KPAI Minta Mendikbud Atasi Kasus Kekerasan di Sekolah

KPAI Minta Mendikbud Atasi Kasus Kekerasan di Sekolah
Komisioner bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti ( Foto: istimewa )
Maria Fatima Bona / EAS Kamis, 31 Oktober 2019 | 13:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti memberi masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, terkait masalah kekerasan dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, KPAI telah mempersiapkan rilis hasil pengawasan kekerasan di dunia pendidikan pada 2019, antara lain masalah penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Selain korban kekerasan, KPAI juga merilis anak korban kebijakan sistem zonasi dalam PPDB 2019. Tercatat ada sebanyak 95 pengaduan dan 14 pengaduan (14,73%) di antaranya berasal dari DKI Jakarta.

"Berbagai peristiwa kekerasan di lembaga pendidikan yang melibatkan guru, siswa dan orang tua masih terus terjadi sepanjang tahun 2019. Bahkan kekerasan tersebut mengakibatkan korban jiwa,” kata Retno kepada Beritasatu.com, Kamis (31/10/2019)

Kasus yang disorot KPAI antara lain kasus di Palembang, Sumatera Selatan dan Manado, Sulawesi Utara. Di SMA swasta Palembang ada 2 siswa meninggal saat long march. Di SMP swasta Kota Manado seorang siswa meninggal usai dihukum fisik karena terlambat. Masih di Kota Manado, seorang guru SMK swasta tewas ditusuk siswanya sendiri karena menegur saat siswa merokok.

Retno menambahkan, selain kekerasan fisik, KPAI mencatat ada kekerasan seksual sepanjang 2019 yang terjadi di lingkungan sekolah dengan pelaku sejumlah guru dan kepala sekolah, dengan korban anak tertinggi berada pada jenjang usia sekolah dasar (SD). Modus membujuk maupun mengancam korban dilakukan oleh para pelaku yang tak lain seorang pendidik. Dalam hal ini, guru dan kepala sekolah yang seharusnya menjadi pelindung anak didiknya ternyata justru menjadi predator bagi para siswanya. Korban tidak hanya anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki.

"Mata rantai kekerasan yang terus terjadi di lingkungan sekolah, baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual, baik yang dilakukan siswa, guru maupun orang tua sudah seharusnya di putus. Sekolah sejatinya menjadi tempat yang aman dan nyaman buat peserta didik,” ucap Retno.

Selanjutnya, Retno yang juga mantan sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ini menuturkan, tingginya angka kekerasan di lembaga pendidikan, baik kekerasan fisik dan kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan guru atau kepala sekolah, siswa, dan orang tua siswa harus menjadi prioritas pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Mendikbud Nadiem.

Selama ini, meski pun Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan sudah ada, akan tetapi pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah selama 4 tahun terakhir ini tidak mengacu pada Permendikbud tersebut.

Oleh karena itu, KPAI mendorong Nadiem untuk melanjutkan pembenahan pendidikan melalui pendekatan zonasi pendidikan. Sebab, pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB, tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan. Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, sampai kualitas sarana prasarana, akan ditangani berbasis zonasi.

"Untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas, Kemdikbud melakukan pemerataan guru, pemerataan infrastruktur, sharing resource, dan integrasi pendidikan formal dan nonformal,” ujarnya.

Retno juga mengatakan, dalam melaksanakan kebijakan zonasi pendidikan ini setidaknya akan melibatkan tujuh Kementerian/Lembaga terkait, di antaranya Kemdagri, Kemdikbud, Kemag, Kementerian Keuangan (Kemkeu), Bapenas, KemPUPR, dan KemPAN dan RB.



Sumber: Suara Pembaruan