NIK Semakin Dipercaya Sarana Verifikasi Data Kependudukan

NIK Semakin Dipercaya Sarana Verifikasi Data Kependudukan
Ilustrasi ( Foto: keminfo.go.id )
Carlos KY Paath / WBP Sabtu, 9 November 2019 | 13:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Nomor Induk Kependudukan (NIK) semakin dipercaya sebagai sarana verifikasi data kependudukan yang akurat digunakan dalam segala urusan pelayanan publik. Terbukti, Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) merekomendasikan pemanfaatan NIK sebagai basis data untuk pemberian dana bantuan sosial agar bisa lebih tepat sasaran.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan seperti diterima Beritasatu.com, Sabtu (9/11/2019).

Zudan mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan menggelar Sensus Penduduk 2020 juga menggunakan sepenuhnya NIK atau data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemdagri.

"Saat ini semua lembaga sudah masuk dalam kategori 'kecanduan NIK'. Banyak sudah kementerian/lembaga yang bertransformasi dari sistem alfabetik menuju angka (digital). Dari verifikasi nama menuju verifiksi angka NIK," kata Zudan Arif Fakrulloh.

Menurut Zudan, melalui penggunaan NIK, verifikasi penduduk di seluruh daerah oleh instansi/lembaga pengguna data Dukcapil tebukti lebih mudah dan cepat. "Kalau kita gunakan verifikasi nama, katakan namanya Bambang, akan sulit verifikasinya karena banyak penduduk yang namanya Bambang," ucap Zudan Arif Fakrulloh.

Ditjen Dukcapil telah mengadakan Workshop Pengembangan Kapasitas Aparatur Disdukcapil di Daerah, bertema: SDM Unggul Pelayanan Adminduk Prima, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Kegiatan dihadiri para Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil.

"Kadis Dukcapil Sleman Pak Jasim, bisa jadi salah ketik Jashim, lama-lama 'Jaim'. Tetapi kalau ketik NIK tidak akan salah lagi, makanya KPK memerintahkan semua lembaga menggunakan NIK dalam penyaluran dana bansos ke masyarakat, termasuk dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Tidak lagi memverifikasi dengan menanyakan siapa namanya. Tetapi NIKnya nomor berapa," jelas Zudan Arif Fakrulloh.

Zudan mengimbau kepada semua kepala daerah agar menggunakan NIK sebagai basis data dalam semua pelayanan publik, misalnya di unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). "Di formulir paling atas itu disediakan kolom NIK terlebih dulu, baru diikuti kolom nama dan lainnya. Ini adalah salah satu materi yang akan kita bahas dalam Rakornas Dukcapil ke-2 Tahun 2019 di Jakarta, yaitu 'Transformasi dari huruf menuju angka, dari nama menuju NIK," pungkas Zudan Arif Fakrulloh.



Sumber: Suara Pembaruan