Simpang Siur Data Pengungsi Hambat Distribusi Bantuan di Wamena

Simpang Siur Data Pengungsi Hambat Distribusi Bantuan di Wamena
Para peserta berfoto bersama seusai rakor Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama kementerian/lembaga dan pemda terkait penanganan masyarakat terdampak konflik yang digelar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Selasa (5/11/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Maria Fatima Bona )
Maria Fatima Bona / IDS Rabu, 6 November 2019 | 13:00 WIB

Wamena, Beritasatu.com - Dalam masa penanganan konflik Wamena, Papua yang dimulai pada 7 Oktober dan berakhir pada 5 November lalu, masih banyak informasi yang simpang siur terkait data jumlah pengungsi yang sebenarnya hingga bantuan yang belum tepat sasaran.

Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK), Dody Usodo bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait di bawah Kemko PMK melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah daerah (pemda) Jayawijaya, Nduga, dan Lanny Jaya di Hotel Grand Sartika, Wamena, Papua, Selasa (5/11).

Kegiatan ini membahas sejumlah topik pascakonflik sosial yang terjadi di Wamena akhir September lalu. Dalam rakor tersebut, Dody mengatakan, perlu adanya persamaan persepsi dan data pengungsi yang terdampak konflik sosial ini. Dengan begitu, bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat melalui K/L terkait tetap sasaran sesuai arahan Presiden Jokowi.

Dody pun fokus membahas masalah data pengungsi. Ia berharap ke depannya semua pihak menggunakan satu data yakni data dari pemerintah daerah dan Bupati setempat yang memahami dan mengetahui situasi masyarakatnya.

Yang terjadi saat ini, lanjutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemsos) rutin menyalurkan bantuan. Sementara kenyataan di lapangan, masih ada distrik yang belum tersentuh bantuan dari pusat. Padahal, berdasarkan laporan yang disertai dokumentasi semua bantuan yang ditujukan untuk setiap distrik yang selalu diterima oleh perwakilan yakni camat.

Seperti bantuan yang diserahkan di Wamena, Jayawijaya untuk setiap distrik misalnya. Ternyata bantuan itu tidak didistribusikan tepat sasaran. Contohnya, distribusi bantuan di Distrik Mbua yang diterima langsung oleh kepala distrik atau camat Mbua yakni Pina pada 23 Oktober dari Kemsos di Wamena, Jayawijaya, rupanya tidak didistribusikan ke pengungsi.

"Apakah bantuan sudah disalurkan oleh sejumlah pihak ini? Sudah diterima tepat sasaran oleh masyarakat penerima manfaat? Pemerintah pusat tidak cukup hanya mengirim dan mendistribusikan tetapi harus memastikan, makanya kita turun untuk memastikan semua tersalur secara tepat sasaran. Ini juga amanah Pak Jokowi, beliau menyampaikan kita ini tidak hanya cukup untuk send tetapi harus diikuti dengan delivered dan memastikan, tepat sasaran enggak apa yang kita kirimkan itu," ujarnya.

Dody menuturkan, ia juga menerima laporan dari sumber terpercaya di lapangan, bahkan dari beberapa tokoh Papua yang mendatangi kantor Kemko PMK Jakarta, bahwa bantuan yang disalurkan pemerintah pusat selama ini diterima oleh masyarakat yang mengaku pengungsi Nduga. Padahal mereka adalah warga Nduga yang telah sekian tahun bermukim di Jayawijaya.

"Mereka memanfaatkan kondisi dengan pura-pura menjadi pengungsi setiap ada bantuan datang. Setiap ada bantuan, tiba-tiba mereka gelar tenda dan menciptakan kondisi. Jangan demikian, kita ini lagi fokus pada pemulihan jadi bantuan harus tepat sasaran," ucapnya.

Oleh karena itu, Dody berharap, dengan adanya rakornas ini, semua kementerian bisa melakukan koordinasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah (pemda) untuk merumuskan langkah-langkah pemulihan termasuk penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Selain itu, Dody berharap, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) bisa menertibkan para camat dan guru yang saat ini enggan kembali mengabdi di Nduga. Padahal, para kepala distrik atau camat ini berdasarkan data telah menerima bantuan dampak konflik dan tidak menyalurkannya dengan benar.

Dody juga mendorong Kemsos bersama Pemda melakukan koordinasi termasuk melakukan verifikasi data dampak konflik dan jumlah pengungsi, sehingga data yang digunakan adalah data dari Pemda. Langkah ini akan dapat mempercepat pembangunan di Papua.

Dengan adanya koordinasi, maka segala bantuan diharapkan bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Misalnya, Kemdikbud dan Kemsos tidak menyalurkan bantuan yang sama tetapi membagi tugas. Hal sama juga dilakukan oleh Kemsos dan lembaga lainnya. Selain itu, pemda dan K/L juga perlu berkoordinasi dengan TNI dan Polri karena mereka yang memiliki armada untuk menjangkau daerah-daerah konflik seperti empat distrik di kabupaten Nduga.



Sumber: Suara Pembaruan