Pemerintah Perlu Fokus Rancang Omnibus Law
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Perlu Fokus Rancang Omnibus Law

Rabu, 6 November 2019 | 19:40 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Pakar Hukum Tata Negara Ismail Hasani mengimbau kepada pemerintah untuk fokus merancang omnibus law yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya, jika tidak fokus, kata Hasani, bisa jadi target dua omnibus law, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM tidak akan tercapai.

Jokowi menekankan dua UU tersebut menjadi omnibus law untuk menyederhanakan aturan dalam berinvestasi serta mendorong penciptaan lapangan kerja.

“Gambaran umum omnibus law adalah satu UU untuk meng-cover sejumlah topik yang berbeda, tetapi relevan. Ini sebenarnya banyak di Indonesia, bukan hanya terkait investasi, tetapi mencapai banyak aspek. Namun, pemerintah perlu fokus saja dulu terhadap dua UU yang diminta Jokowi,” ujar Hasani di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Pasalnya, menurut Hasani, bangsa Indonesia belum memiliki repository atau tempat khusus menyimpang semua peraturan perundangan-undangan yang telah dibuat dan berlaku. Menurut dia, hal menjadi kendala terbesar dari pemerintah dalam merancang omnibus law.

“Kendala yang paling mungkin adalah kita tidak mempunyai satu data dalam bentuk repository peraturan perundang-undangan. Di level pusat saja, kita kadang sulit mengakses UU atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Padalah data tentang peraturan perundang-undangan tersebut menjadi bahan dasar untuk melakukan omnibus law,” terang dia.

Karena itu, Hasani menganjurkan agar pemerintah khususnya kementerian terkait untuk fokus saja terlebih dahulu pada dua UU yang diminta Jokowi untuk memudahkan investasi dan membuka lapangan kerja. Mereka harus mulai menyisir dari undang-undang sampai peraturan daerah yang terkait UMKM dan cipta lapangan kerja sehingga tidak ada aturan yang tumpah tindih dan bertentangan satu sama lain.

“Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak saja kontradiksi secara vertikal tetapi juga secara horizontal dan secara teknis ketatanegaran tidak mungkis dibatalkan satu persatu karena jumlah puluhan ribu. Maka dengan omnibus law ini akan diharmoniskan untuk topik-topik yang relevan. Karena terlalu banyak, maka fokus saja dulu pada UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM,” pungkas dia.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Desa Fiktif, Polda Sultra Periksa 57 Saksi

Ada 23 desa tidak terdata di Kemdagri dan dua desa di antaranya tidak ada atau fiktif.

NASIONAL | 6 November 2019

KPK Meyakini Sofyan Basir Berperan dalam Kasus PLTU Riau-1

KPK memastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tersebut.

NASIONAL | 6 November 2019

Tiga Asosiasi Tolak Usulan Revisi PP 109/2012

Tiga asosiasi menolak usulan Kemenkes RI terkait rancangan revisi Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP 109/2012)

NASIONAL | 6 November 2019

Sistem Pengadaan Elektronik Tingkatkan Transparansi dan Buka Akses Pasar

Sistem pengadaan secara elektronik terbukti memudahkan proses pengadaan, meningkatkan transparansi dan membuka akses pasar pengadaan yang lebih baik.

NASIONAL | 6 November 2019

Pakar Sarankan Dewas KPK Tak Pernah Dihukum Pidana di Atas 5 Tahun

“Selain persyaratan yang lain terkait integritas dan lainnya. Dewas harus memahami masalah korupsi dan tugas KPK,” kata mantan Ketua Pansel KPK itu.

NASIONAL | 6 November 2019

TNI Siap Bantu Polri Amankan Pilkada 2020

TNI menyiapkan personel dan alat utama sistem persenjataan.

NASIONAL | 6 November 2019

Jokowi: Tangkap Pembuat Desa Fiktif

Menkeu Sri Mulyani mengungkap adanya desa fiktif penerima dana desa di Kabupaten Konawe.

NASIONAL | 6 November 2019

Dalam 5 Tahun, Presiden Targetkan 5.000 Km Jalan Tol Beroperasi

Angka tersebut melejit dari realisasi pengoperasian jalan tol selama 2015-2019 yang sepanjang 1.500 km.

NASIONAL | 6 November 2019

Pemerintah dan DPR Diminta Lakukan Legal Mapping Sebelum Rancang Omnibus Law

Pemerintah dan DPR didorong melakukan legal mapping sebelum membuat omnibus law. Meskipun ini menjadi sesuatu yang baru di Indonesia.

NASIONAL | 6 November 2019

Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Permohonan Bowo Sidik Jadi JC

Jaksa menuntut Bowo Sidik untuk dihukum ‎7 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

NASIONAL | 6 November 2019


TAG POPULER

# Astrazeneca


# Tol Semarang-Demak


# Movieland Bogor


# Yasonna Laoly


# Berantas Premanisme



TERKINI

Update Tes Covid-19: 97.959 Orang Diperiksa, 7.465 Positif

KESEHATAN | 5 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS