Kecurangan Pelayanan BPJS Kesehatan di Jambi Harus Segera Diselesaikan

Kecurangan Pelayanan BPJS Kesehatan di Jambi Harus Segera Diselesaikan
Ilustrasi BPJS Kesehatan. ( Foto: Antara )
Radesman Saragih / JEM Selasa, 29 Oktober 2019 | 08:25 WIB

Jambi, Beritasatu.com - Praktik kecurangan dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di lembaga-lembaga pelayanan kesehatan di Jambi perlu ditangani serius untuk menekan karugian pelayanan BPJS di daerah itu. Kecurangan pelayanan BPJS yang sering terjadi di Jambi, yakni pemberian rujukan pelayanan kesehatan yang tidak melalui alur yang jelas pada fasilitas kesehatan rujukan dan fasilitas kesehatan pertama.

Hal tersebut dikatakan Kepala BPJS Cabang Jambi, Rezki Lestari pada Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan se - Provinsi Jambi bertema “Optimalisasi Sistem Rujukan dalam Upaya Pencegahan Kecurangan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)” di Hotel Aston Jambi, Senin (28/10/19).

Menurut Rezki Lestari, adanya rujukan parsial fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan dan rujukan horizontal fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tidak melalui alur yang jelas dan sesuai aturan tergolong fraud (kecurangan) pelayanan BPJS. Kecurangan pelayanan BPJS tersebut sangat merugikan pasien dan BPJS sendiri.

Dikatakan, untuk menekan kecurangan dalam pemberian rujukan pelayanan BPJS ini, fasilitas kesehatan lanjutan dan pertama perlu lebih teliti dalam pemberian rujukan. Kecurangan pemberian rujukan tersebut bisa diatasi dengan kejelasan administrasi pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan.

“Penyelesaian kasus kecurangan pelayanan BPJS tersebut harus tetap mengacu pada Peratyuran Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan,”katanya.

Rezki Letari mengatakan, peluang terjadinya kecurangan pelayanan BPJS di Jambi cukup tinggi jika penataan administrasi pelayana BPJS di tingkat fasilitas kesehatan tidak baik. Nasalahnya jumlah peserta BPJS di daerah itu saat ini cukup banyak. Jumlah warga masyarakat Jambi yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS mencapai 2,6 juta orang atau 75,85 % dari 3,4 juta penduduk Provinsi Jambi. Peserta BPJS tersebut hanya dilayani dilayani 28 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan.

“Jika penataan administrasi pelayanan \kesehatan terjadap peserta BPJS tersebut tidak baik, hal itu akan membuka peluang terjadinya kecurangan pelayanan BPJS. Baik kecurangan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Kecurangan tersebut harus ditangani serius agar tidak sampai merugikan peserta BPJS maupun pihak BPJS,”katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jambi (Pemprov) Jambi, HM Dianto pada kesempatan tersebut mengatakan, pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan di Jambi perlu ditingkatkan mencegah terjadinya penolakan – penolakan pelayanan kesehatan terhaadap peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit.

“Kerja sama antar lembaga terkait perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat terutama di bidang kesehatan. Dukungan yang solid dari semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk BPJS perlu dalam rangka peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan di daerah ini,”katanya.

Menurut HM Dianto, Pemprov Jambi sudah melakukan berbagai upaya untuk memperluas cakupan JKN. Salah satu di antaranya mendorong masyarakat yang belum bergabung untuk mendaftar menjadi peserta JKN KIS melalui jalur peserta mndiri maupun jalur peserta tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah.

“Nah, seiring dengan peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan di Jambi saat ini, pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan fasilitas kesehatan harus ditingkatkan. Baik itu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama maupun fasilitas kesehatan rujukan tindak lanjut, yaitu rumah sakit,”ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan