Wapres Minta Terus Sisir Desa Siluman

Wapres Minta Terus Sisir Desa Siluman
Wapres RI KH. Ma'ruf Amin menyampaikan seruan persatuan di acara Visi Indonesia 2019 - 2024 yang fokus pada reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan investasi di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu 14 Juli 2019. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Robertus Wardi / JAS Jumat, 8 November 2019 | 16:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menanggapi munculnya berita soal desa siluman atau desa fiktif. Maruf meminta agar terus menyisir keberadaan desa siluman.

"Ya itu harus terus di-update ya. Mestinya memang tidak hanya menerima laporan tapi juga melakukan pengecekan betul atau tidak jumlah desa itu," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap ada desa fiktif alias "desa siluman" yang aktif menerima program Dana Desa. Desa siluman adalah desa yang tidak berpenghuni tetapi mendapatkan kucuran Dana Desa dari pemerintah.

Ma'ruf menegaskan bisa saja masih ada desa siluman tersebut. Karena itu, terus diperiksa agar memastikan tidak ada lagi desa fiktif yang menerima dana desa.

"Saya anjurkan untuk terus. Siapa tahu masih ada lagi yang belum terdeteksi, belum diketahui. Jadi memang supaya dana-dana APBN itu sampai kepada yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Saya kira itu bagus," jelas Ma'ruf.

Saat ditanya antisipasi ke depan, dia minta agar dilakukan pemeriksaan secara periodik. Semua pihak, mulai dari desa hingga pemerintah pusat harus memeriksaan desa yang menerima dana.

"Ke depan terus ada secara periodik dilakukan pengecekan-pengecekan, di mana dana-dana itu. Masih ada enggak yang fiktif dan siluman itu," tutup Ma'ruf.

Di tempat terpisah, anggota Komite I DPD Abraham Paul Liyanto mendesak pemerintah agar mengusut modus pembentukan desa siluman. Aparat penegak hukum juga harus segera bertindak karena pembentukan desa siluman sebagai bentuk korupsi yang dilakukan secara terencana.

"Ini praktik yang di luar nalar. Kok bisa ya ada desa siluman. Harus diusut tuntas siapa-siapa yang terlibat," kata Abraham.

Ia melihat praktik seperti itu mendegradasi pengucuran dana desa. Dengan kasus seperti itu, masyarakat bisa menuntut penghapusan dana desa. Apalagi sejak pengucuran tahun 2015 sampai sekarang, banyak dana yang dikorupsi. Padahal tujuan dana desa sangat mulia yaitu untuk percepatan pembangunan di desa.

"Modus pembentukan desa siluman pengkhianatan terhadap cita-cita perlunya kucuran dana desa. Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya karena mereka mencuri uang rakyat," tegas senator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Data Kemendagri menyebutkan jumlah desa baru dari 2015 hingga 2018 hanya sebanyak 861 desa. Alokasi anggaran dana desa terus meningkat. Dalam lima tahun terakhir, anggaran dana desa melonjak hingga tiga kali lipat, yakni dari Rp 20,76 triliun pada 2015 menjadi Rp 72 triliun pada 2020.

Tahun 2019 ini, total alokasi dana desa mencapai Rp70 triliun. Sementara serapan dana desa hingga September sudah mencapai 63 persen atau Rp 42,2 triliun.

Tahun ini, Kemkeu mencatat alokasi dana yang bisa didapat setiap desa sekitar Rp 1,37 miliar. 



Sumber: Suara Pembaruan