Pegawai KPK Minta Buzzer Hentikan Narasi Kasus Novel Rekayasa

Pegawai KPK Minta Buzzer Hentikan Narasi Kasus Novel Rekayasa
Novel Baswedan. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / JAS Rabu, 6 November 2019 | 21:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta buzzer dan warganet menghentikan membangun narasi seolah teror terhadap Novel Baswedan merupakan rekayasa. Narasi tersebut telah membunuh karakter Novel.

"Saya pikir orang-orang ataupun mereka yang ada di dunia maya yang ingin mengubah, yang ingin membunuh karakter, yang ingin membuat distorsi terhadap publik bahwa (teror) ini direkayasa, saya minta untuk dihentikan dan distop," tegas Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

WP KPK, kata Yudi, belum memutuskan untuk menempuh langkah hukum terhadap pihak maupun akun di media sosial yang "membunuh" karakter Novel tersebut. Dikatakan, pegawai akan berkonsolidasi dengan tim kuasa hukum Novel dan Biro Hukum KPK mengenai langkah tersebut.

Yang pasti, kata Yudi, narasi yang menyebut kasus teror Novel merupakan rekayasa telah menyakitkan hati para pegawai KPK. Apalagi, narasi tersebut dibangun saat tokoh nasional, tokoh agama, mahasiswa dan elemen lainnya mendorong agar kasus ini segera diselesaikan.

Baca juga: Novel Baswedan Dilaporkan Soal Dugaan Rekayasa Penyiraman Air Keras

"Ini benar-benar suatu hal yang bagi kami sangat menyakitkan. Novel telah memberantas korupsi sebagai penyidik di KPK kemudian dibuat seolah-olah bawah penyerangan terhadapnya adalah rekayasa. Padahal kalau penyerangan itu rekayasa dari hari pertama Novel menyatakan bahwa itu disiram itu pasti akan kelihatan bahwa itu rekayasa, pasti Novel akan langsung ditangkap," katanya.

Yudi menegaskan, berbagai tim yang dibentuk oleh pihak kepolisian, Ombudsman, Komnas HAM, pegiat antikorupsi dan lainnya menunjukkan kasus teror terhadap Novel yang terjadi pada 11 April 2017 atau tepatnya 939 hari lalu tersebut bukan rekayasa.

Namun, peneror yang membuat mata Novel cacat tersebut hingga kini belum juga tertangkap.

"Bahkan tim teknis yang juga sudah turun yang merupakan rekomendasi dari tim pencari fakta gabungan yang terdiri dari para pakar juga belum mengungkap pelakunya. Sehingga dari sini bisa kita lihat bawah sama sekali tidak ada rekayasa terhadap kasus penyerangan Novel," katanya.

Apalagi, kata Yudi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan telah secara tegas memerintahkan aparat kepolisian untuk segera mengungkap kasus ini. Bahkan, Presiden memberi tenggat kepada Kepolisian menyelesaikan kasus ini pada awal Desember.

Yudi berharap, dalam waktu satu bulan ini, pihak kepolisian dapat mengungkap dan membekuk pelaku lapangan maupun aktor intelektual dari teror terhadap Novel.

"Kami masih menunggu Desember awal nanti itu seperti apa pengungkapannya dan kami harap bahwa pelakunya bukan hanya orang yang ada di lapangan yang menyiram langsung Novel dengan air keras tetapi juga pelaku-pelaku intelektualnya juga sudah tertangkap," harapnya.

Diketahui, Novel diteror dengan disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017 silam. Kedua matanya rusak parah. Novel pun berobat di Singapura dan cacat hingga kini.

Pelaku penyerangan dalam kasus ini belum ditangkap. Tim pencari fakta bentukan Kapolri berteori jika teror terhadap Novel berkaitan dengan enam kasus yang ditanganinya, yakni kasus korupsi proyek e-KTP, kasus suap sengketa pilkada yang melibatkan eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, kasus Sekretaris MA, kasus Wisma Atlet, kasus suap perizinan yang melibatkan Bupati Buol Amran Batalipu serta satu kasus lagi yang bukan perkara korupsi atau suap, melainkan pidana umum, yakni kasus pencurian sarang burung walet di Bengkulu.

Baca juga: Di Hadapan Ketua KPK, Kapolri Janji Tuntaskan Kasus Novel

Novel dan pengacaranya menambahkan tak tertutup kemungkinan teror ini terkait kasus buku merah. Buku merah merujuk pada buku tabungan berisi transaksi keuangan CV Sumber Laut Perkasa milik pengusaha daging Basuki Hariman. Buku itu menjadi salah satu bukti dalam kasus korupsi yang menjerat Basuki dan anak buahnya Ng Fenny dalam kasus suap ke hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar.

Dua penyidik KPK, Roland dan Harun, belakangan dipulangkan ke Polri karena diduga telah merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku bank tersebut. Mereka juga membubuhkan tipe ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari perusahaan Basuki. Hal ini lantaran sejumlah aliran dana itu diduga mengalir ke petinggi Kepolisian meski telah berulangkali dibantah.

Setelah masa kerja tim pencari fakta berakhir, Presiden Jokowi mengultimatum Kapolri saat itu, Tito Karnavian untuk menuntaskan pengungkapan kasus Novel Baswedan, dalam tiga bulan sejak 19 Juli 2019 lalu. Perintah ini segera ditindaklanjuti Tito dengan membentuk tim teknis dengan surat tugas tertanggal 1 Agustus 2019.

Dengan demikian, tenggat yang diberikan Jokowi kepada tim tersebut berakhir pada Kamis (31/10/2019) lalu. Namun, peneror Novel belum juga dibekuk. Jokowi kembali memberi tenggat pada aparat kepolisian untuk mengungkap kasus teror Novel sampai awal Desember 2019.



Sumber: Suara Pembaruan