Pemindahan Ibu Kota Bakal Menarik Minat Diaspora

Pemindahan Ibu Kota Bakal Menarik Minat Diaspora
Lahan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur ( Foto: Istimewa )
Carlos KY Paath / FER Sabtu, 9 November 2019 | 16:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemindahan ibu kota negara bakal menarik minat Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri atau diaspora kembali ke Tanah Air. Keberadaan ibu kota negara di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) nantinya diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.

Komunitas Diaspora Harus Rangkul Pekerja Migran Indonesia

"Ibu kota negara harus menjadi kota yang mewakili peradaban manusia dan representasi kemajuan bangsa Indonesia. Hal yang lebih prioritas lagi adalah ibu kota negara baru nanti harus berbasis hutan dan lingkungan hidup dengan menganut sustainable city," ucap Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (dapil) Kaltim, Irwan, dalam keterangan seperti diterima Beritasatu.com, Sabtu (9/11/2019).

PUPR Akan Jadi Kementerian Pertama yang Pindah ke Ibu Kota Baru

Irwan menyebutkan, jika hal itu terwujud maka dengan sendirinya diaspora akan pulang kampung sekaligus membawa budaya positif baru dalam kerja, pola pikir tanpa meninggalkan budaya dan sejarah kearifan lokal.

Menurut Irwan, komisi V DPR berencana meninjau lokasi ibu kota negara baru dalam waktu dekat ini. "Pertengahan Desember komisi V rencana kunjungan kerja reses ke Kalimantan Timur. Salah satu agendanya melihat langsung lokasi ibu kota negara," ungkapnya.

Bambang Brodjonegoro Diminta Jokowi Urus Ibu Kota Baru

Menyoal keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar ibu kota negara setara dengan Dubai, Irwan menilai merupakan hal yang lumrah atau biasa.

"Tidak perlu dianggap terlalu optimistis atau ketinggian. Justru harus didukung agar ibu kota negara baru segera bisa diwujudkan lima tahun ke depan," kata politisi Partai Demokrat itu.

Sayembara Ibu Kota Negara Belajar dari Kazakhstan

Irwan mengingatkan pemerintah supaya segera menyiapkan dan menerbitkan regulasi dan membentuk kelembagaan. Tujuannya dalam rangka menyusun perencanaan teknis dan mekanisme pendanaan pembangunan di kawasan tersebut.

"Kita akan terus mendorong supaya pemerintah segera menyiapkan regulasi dan kelembagaannya. Termasuk, menyusun mekanisme pendanaan pembangunan kawasan IKN itu," pungkas Ketua Forum Peduli Karst Kutai Timur ini.



Sumber: Suara Pembaruan