Pemerintah Belum Bersikap, Pilkada lewat DPRD Masih Wacana

Pemerintah Belum Bersikap, Pilkada lewat DPRD Masih Wacana
Ilustrasi DPRD (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / AB Senin, 11 November 2019 | 13:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD masih sebatas wacana. Pemerintah hingga kini belum memiliki sikap resmi terkait hal tersebut.

"Ada disinggung (pilkada lewat DPRD, Red), tetapi tidak dibahas. Pemerintah belum punya pendapat resmi. Kami baru saling lempar ide, jadi belum dibahas dan belum ada kesimpulan,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Ide pilkada lewat DPRD sempat disinggung saat pertemuan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Mahfud, pemerintah masih menampung berbagai masukan untuk mengevaluasi pilkada. “Nanti dibahas semuanya. Artinya semua ditampung dulu, semua ide ditampung. Tadi kan KPU yang melapor, kalau secara internal nanti kita akan bicara. Dibahas pasti, tetapi apa diubah atau enggak, itu nanti,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pilkada langsung juga mempunyai ekses negatif. Misalnya, biaya politik yang tinggi.

"Banyak juga manfaat (pilkada langsung, Red), partisipasi demokrasi meningkat, tetapi juga kita lihat mudaratnya ada. Politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia,” kata Tito. 



Sumber: Suara Pembaruan