Penting, Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Penting, Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Pembangunan Ekonomi
Ates ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Rully Satriadi / RSAT Jumat, 1 November 2019 | 18:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pembangunan ekonomi adalah pembangunan lintas-sektor. Kondisi perekonomian nasional akan berkembang jika ada dukungan dari sektor-sektor lain termasuk adanya dukungan dari sektor hukum dan lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu, peran hukum dan lembaga/aparat penegak hukum dalam pembangunan ekonomi sangat penting.

Hal itu dikatakan Ketua Forum Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung, Ates kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Ates sependapat dengan arahan Presiden Joko Widodo perlunya segera melakukan reformasi tata hukum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi menegaskan bahwa sering kali investor atau BUMN takut melakukan investasi dan kegiatan bisnis dikarenakan adanya ketidakpastian hukum serta perilaku penegak hukum yang sering mencari-cari kesalahan pelaku bisnis.

“Hal ini tentu akan sangat menghambat kegiatan pengembangan ekonomi Indonesia. Wajar jika kemudian investor memilih negara lain untuk menanamkan investasinya,” ujar Ates.

Dikatakan apalagi saat ini kondisi ekonomi global sedang tidak menentu. Tentunya hal ini bisa berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu perlu memperkuat seluruh pilar kelembagaan dan regulasi untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi global dan ancaman pelambatan perekonomian nasional.

Mengantisipasi hal itu, menurutnya aparat penegak hukum perlu melakukan langkah-langkah konkret di antaranya yakni berkolaborasi dengan pelaku bisnis agar kegiatan bisnis mendapatkan jaminan kepastian hukum.

Aparat penegak hukum harus mengembangkan kegiatan pelayanan hukum, perlindungan hukum, dan penyadaran hukum kepada pelaku bisnis. ”Jika hal ini sudah dilakukan namun pelaku bisnis tetap melanggar hukum, maka aparat penegak hukum harus melakukan penindakan. Namun pencegahan dan penindakan hukum harus berjalan seiring dalam kerangka pemecahan permasalahan bukan dalam kerangka mencari-cari kesalahan,” katanya.

Selain itu melakukan supervisi yang harmonis dan sinergis dengan seluruh komponen bangsa, termasuk dengan asosiasi pengusaha dan organisasi masyarakat. Aparat penegak hukum jangan hanya berkutat di antara lembaga penegak hukum saja nam un perlu memperkuat kerja sama dengan asosiasi pengusaha dan organisasi masyarakat.

Selanjutnya mengembangkan dan menciptakan stabilitas keamanan dan hukum. Hal ini perlu dilakukan agar dapat mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh di tengah persaingan global dan guna mewujudkan terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Ates juga menyarankan agar aparat penegak hukum melakukan penataan dan pembenahan manajemen penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang terkait dengan kegiatan bisnis. Aparat penegak hukum harus mengembangkan penerapan sistem dan cara kerja yang mengedepankan bukti-bukti yang berkualitas untuk menghindari kekeliruan dalam penerapan pasal dan atau dibatalkannya penetapan tersangka oleh hakim praperadilan.

Kemudian mendukung langkah-langkah kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah dalam penciptaan iklim perekonomian yang kondusif. Beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sering kali tidak memiliki keberanian untuk melakukan inovasi dikarenakan tidak adanya dukungan dari aparat penegak hukum. “Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka kegiatan bisnis yang inovatif akan macet,” tambahnya.

Terakhir menurutnya yang harus dilakukan adalah mengembangkan kerja sama pencegahan dan penindakan kasus kejahatan bisnis lintas negara. Dengan masifnya bisnis dan perdagangan antar negara, aparat penegak hukum perlu pengembangkan kerja sama lintas negara sehingga dapat mencegah kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup atas praktik-praktik bisnis yang tidak baik yang dilakukan oleh perusahaan nasional dan transnasional.



Sumber: Suara Pembaruan