Petakan Kerawanaan Pilkada 2020, 8 Pejabat Utama Polda Kalbar Dimutasi

Petakan Kerawanaan Pilkada 2020, 8 Pejabat Utama Polda Kalbar Dimutasi
Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono ( Foto: SP/Sahat Oloan Saragih )
Sahat Oloan Saragih / RSAT Sabtu, 9 November 2019 | 20:10 WIB

Pontianak, Beitasatu.com - Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono mengatakan, pihaknya saat ini sedang memetakan kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan di tujuh kabupaten di Kalbar. Pemetaan ini perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin timbul saat proses pelaksanaan Pilkada dimulai.

Hal itu dikatakan Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono seusai melaksanakan serahterima jabatan terhadap delapan pejabat utama Polda Kalbar, Jumat (8/11/2019).

Didi Haryono mengatakan pada dasarnya Kalbar sudah berpengalaman dalam menangani pelaksanaan Pilkada. Karena dua tahun lalu Kalbar baru melaksanakan Pilkada Gubernur, Wali Kota dan beberapa bupati.

Dalam pelaksanaan Pilkada dua tahun lalu semua berjalan dengan aman dan tertib yaitu sejak awal pelaksanaan hingga pelantikan gubernur dan bupati terpilih. Selanjutnya tahun lalu juga baru dilaksanakan Pilpres dan Pileg dan semua proses dan tahapan berjalan dengan aman dan tertib.

“Jadi pemetaan yang dilakukan sekarang untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Namun perlu dilakukan segera sehingga semua persoalan yang timbul sejak awal pendaftaran dapat diantsipasi dengan baik,” ujar Didi Haryono.

Didi Haryono menyebutkan pemetaan sangat diperlukan mengingat beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada wilayahnya cukup jauhs, seperti Kabupaten Kapuashulu, Bengkayang, dan Ketapang .

“Pihaknya mengharapkan semua elemen amsyarakat dapat tetap menjaga kondusifitas wilayah dalam kondisi aman dan kondusif. Sehingga semua proses Pilkada dan proses pembangunan dapat berjalan dengan aman dan tertib,” ujarnya

Menurut Kapolda hal ini pening karena jika keamanan satu daerah terganggu, maka proses pembangunan tidak akan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Demikian juga proses pelaksanaan Pilkada tidak akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

Oleh sebab itu kerja sama antara aparat dan pihak terkait bersama dengan masyarakat hendaknya dapat lebih ditingkatkan. Sehingga sekecil apapun informasi atau kejadian yang terjadi di masyarakat dapat segera dilaporkan kepada aparat terdekat.

Selanjutnya aparat dapat menindaklanjuti dan mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Sehingga masalah yang terjadi tidak menjadi besar tetapi dapat segera diselesaikan.



Sumber: Suara Pembaruan