Ansor Minta Pemerintah Serius Tangani Radikalisme

Ansor Minta Pemerintah Serius Tangani Radikalisme
Konferensi pers terkait rapat koordinasi nasional GP Ansor di Jakarta, Kamis (7/11/2019). ( Foto: istimewa )
Bernadus Wijayaka / BW Kamis, 7 November 2019 | 22:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Abdul Rochman menyatakan, Ansor akan tetap berada di garda depan dalam memerangi radikalisme.

"Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menkopulhukam, Menhan, Mendagri, dan Menag untuk serius memerangi radikalisme. Kami mengapresiasi dan mendukung. Ini membuat tugas Ansor menjadi ringan. Karena memang masalah radikalisme ini sudah mengkhawatirkan," kata Abdul Rochman, saat memberi keterangan pers seusai Rapat Koordinasi Nasional GP Ansor yang dihadiri Ketua Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia, di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Menurut Adung, sapaan akrabnya, radikalisme agama yang berkembang minimal 8 tahun terakhir, bisa disebut negara sudah dalam kategori darurat radikalisme.

"Kebijakan Presiden ini menunjukkan bahwa pemerintah atau negara sekarang akan hadir dalam memberantas radikalisme yang memang sudah merupakan tugasnya. Kami minta pemerintah serius memerangi radikalisme, bukan sekadar narasi atau bahas simbol saja seperti pakaian. Substansinya yang penting," ujar Abdul Rochman dalam keterangan tertulisnya.

Di sisi lain, kata Adung, dukungan GP Ansor terhadap pemerintah tersebut selalu didasarkan pada komitmen kerakyatan dan kebangsaan.

"Selama pemerintah memberikan keberpihakannya kepada komitmen tersebut, GP Ansor akan tetap menjadi mitra strategis. Dan sebaliknya, jika komitmen tersebut bergeser, GP Ansor yang akan pertama kali mengingatkan dan mengambil posisi yang berbeda," tandas Adung yang didampingi Ketua PW GP Ansor Papua, Kalimantan Timur, Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur.

Dia juga mengatakan, GP Ansor menolak kerja sama dalam bentuk apa pun dengan organisasi manapun yang dinilai mengedepankan kekerasan, melawan hukum dan menginginkan berdirinya negara di luar NKRI.

"Kerja sama ini termasuk di dalamnya adalah kunjungan-kunjungan dan atau komunikasi yang berpretensi politik yang justru akan merusak ukhuwah nahdliyah di kemudian hari," pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan