Politik Harus Bebas Isu SARA

Politik Harus Bebas Isu SARA
Hamdi Muluk ( Foto: istimewa )
/ BW Jumat, 8 November 2019 | 22:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Guru besar Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, politik harus terbebas dari isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk mencegah terjadinya perpecahan bangsa yang membahayakan persatuan.

"Harus diarahkan ke toleransi yang dapat menerima budaya yang berbeda-beda, sehingga terciptalah apa yang dinamakan multikulturalisme itu. Kita kelola segala perbedaan itu untuk menguatkan persatuan, Jangan malah itu dijadikan alat untuk berpolitik, bisa konflik nantinya bangsa ini," kata guru besar yang mempelajari psikologi politik tersebut di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Oleh karena itu, Hamdi mengatakan sudah seharusnya Pancasila sebagai ideologi bangsa ini bisa menjaga makna persatuan yang sebenarnya. Sebab, ketika suku, agama dan ras itu dibawa ke politik, maka kemudian akan menjadi politik Indonesia yang dapat membuat perpecahan.

"Awal kesepakatan kita berbangsa bernegara ini kan jelas, yaitu Pancasila itu modal sosial kita yang terbesar. Secara historis, bangsa ini memang sudah luar biasa pluralnya, bangsa kita terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Dengan begitu artinya tugas Pancasila itu menjaga semua kemungkinan-kemungkinan dari SARA yang disebut identitas primordial itu. Karena hal itu merupakan ancaman semua untuk kesatuan republik Indonesia," tuturnya.

Diungkapkan, seharusnya masyarakat Indonesia saat ini dapat mencontoh para pendiri bangsa. Karena dengan persatuan yang dimulai dari kebangkitan nasional yang lalu kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda itulah bangsa ini akhirnya bisa merdeka.

"Salah satu contoh di masa lalu itu, Muhammad Natsir itu aspirasi politiknya adalah Masyumi partai Islam, tetapi kemudian dia bisa bersahabat dengan orang-orang dari partai Katolik. Tidak ada itu sedikit-sedikit mengkafir-kafirkan. Karena ketika seseorang sudah menjadi tokoh bangsa sudah mengemban jabatan jabatan publik, memang dia tidak lagi jadi wakil satu golongan tetapi dia sudah wakil dari semuanya," ujarnya.

Ia setuju dengan pernyataan dari Menteri Agama, Fachrul Razi, yang menyatakan dia bukanlah menteri dari satu agama, melainkan menteri dari seluruh agama yang ada di Indonesia.

"Jadi beliau akan memperlakukan terhadap semua agama itu sama. Sama juga dengan, misalnya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri bukan cuma menteri Indonesia bagian Sumatera Utara atau bagian Jawa saja, tetapi menteri untuk semua wilayah yang ada di Indonesia," ucapnya.

Karena itu lanjut Hamdi, masyarakat juga jangan hanya terkungkung dengan kebanggaan identitas primordial atau kesukuannya semata, tetapi harus bangga akan nasionalismenya.
Pria yang juga anggota kelompok ahli bidang psikologi di Badan Penanggulangan Terorisme Indonesia (BNPT) ini mengatakan, para pejabat publik dan juga negarawan harus bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Dia berharap kepada para generasi muda bangsa agar dapat menjadi pahlawan perdamaian yang baru. Karena dengan semakin berkembangnya teknologi jangan sampai generasi muda ini melupakan sejarah bangsanya.



Sumber: ANTARA