Tantangan Pancasila di Tengah Budaya Aplikasi dan Politik Pragmatis

Tantangan Pancasila di Tengah Budaya Aplikasi dan Politik Pragmatis
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid ( Foto: Istimewa )
Markus Junianto Sihaloho / RSAT Kamis, 7 November 2019 | 11:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com  - Membudayakan Pancasila di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini harus bisa menyelesaikan tantangan budaya kekinian yang didominasi oleh penggunaan aplikasi teknologi. Dan tantangan kekinian itu juga terjadi di dalam dunia politik nasional.

Menurut Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, tantangan zaman sudah berubah dengan perkembangan teknologi yang ada. Saat ini, apapun itu menggunakan aplikasi teknologi. Bahkan para penganut paham yang bertentangan dengan Pancasila sekalipun menggunakan aplikasi dalam menyebarkan pemahamannya kepada masyarakat, khususnya kaum muda.

"Jadi sekarang budaya Pancasila itu ya lawannya itu dilawan dengan budaya aplikasi karena semuanya serba aplikasi," kata Jazilul dalam diskusi bertema Pancasila di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/11/2019).

Baginya, budaya anak muda hari ini adalah budaya aplikasi tersebut. Maka tantangannya adalah bagaimana mengaplikasikan Pancasila lewat aplikasi kekinian tersebut.

Sistem politik terkini pun tak terlepas juga dari perubahan yang ada. Jazilul mengatakan saat ini adalah era multipartai dengan sistem pemilihan terbuka. Dahulu juga ada era multipartai di Indonesia. Namun kini kondisinya berbeda.

"Saat ini, sama seperti milenial yang bila hendak beli makanan memakai aplikasi GoFood misalnya. Politik juga membuat aplikasi baru di masyarakat. Apa itu? Money politic namanya. Ya sebenarnya berbahaya pada tingkat nilai dan kebudayaan kita," bebernya.

Dari pengalamannya, ada budaya di masyarakat yang baru yang disebut dengan budaya tim Sukses dan relawan.

"Begitu seseorang bisa mendeklarasikan diri, di situ langsung muncul yang namanya tim sukses, di gang- gang di manapun di seluruh pelosok Indonesia, itu pasti ada pemulung suara yang disebut dengan apalah namanya, yang kemudian merubah pola," ujarnya.

Anggota DPD Agustin Teras Narang mengatakan, ada perubahan di bidang politik yang terjadi. Yakni kalau di era Orde Baru yang terjadi adalah 'kedaulatan negara' yang lebih menguntungkan penguasa, ke kedaulatan rakyat. Lalu itu dimaknai dengan kedaulatan demokrasi di mana peran rakyat lebih dominan.

Masalahnya, jika kemudian demokrasi yang mengedepankan sistem perwakilan itu tak diimbangi dengan kemauan rakyat mengenal calon pemimpinnya. Yang muncul adalah pragmatisme politik.

"Kalau sudah bicara kesempatan, tidak memaknai siapa yang dipimpin, tidak memaknai hak dan kewajiban sebagai rakyat untuk memilih pemimpin yang baik, benar dan adil, ini akan jadi bencana," kata Teras Narang.

Menurutnya itu bisa terjadi jika birahi kekuasaan pada calon pemimpin itu besar dengan tidak berpaku pada kepentingan rakyat, dipadu dengan kondisi rakyat yang tak belajar calon pemimpinya.

"Ini yang harus bisa kita sikapi bersama," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com