KPK Bantu Polda Sultra Usut Desa Fiktif
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Bantu Polda Sultra Usut Desa Fiktif

Kamis, 7 November 2019 | 11:16 WIB
Oleh : Fana Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi koordinasi dan supervisi membantu Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) mengusut kasus dugaan desa fiktif di Kabupaten Konawe. Pembentukan desa fiktif ini menjadi celah korupsi mengeruk anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah.

Bantuan yang diberikan KPK kepada Polda Sultra ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi trigger mechanism KPK yang diamanatkan UU.

"KPK memastikan bakal berupaya semaksimal mungkin untuk tetap melakukan upaya-upaya pemb korupsi agar anggaran yang seharusnya dinikmati rakyat tidak dicuri oleh orang-orang tertentu," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (7/11/2019).

Perkara yang disupervisi KPK adalah dugaan tindak pidana korupsi membentuk atau mendefinitifkan desa-desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018.

Dalam perkara ini, diduga ada terdapat 34 desa yang bermasalah. Tiga desa di antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya dibentuk dengan SK Pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur atau backdate agar mendapat kucuran dana desa karena saat itu sudah ada moratorium dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

"31 Desa ini ada, tetapi SK Pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur, sementara pada saat desa tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemdagri. Sehingga untuk mendapatkan dana desa dibuat tanggal pembentukan backdate," papar Febri.

Dijelaskan, pada 24 Juni 2019, Penyidik Polda Sultra bersama KPK telah melakukan gelar perkara di Mapolda Sultra. Dalam gelar perkara tersebut disimpulkan saat naik ke tahap penyidikan diperlukan keterangan Ahli Hukum Pidana untuk menyatakan proses pembentukan desa yang berdasarkan Peraturan Daerah yang dibuat dengan tanggal mundur (backdate), merupakan bagian dari tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Keesokan harinya atau 25 Juni 2019, dalam pertemuan dengan Pimpinan KPK, Kapolda Sultra meminta agar Lembaga Antikorupsi mensupervisi dan memberikan bantuan berupa memfasilitasi ahli dalam perkara ini. Untuk itu, ketika perkara ini naik ke tahap penyidikan, KPK membantu memfasilitasi keterangan ahli pidana.

"Salah satu bentuk dukungan KPK adalah memfasilitasi keterangan ahli Pidana dan kemudian dilanjutkan gelar perkara bersama 16 September 2019," kata Febri.

Terkait dana desa ini, Febri mengatakan, KPK telah melakukan kajian pada 2015. Dari kajian tersebut, KPK menemukan sejumlah potensi persoalan terkait dana desa, dimulai aspek regulasi, tata laksana, pengawasan hingga SDM. Dari aspek regulasi, KPK menemukan regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa belum lengkap.

Selain itu, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Tak hanya itu, formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Persoalan lainnya, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 dinilai kurang berkeadilan.

Baca Juga: Kasus Desa Fiktif, Mendagri Terjunkan Tim ke Sultra

"Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desatidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih," paparnya.

Pada aspek tata laksana, KPK menemukan kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, serta belum bersedianya satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa. KPK juga menemukan APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Selain itu, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah serta laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi.

Terkait aspek pengawasan, KPK menemukan masih rendahnya efektivitas Inspektorat Daerah dalamelakukapengawasaterhadap pengelolaan keuangan di desa. Selain itu, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah serta belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat.

"Potensi masalah SDM, tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi atau fraud memanfaatkan lemahnya aparat desa," katanya.

Dari temuan-temuan tersebut, KPK merekomendasikan kepada badan dan kementerian terkait untuk merevisi dan atau membuat regulasi baru. Beberapa di antaranya, dengan merevisi Permendagri 07/2008 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan memasukkan aspek pengawasan partisipatif oleh masyarakat, auditsosial, mekanisme pengaduan dan peran inspektorat daerah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tantangan Pancasila di Tengah Budaya Aplikasi dan Politik Pragmatis

Membudayakan Pancasila saat ini harus bisa menyelesaikan tantangan budaya kekinian yang didominasi penggunaan aplikasi teknologi.

NASIONAL | 7 November 2019

Novel Dipolisikan Politisi PDIP, KPK: Sudah di Luar Rasa Kemanusiaan

KPK menyayangkan orang-orang yang bertindak di luar rasa kemanusiaan, Novel merupakan korban dari teror yang membuat matanya cacat.

NASIONAL | 7 November 2019

Perlu Penelitian Menyeluruh terhadap Tanaman Kratom

Perlu dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap kandungan tanaman kratom dari berbagai aspek, sehingga diketahui secara pasti manfaat dan mudaratnya.

NASIONAL | 7 November 2019

M Nasir: Jika Diizinkan, Tata Niaga Kratom Harus Diatur

Jika perdagangan tanaman kratom diizinkan, maka nantinya tata niaganya harus diatur dengan baik.

NASIONAL | 7 November 2019

Menteri LHK Siti Nurbaya Ungkap Terobosan Pemerintah Hadapi Karhutla di 2020

Selain dukungan pemerintah pusat (sumber APBN),juga akan diperkuat melalui dana desa dan pemerintah daerah (sumber APBD, DBH-DR).

NASIONAL | 7 November 2019

Kualitas Air Danau Toba Makin Buruk, Pemerintah Diingatkan Batasi Eksploitasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab penuh mencegah ekspolitasi hutan kawasan Danau Toba.

NASIONAL | 7 November 2019

Jaksa Usut Dugaan Korupsi Pembayaran Honor dan Kegiatan Katimbum Satpol PP di Bengkulu

Ada indikasi kuat unsur tindak pidana korupsi yang dikuatkan dengan dua alat bukti.

NASIONAL | 7 November 2019

39 Kandidat Calon Bupati dan Calon Gubernur Bengkulu Diajukan ke DPP Golkar

Kelima cagub Bengkulu yang diusulkan ke DPP Golkar di Jakarta, yakni calon petahana Rohidin Mersyah, Ahmad Hijazi, Imron Rosyadi, Isda Putra dan Rosjonsyah.

NASIONAL | 7 November 2019

Nadiem Akan Beri Kemerdekaan Belajar dalam Pendidikan

Kebebasan yang tidak hanya akademis saja, yakni sistem pembelajaran tidak hanya di kelas tetapi bisa dimana saja.

NASIONAL | 7 November 2019

Keluh Kesah Kepala Satpol PP DKI Tertibkan Reklame

Satpol PP sudah melakukan tahapan-tahapan peringatan sebelum melakukan penertiban.

NASIONAL | 7 November 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS