Dedi Mulyadi: Lawan Radikalisme dengan Falsafah Tradisional

Dedi Mulyadi: Lawan Radikalisme dengan Falsafah Tradisional
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat menggelar kegiatan 'Ngabuburit di Buruan Urang Lembur' di Kantor Desa Cilingga, Kecamatan Bojong, Purwakarta, Rabu (8/5/2019). ( Foto: istimewa )
Fana Suparman / FER Selasa, 5 November 2019 | 19:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi, mengusulkan kepada pemerintah untuk menggunakan falsafah tradisional untuk menangkal paham radikalisme. Falsafah tradisional dinilai harus kembali digunakan, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Keliru sebenarnya kalau kita merasa sangat Indonesia dengan meninggalkan falsafah tradisional. Sunda misalnya, memiliki silih asah, silih asih dan silih asuh. Kalau itu kita buat vis a vis dengan radikalisme, selesai itu," kata Dedi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Baca Juga: Golkar Berikan Penghargaan kepada Para Caleg

Dedi menyatakan, nilai-nilai tradisional masih konsisten diaplikasikan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dari produk peradaban yang tercipta dari nilai itu, seperti falsafah silih asah, silih asih dan silih asuh yang melahirkan pola pergaulan yang baik antarsesama. Pola pergaulan dari falsafah silih asah, silih asih dan silih asuh berbeda dibandingkan dengan radikalisme yang cenderung menciptakan pola pergaulan tertutup. Dengan demikian, jika diterapkan dengan baik, nilai-nilai tradisional akan menjadi lawan sepadan bagi paham radikalisme.

"Pola pergaulan kita selama ini terbuka sebagai buah dari paham tradisional. Sementara, pergaulan orang berpaham radikal itu kan tertutup. Dari sini saja, kita bisa melihat perbedaan produk, mana hasil peradaban tradisional dan mana hasil peradaban radikal," papar Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Daun Jati Solusi Terbaik Pembungkus Daging Kurban

Dedi menilai, pemerintah belum maksimal membina masyarakat yang konsisten menerapkan nilai-nilai tradisional. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang belum menyentuh kehidupan mereka secara langsung. Untuk itu, diperlukan langkah strategis agar nilai-nilai dari masyarakat tradisional terdistribusi ke masyarakat umum.

"Kita tahu lah, sangat lama sekali kan kaum tradisional sulit mendapatkan legalitas formal terkait keyakinan mereka. Kemudian, soal hak ulayat tanah pun seharusnya bersertifikat resmi dari negara,” katanya.

Padahal, lanjut Dedi, peran masyarakat tradisional dalam menjaga Indonesia tidak dapat dikatakan sepele. Ditegaskan, konsistensi masyarakat tradisional dalam menjaga alam telah terbukti. Ekosistem hutan yang dihuni masyarakat tradisional tetap terjaga dengan baik. Fenomena ini berbanding terbalik dengan kondisi hutan yang diolah masyarakat modern.

Baca Juga: Perlu Definisi Ulang Istilah Radikalisme

"Kasih hutan ke masyarakat modern, insyaallah lambat laun akan gundul, tetapi, kalau kita berikan hutan ke masyarakat tradisional, justru hutan itu akan semakin meluas,” ujar Dedi Mulyadi.

Atas hal tersebut, sebagai anggota parlemen, Dedi meminta pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat tradisional. "Untuk ke depan, tentunya kita berharap ada perhatian lebih," pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan