Hari Ini, Markus Nari Hadapi Vonis Perkara Korupsi E-KTP
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hari Ini, Markus Nari Hadapi Vonis Perkara Korupsi E-KTP

Senin, 11 November 2019 | 11:48 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Markus Nari bakal menjalani sidang pembacaan putusan atas perkara dugaan korupsi proyek e-KTP dan dugaan tindak pidana merintangi penyidikan dan persidangan perkara korupsi e-KTP. Sidang vonis terhadap Markus Nari bakal digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/11/2019).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan hukuman 9 tahun pidana penjara dan denda denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan terhadap Markus Nari. Jaksa meyakini Markus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait proyek e-KTP dan melakukan tindak pidana merintangi penyidikan dan persidangan perkara korupsi e-KTP.

"Kami selaku Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif kedua. Dan terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana merintangi secara tidak langsung pemeriksaan di sidang perkara korupsi, melanggar Pasal 21 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama," kata Jaksa KPK, Adhi Kurniawan saat membacakan surat dakwaan terhadap Markus Nari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/10/2019).

Tak hanya pidana penjara dan denda, Jaksa juga menuntut Hakim menjatuhkan hukuman tambahan dengan membayar uang pengganti sejumlah US$ 900.000 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jumlah uang pengganti ini sesuai dengan uang yang diyakini Jaksa diterima Markus dari korupsi proyek e-KTP. Jika dalam jangka waktu itu, Markus tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, diganti pidana pejara selama 3 tahun. Tak hanya uang pengganti, Jaksa juga menuntut Majelis Hakim mencabut hak politik Markus Nari selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. "Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung terpidana selesai menjalani masa pemidanaan," kata Adhi Kurniawan.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan hukuman Markus Nari. Jaksa menilai perbuatan Markus Nari tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas korupsi, perbuatan Markus juga bersifat masif lantaran menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampak dari perbuatan terdakwa masih dirasakan sampai dengan sampai dengan saat ini. Tak hanya itu, perbuatan Markus telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, dan Markus tidak mengakui perbuatannya. Sementara untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai Markus telah bersikap sopan selama proses persidangan.

Dalam perkara korupsi proyek e-KTP, Jaksa membeberkan Markus selaku anggota Badan Anggaran DPR turut membahas pengusulan anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 1,045 triliun. Markus Nari kemudian menemui Irman selaku Dirjen Dukcapil Kemdagri saat itu dan meminta fee proyek e-KTP sebesar Rp 5 miliar. Atas permintaan itu, jaksa menyebut Irman memanggil Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP untuk memberikan uang kepada Markus Nari. Sugiharto kemudian meminta uang kepada Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana dan diserahkan US$ 400.000.

Tak hanya itu, Markus juga menerima uang US$ 500.000 lainnya dari Andi Narogong melalui Irvanto Hendra Pambudi. Penerimaan itu saat anggaran proyek e-KTP masih dibahas di DPR. Perbuatan Markus Nari juga memperkaya orang lain dan korporasi serta merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Sementara terkait perkara merintangi penyidikan, Jaksa membeberkan, Markus meminta pengacara Anton Tofik dan Robinson untuk memantau perkembangan perkara korupsi proyek e-KTP. Anton yang menerima SGD 10 ribu dari Markus berhasil mendapatkan berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Miryam S Haryani dan Markus.

Markus memerintahkan Anton untuk membujuk Miryam agar tidak menyebut namanya dalam persidangan. Anton meminta pengacara Miryam S Haryani, Elza Syarief, agar mencabut keterangan yang menyebut Markus Nari. Sedangkan, Robinson diminta Markus untuk menyampaikan pesan kepada Sugiharto agar tidak menyebut namanya sebagai penerima aliran uang proyek e-KTP dalam persidangan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Suap Wali Kota Medan, KPK Periksa Anak Menkumham

Selain Yamitema, penyidik juga menjadwalkan memeriksa Rita Maharani Dzulmi Eldin, istri Tengku Dzulmi Eldin.

NASIONAL | 11 November 2019

KPK Periksa Petinggi PT Sarinah

Pemeriksaan terhadap Lies Permana Lestari dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Dirut PT INTI, Darman Mappangara.

NASIONAL | 11 November 2019

Kembangkan IT, Pelni Sabet Penghargaan Paling Inovatif

Pelni berinovasi melalui pemesanan tiket kapal penumpang yang kini dapat diakses melalui aplikasi berbasis android Pelni Mobile Apps dan website pelni.co.id.

NASIONAL | 11 November 2019

Adhi Karya Raih 2 Rekor Muri untuk Jembatan Lengkung LRT Jabodebek

"Wire strand" yang digunakan jika dibentangkan bisa sepanjang Jakarta-Bandung.

NASIONAL | 11 November 2019

KPK Periksa Eks Wakil Bupati Lampung Utara

Sri Widodo bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

NASIONAL | 11 November 2019

KPK Periksa Istri Wali Kota Medan

Rita bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan yang menjerat sang suami.

NASIONAL | 11 November 2019

Siang Ini, Prabowo Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Rapat akan membahas isu-isu aktual yang terjadi di Indonesia

NASIONAL | 11 November 2019

Dua Pemalsu Bukti KIR Diringkus

Dua pelaku diduga terlibat pemalsuan bukti uji kelayakan kendaraan (KIR) di Tanjung Priok telah beraksi selama 12 tahun.

NASIONAL | 11 November 2019

Maruarar Tekankan Pentingnya Pendidikan Pluralisme Sejak Dini

"Harus ada pendidikan pluralisme sejak usia ini," kata Maruarar Sirait.

NASIONAL | 11 November 2019

Disperindag Mukomuko Masih Temukan Rumah Makan dan Hotel Pakai Gas 3 Kg

"Jika mereka terbukti masih menggunakan gas subsidi 3 kg, akan dikenakan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya.

NASIONAL | 11 November 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS