Pemerintah Perlu Fokus Rancang Omnibus Law

Pemerintah Perlu Fokus Rancang Omnibus Law
Joko Widodo. (Foto: Antara / Aditya Pradana Putra)
Yustinus Paat / JAS Rabu, 6 November 2019 | 19:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pakar Hukum Tata Negara Ismail Hasani mengimbau kepada pemerintah untuk fokus merancang omnibus law yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya, jika tidak fokus, kata Hasani, bisa jadi target dua omnibus law, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM tidak akan tercapai.

Jokowi menekankan dua UU tersebut menjadi omnibus law untuk menyederhanakan aturan dalam berinvestasi serta mendorong penciptaan lapangan kerja.

“Gambaran umum omnibus law adalah satu UU untuk meng-cover sejumlah topik yang berbeda, tetapi relevan. Ini sebenarnya banyak di Indonesia, bukan hanya terkait investasi, tetapi mencapai banyak aspek. Namun, pemerintah perlu fokus saja dulu terhadap dua UU yang diminta Jokowi,” ujar Hasani di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Pasalnya, menurut Hasani, bangsa Indonesia belum memiliki repository atau tempat khusus menyimpang semua peraturan perundangan-undangan yang telah dibuat dan berlaku. Menurut dia, hal menjadi kendala terbesar dari pemerintah dalam merancang omnibus law.

“Kendala yang paling mungkin adalah kita tidak mempunyai satu data dalam bentuk repository peraturan perundang-undangan. Di level pusat saja, kita kadang sulit mengakses UU atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Padalah data tentang peraturan perundang-undangan tersebut menjadi bahan dasar untuk melakukan omnibus law,” terang dia.

Karena itu, Hasani menganjurkan agar pemerintah khususnya kementerian terkait untuk fokus saja terlebih dahulu pada dua UU yang diminta Jokowi untuk memudahkan investasi dan membuka lapangan kerja. Mereka harus mulai menyisir dari undang-undang sampai peraturan daerah yang terkait UMKM dan cipta lapangan kerja sehingga tidak ada aturan yang tumpah tindih dan bertentangan satu sama lain.

“Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak saja kontradiksi secara vertikal tetapi juga secara horizontal dan secara teknis ketatanegaran tidak mungkis dibatalkan satu persatu karena jumlah puluhan ribu. Maka dengan omnibus law ini akan diharmoniskan untuk topik-topik yang relevan. Karena terlalu banyak, maka fokus saja dulu pada UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM,” pungkas dia.



Sumber: Suara Pembaruan