Menag Perlu Kaji Ulang Rencana Larangan Cadar

Menag Perlu Kaji Ulang Rencana Larangan Cadar
Ilustrasi cadar. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / Markus Junianto Sihaloho / WBP Jumat, 1 November 2019 | 14:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi meminta pemerintah mengkaji terlebih dahulu rencana larangan penggunaan cadar ketika perempuan berada di instansi pemerintahan. Menurut pria yang biasa dipanggil Awiek ini, kebijakan tersebut berpotensi melanggar HAM, meskipun dari perpsektif keamanan bisa saja dibenarkan.

"Pemerintah harus menjelaskan larangan cadar itu berlaku hanya untuk ASN atau berlaku juga bagi masyarakat umum yang masuk ke instansi pemerintahan," ujar Achmad Baidowi kepada Beritasatu.com, Jumat (01/11/2019).

Awiek mengatakan jika larangan cadar itu diterapkan kepada ASN yang bekerja di instansi pemerintahan, maka PPP dapat menerima. Namun, kata dia, larangan tersebut tidak boleh melarang pada perempuan berbusana muslimah seperti jilbab.

"Artinya ketentuan tersebut menjadi semacam kode etik ASN yang hanya berlaku secara internal di instansi pemerintah, misalnya Kementerian Agama saja mengingat tupoksi Kemag hanya berwenang mengatur ASN di internal. Jika usulan tersebut mau diterapkan di instansi pemerintahan lainnya, maka menjadi domain Kementerian PAN dan RB," terang Achmad Baidowi.

Lebih lanjut, Awiek menuturkan pemerintah harus melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait larangan ini. Jangan sampai larangan penggunaan cadar dipahami sebagai larangan penggunaan jilbab, karena tingkat pemahaman masyarakat tidak merata.

"Menteri Agama harus menjelaskan kepada publik terkait korelasi cara berpakaian, antara cadar dan celana cingkrang terhadap radikalisme, agar persoalan menjadi jernih," pungkas Achmad Baidowi.



Sumber: BeritaSatu.com