M Nasir: Jika Diizinkan, Tata Niaga Kratom Harus Diatur

M Nasir: Jika Diizinkan, Tata Niaga Kratom Harus Diatur
Bupati Kapuashulu M Nasir ( Foto: Beritasatu Photo / Sahat Oloan Saragih )
Sahat Oloan Saragih / RSAT Kamis, 7 November 2019 | 09:42 WIB

Pontianak, Beritasatu.com - Bupati Kapuashulu M Nasir mengatakan, selama ini perdagangan atau ekspor tanaman kratom dari Kabupaten Kapuashulu, Kalimantan Barat  ke luar negeri sudah berjalan cukup lama, dan sesuai dengan permintaan pasar.

“Hingga saat ini ekspor kratom ke AS masih berjalan sesuai dengan permintaan, dan sesuai dengan pasar di AS. Namun dari hasil perdagangan atau ekspor itu, PemKab Kapuashulu tidak menerima hasil dalam bentuk apapun juga. Tidak diketahui berapa jumlah kratom yang sudah diekspor,  tidak ada datanya. Sebab warga yang melakukan ekspor dilakukan secara pribadi atau per kelompok mengekspor secara langsung kratom ke AS,"  ujar  M Nasir kepada wartawan, Rabu (6/10/2019).

M Nasir mengatakan pada awalnya, kratom ini diambil warga dari hutan di pedalaman Kapuashulu dan terkesan kurang diminati, dan hanya diupayakan oleh sebagian kecil warga. Namun akhir-akhir ini kratom menjadi “booming” atau viral karena harganya cukup lumayan, dan hingga diekspor ke Amerika Serikat.

Sekarang ini aturan yang mengatur tentang tata niaga kratom atau diperbolehkan atau tidak masih belum jelas. Sebab masih menunggu hasil penelitian, dan harus diteliti secara menyeluruh. “Artinya sekarang ini masih dalam masa transisi hingga lima tahun ke depan. Kita menunggu apakah diperbolehkan atau tidak,” ujar M Nasir.

Disebutkan, jika nantinya perdagangan atau tata niaga kratom ini diperbolehkan maka tata niaganya harus diatur dengan baik. Sehingga tidak timbul permasalahan, dan Pemkab atau pemerintah juga mendapatkan hasil pajak dari perdagangan kratom.

Namun sebaliknya jika kratom tidak diperbolehkan diperjualbelikan atau diperdagangkan maka Pemkab akan mencari solusi untuk pemamfaatan lahan kratom. Apakah dengan mengganti tanaman ubi kayu, karet atau tanaman yang cocok dengan lahan kratom.

Ditambahkan jika dampak negatif kratom atau permasalahannya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya maka petani juga diharapkan memaklumi. Artinya masyarakat harus berhenti menanam kratom dan mengganti dengan tanaman lain.



Sumber: Suara Pembaruan