Menyalahkan E-Budgeting Hingga Mundurnya Pejabat DKI
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menyalahkan E-Budgeting Hingga Mundurnya Pejabat DKI

Senin, 4 November 2019 | 06:35 WIB
Oleh : HS

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai cukup banyaknya anggaran janggal dalam dokumen KUA-PPAS 2020, adalah diakibatkan sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting yang dipakai sejak era gubernur Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Menurut Anies, sistem penganggaran "warisan" tersebut tidak "smart" karena tidak bisa mencegah atau bahkan walau hanya mendeteksi karena mengandalkan verifikasi manual, walau sistemnya digital.

"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi. Kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan," kata Anies, Kamis (31/10).

Anies mengaku pihaknya berupaya untuk memperbaiki sistem tersebut agar masalah tidak terulang kepada gubernur selanjutnya, sehingga proses penganggaran bisa berjalan dengan baik dan akuntabel tanpa menimbulkan polemik.

Adapun Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai implementator sistem e-budgeting yang direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 lalu melalui Peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2013, menilai justru dengan sistem tersebut, keran transparansi anggaran dibuka lebar. Bahkan sistem tersebut bisa berjalan baik, namun bergantung pada niatan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya itu sendiri.

"Yang pasti karena e-budgeting semua orang tahu pengeluaran APBD DKI, bisa dapatkan datanya, mulai dari pembelian pulpen, Aibon, hingga UPS (Uninterruptible Power Supply). Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, yaitu transparansi sistem yang ada," kata Ahok dalam pesan singkatnya pada wartawan di Jakarta, Kamis (31/10).

Namun, Anies menilai karena dalam sistem e-budgeting tersebut ditemukan kelemahan salah satunya tidak mendeteksi jika ada janggal anggaran. Anies akhirnya berniat memperbaharui sistem tersebut, agar lebih verifikatif dengan melakukan deteksi jika ada kemungkinan anggaran janggal dan lebih interaktif dengan masyarakat.

Tetapi, Anies menampik penilaian bahwa pembaharuan sistem tersebut karena ada polemik anggaran APBD DKI Jakarta. Disebutkannya pembaharuan sistem ini sudah direncanakan sejak lama dan akan diluncurkan pada akhir tahun 2019 untuk kemudian digunakan pada tahun 2020 mendatang.

"Sistemnya bukan saja faktor verifikasi, tapi termasuk faktor security data, partisipasi, faktor pengujian semua informasi. Intinya jika sifatnya repetitive, mekanistik, itu bisa dilakukan pengujiannya oleh sistem. Tapi yang sifatnya judgment itu harus dibangun artificial intelligence ataupun juga dengan menggunakan manusia," ucapnya, Jumat (1/11).

Mundur
Di tengah pembahasan anggaran DKI dengan kejanggalannya yang mengejutkan, publik kembali dikagetkan dengan kabar mundurnya dua pejabat struktural Pemprov DKI Jakarta yakni Kadisparbud DKI Edy Junaedi (pada tanggal 31 Oktober 2019 malam) dan Kepala Bappeda DKI Mahendra Satria Wirawan (pada tanggal 1 November 2019).

"Bapak ibu sekalian, seperti kita semua ketahui situasi dan kondisi saat ini, yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan," kata Mahendra saat mengumumkan pengunduran dirinya, Jumat (1/11).

Sementara Edy mengundurkan diri dari jabatan Eselon II nya dan akan menempati pos sebagai staf di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Mahendra mundur dari jabatan Eselon II dan akan menempati pos lamanya sebagai Widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta.

Meski ada dugaan mundurnya dua pejabat struktural Pemprov DKI Jakarta tersebut terkait anggaran janggal di mana usulan dana lima influencer Rp5 miliar merupakan usulan Disparbud, sementara anggaran-anggaran janggal itu muncul dalam dokumen KUA-PPAS yang disatukan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di setiap satuan perangkat kerja daerah (SKPD) oleh Bappeda, hal itu ditampik Anies.

Anies menyebut, alasan dua pembantunya mundur adalah karena mengesampingkan kepentingan pribadi dan demi mempercepat kinerja lingkungan Pemprov DKI.

"Tidak, tidak demikian, ini adalah sikap kesatria beliau, saya sangat menghargai beliau yang mementingkan organisasi di atas kepentingan diri sendiri yang ditujukan untuk percepatan kinerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," tutur Anies usai mendengar pengunduran diri Mahendra.

Meski dirinya mengetahui mendesaknya batas waktu pembahasan anggaran untuk disepakati dan diserahkan ke Kemendagri, selain menunjuk pelaksana tugas, Anies juga akan segera mencari pengganti dua pejabat tersebut melalui lelang jabatan yang dibuka bagi Aparatur Sipil Negara se-Indonesia.

Tidak ingin kembalinya terulang kesalahan dalam dokumen KUA-PPAS 2020, Anies juga akan memeriksa pegawai yang mengisi anggaran KUA-PPAS 2020 melalui tim ad hoc.

Anies menyebut tim ad hoc itu merujuk pada aturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian saya membuat Keputusan Gubernur nomor 128 tahun 2019, tentang pembentukan tim pemeriksa ad hoc atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil.

"Mereka-mereka yang mengerjakannya dengan cara yang seenaknya, asal masuk data akan kami periksa lewat tim ad hoc untuk pemeriksaan pegawai. Lalu kalau ditemukan salah, akan mendapat sanksi sesuai dengan yang pelanggarannya," ucap Anies.

Bagi anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana, atas kejadian mundurnya dua pejabat struktural DKI Jakarta, seharusnya dijadikan momentum agar Anies juga merubah gaya kepemimpinannya.

"Gubernur harusnya pasang badan melindungi anak buah, itu yang kesatria menurut saya. Karena mereka (ASN) sudah terbiasa dikritisi, dikuliti. Ini harus jadi momentum, ketika ada gempa politik atau kebijakan, jangan menyalahkan sesuatu di luar dirinya seperti sistem, menyalahkan anak buah, menyalahkan gubernur sebelumnya. Kontrol kebijakan ada di gubernur, semua tanggung jawab ada di gubernur," ucap William.

Publik menantikan bagaimana langkah Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk bisa menelurkan kesepakatan mengenai anggaran tahun 2020 dengan waktu tersisa dalam hitungan hari, hingga batas waktu 30 November 2019, dengan harapan bisa mengakomodir kegiatan prioritas yaitu banjir, macet dan perumahan.

Pasalnya, jika tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk disampaikan pada Kemendagri, akan ada sanksi administratif berupa belanja yang tidak bisa dilakukan. Imbasnya bukan hanya program prioritas yang terhambat, tapi juga ribuan orang tenaga yang upahnya tergantung dari belanja Pemprov, terancam kehilangan sumber penghidupannya dalam enam bulan sejak awal 2020.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BERITA LAINNYA

Antisipasi Tsunami Terulang, BMKG Sempurnakan Sistem Peringatan Dini

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya dan kementerian/lembaga terkait sedang menyempurnakan sistem gempabumi dan peringatan dini tsunami.

NASIONAL | 19 September 2021

Dirtipidum: Napoleon Pukuli dan Lumuri M Kece dengan Kotoran

Hasil pemeriksaan perkara penganiayaan yang dialami Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri terungkap bahwa Napoleon Bonaparte memukuli dan melumuri kotoran

NASIONAL | 19 September 2021

Komisi I DPR Dukung Peremajaan Alutsista Koamarda II Surabaya

Komisi I DPR mendukung peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Koarmada II Surabaya.

NASIONAL | 19 September 2021

9 Nakes Korban Kekerasan KKB Jalani Pemulihan Trauma

Sebanyak sembilan tenaga kesehatan korban kekerasan d Kiwirok, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua pada Senin (13/9/2021)saat ini menjalani pemulihan trauma

NASIONAL | 19 September 2021

Mulai 25 September, Denpasar Terapkan Ganjil Genap di Daerah Tujuan Wisata

Polrestra Denpasar akan menerapkan peraturan lalu lintas berupa penyekatan ganjil genap bagi kendaraan di Daerah Tujuan Wisata (DTW) mulai 25 September 2021.

NASIONAL | 19 September 2021

Wasekjen Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan meminta pemerintah memperhatikan nasib para guru honorer.

NASIONAL | 19 September 2021

BNPT: Sikap Intoleran Sebabkan Bencana, Hargai Perbedaan

Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, sikap intoleran terhadap agama dapat menyebabkan bencana sehingga mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan

NASIONAL | 19 September 2021

Ini Isi Lengkap Surat Terbuka Irjen Napoleon Soal Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Bonaparte menuliskan surat terbuka terkait dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece atau Muhammad Kace. Ini isi lengkap surat tersebut.

NASIONAL | 19 September 2021

Banjir Rendam Ratusan Rumah di Mukomuko

Sebanyak 108 rumah warga Desa Rawa Mulya Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, sejak Sabtu (18/9/2021) sampai Minggu (19/9/2021) terendam banjir.

NASIONAL | 19 September 2021

Tulis Surat Terbuka, Irjen Napoleon Bonaparte Bertanggung Jawab atas Penganiayaan Muhammad Kece

Dalam surat terbuka, Irjen Napoleon Bonaparte mengaku akan bertanggung jawab atas dugaan pemukulan terhadap Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Ali Kalora


# Mujahidin Indonesia Timur


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Budi Karya: Pemeriksaan Kesehatan Penumpang Internasional Tekan Risiko Penularan

Budi Karya: Pemeriksaan Kesehatan Penumpang Internasional Tekan Risiko Penularan

EKONOMI | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings