Kemdagri Kirim Tim ke Konawe Usut Desa Fiktif

Kemdagri Kirim Tim ke Konawe Usut Desa Fiktif
Tiga desa di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendadak ramai diperbincangkan. Pasalnya, ketiga desa tersebut tercatat sebagai penerima Dana Desa namun wujud desa tersebut tidak ada alias fiktif. Salah satu desa itu adalah Desa Uepai, Kecamatan Uepai. ( Foto: Beritasatu TV )
/ CAH Minggu, 10 November 2019 | 20:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.comm - Kementerian dalam Negeri mengirimkan tim ke Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara guna mengusut dugaan adanya desa fiktif.

"Tim kita sore ini berangkat, bertemu dengan pihak gubernur, bupati, polda dan polres. Pulang dari sana bawa data ke Jakarta dan langsung kami bahas hari Selasa (12/11/2019),” kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan, di Jakarta, Minggu (10/11/2019).

Kemdagri menurunkan tim yang berjumlah sebanyak 13 orang dari seluruh direktorat jenderal kementerian tersebut untuk mengumpulkan data dari daerah yang diduga desa fiktif.

Baca JugaWapres Minta Terus Sisir Desa Siluman

Kementerian, kata dia, harus mengumpulkan dan menyikronkan data terlebih dahulu guna menyamakan persepsi, setelah itu baru bisa menyimpulkannya apakah di daerah tersebut memang ada persoalan atau tidak.

"Sekarang kan simpang siur, sehingga Menteri Dalam Negeri tidak mau membuat keputusan apa-apa dulu, berbeda data malah membuat simpang siur, kasihan masyarakat," kata dia.

Baca JugaMenteri Desa Mengaku Bingung dengan Isu Desa Fiktif

Jika saat turun ke lokasi tim bisa mengumpulkan data yang lengkap, kemungkinan, menurut dia, pada Rabu 13 November 2019 Mendagri Tito Karnavian sudah bisa memberikan pernyataan ke masyarakat.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Senin (4/11) mengungkapkan adanya laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

Baca JugaKPK Bantu Polda Sultra Usut Desa Fiktif

Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini, menurut Sri Mulyani, membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru.

Dalam perkara tersebut, diduga ada 34 desa yang bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada akan tetapi surat keputusan pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.



Sumber: ANTARA