Hari Ini, Markus Nari Hadapi Vonis Perkara Korupsi E-KTP

Hari Ini, Markus Nari Hadapi Vonis Perkara Korupsi E-KTP
Markus Nari. ( Foto: Antara / Puspa Perwitasari )
Fana Suparman / WBP Senin, 11 November 2019 | 11:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Markus Nari bakal menjalani sidang pembacaan putusan atas perkara dugaan korupsi proyek e-KTP dan dugaan tindak pidana merintangi penyidikan dan persidangan perkara korupsi e-KTP. Sidang vonis terhadap Markus Nari bakal digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/11/2019).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan hukuman 9 tahun pidana penjara dan denda denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan terhadap Markus Nari. Jaksa meyakini Markus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait proyek e-KTP dan melakukan tindak pidana merintangi penyidikan dan persidangan perkara korupsi e-KTP.

"Kami selaku Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif kedua. Dan terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana merintangi secara tidak langsung pemeriksaan di sidang perkara korupsi, melanggar Pasal 21 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama," kata Jaksa KPK, Adhi Kurniawan saat membacakan surat dakwaan terhadap Markus Nari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/10/2019).

Tak hanya pidana penjara dan denda, Jaksa juga menuntut Hakim menjatuhkan hukuman tambahan dengan membayar uang pengganti sejumlah US$ 900.000 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jumlah uang pengganti ini sesuai dengan uang yang diyakini Jaksa diterima Markus dari korupsi proyek e-KTP. Jika dalam jangka waktu itu, Markus tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, diganti pidana pejara selama 3 tahun. Tak hanya uang pengganti, Jaksa juga menuntut Majelis Hakim mencabut hak politik Markus Nari selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. "Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung terpidana selesai menjalani masa pemidanaan," kata Adhi Kurniawan.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan hukuman Markus Nari. Jaksa menilai perbuatan Markus Nari tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas korupsi, perbuatan Markus juga bersifat masif lantaran menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampak dari perbuatan terdakwa masih dirasakan sampai dengan sampai dengan saat ini. Tak hanya itu, perbuatan Markus telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, dan Markus tidak mengakui perbuatannya. Sementara untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai Markus telah bersikap sopan selama proses persidangan.

Dalam perkara korupsi proyek e-KTP, Jaksa membeberkan Markus selaku anggota Badan Anggaran DPR turut membahas pengusulan anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 1,045 triliun. Markus Nari kemudian menemui Irman selaku Dirjen Dukcapil Kemdagri saat itu dan meminta fee proyek e-KTP sebesar Rp 5 miliar. Atas permintaan itu, jaksa menyebut Irman memanggil Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP untuk memberikan uang kepada Markus Nari. Sugiharto kemudian meminta uang kepada Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana dan diserahkan US$ 400.000.

Tak hanya itu, Markus juga menerima uang US$ 500.000 lainnya dari Andi Narogong melalui Irvanto Hendra Pambudi. Penerimaan itu saat anggaran proyek e-KTP masih dibahas di DPR. Perbuatan Markus Nari juga memperkaya orang lain dan korporasi serta merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Sementara terkait perkara merintangi penyidikan, Jaksa membeberkan, Markus meminta pengacara Anton Tofik dan Robinson untuk memantau perkembangan perkara korupsi proyek e-KTP. Anton yang menerima SGD 10 ribu dari Markus berhasil mendapatkan berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Miryam S Haryani dan Markus.

Markus memerintahkan Anton untuk membujuk Miryam agar tidak menyebut namanya dalam persidangan. Anton meminta pengacara Miryam S Haryani, Elza Syarief, agar mencabut keterangan yang menyebut Markus Nari. Sedangkan, Robinson diminta Markus untuk menyampaikan pesan kepada Sugiharto agar tidak menyebut namanya sebagai penerima aliran uang proyek e-KTP dalam persidangan.



Sumber: Suara Pembaruan