Cegah Radikalisme, Kemag Revisi Kurikulum Pendidikan Agama

Cegah Radikalisme, Kemag Revisi Kurikulum Pendidikan Agama
Ilustrasi pesantren. ( Foto: ist )
Maria Fatima Bona / WBP Senin, 11 November 2019 | 09:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama (Kemag), Komaruddin Amin mengatakan, saat ini program bahan ajar dan pelajaran di madrasah dan pondok pesantren sudah berjalan baik. Namun dalam upaya menjaga masuknya paham ekstrem, Kemag merevisi kurikulum pendidikan agama. Kemag tengah menggodok buku moderasi beragama untuk madrasah, pesantren hingga sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

“Kami sedang melakukan penulisan buku agama besar- besaran yang ditargetkan rampung tahun ini. Buku agama ini tentang ajaran Islam yang moderat atau moderasi beragama. Bagaimana menghargai orang lain baik yang seagama maupun tidak seagama sekalipun,” kata Komaruddin saat ditemui Suara Pembaruan di Kemag, Jakarta, belum lama ini.

BNPT: Ciri Radikalisme Tidak dari Cara Berpakaian

Komaruddin menyebutkan, moderasi agama yang dikembangkan Kemag merupakan bagian penguatan pendidikan karakter (PPK) yang menjadi program nasional. Kemag menerjemahkan kurikulum yang fokus pada moderasi beragama. Revisi ini berorentasi pada pemahaman agama yang moderat, sehingga tidak ada lagi buku yang menggambarkan pemahaman agama intoleran.

Wapres Ma’ruf Sebut Intoleransi Hambat Visi Indonesia Maju

Komaruddin menyebutkan, toleransi perlu ditanamkan sejak awal. Dengan begitu, moderasi beragama dapat menjadi instrumen perekat sosial.

Komaruddin menuturkan, selain menyiapkan buku, Kemag juga fokus melatih guru melalui pelatihan kualifikasi guru yang berkelanjutan dengan fokus pada konten-konten moderasi beragama.

Kemag mengharapkan, agar para guru yang telah dilatih dapat mengaplikasikan moderasi beragama terhadap peserta didiknya. Pasalnya, Kemag menaungi banyak sekolah keagamaan. Perinciannya, madrasah sebanyak 82.418, pondek pesantren sebanyak 250.081 lembaga, Perguruan Tinggi ada 793 terbagi atas 17 Universitas Islam Negeri (UIN), 34 Institut Agama Islam Negeri (IAIN), tujuh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan sebanyak 735 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Kamaruddin menuturkan, jumlah lembaga pendidikan yang terdaftar ini, harus benar-benar bebas paham radikal. Bahkan sebelumnya Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi meminta agar Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam untuk bersinergi dalam mengawal penguatan moderasi beragama di madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam.

Tujuannya untuk memastikan tidak ada peserta didik atau mahasiswa yang terpapar paham ektrem atau radikal. “Lembaga pendidikan di bawah Kemag sangat banyak. Karenanya, semua pihak harus bersinergi agar tidak ada stakeholders yang terpapar paham radikal dari pusat hingga ke daerah,” ujar Komaruddin Amin.



Sumber: Suara Pembaruan