kompolnas, masa dinas calon Kapolri itu minimal 2 tahun, sedangkan masa dinas Idham Azis hanya 1 tahun lebih.

"Untuk itu IPW mendesak Komisi III DPR harus menolak uji kepatutan untuk calon Kapolri Idham Azis dan mengembalikan surat Presiden tersebut agar calon Kapolri yang ditetapkan Presiden sesuai ketentuan yang berlaku. Jika tidak, pencalonan Kapolri kali ini akan menjadi preseden" ujar Neta Pane.



Sumber: Suara Pembaruan