Anak Menkumham Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Anak Menkumham Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Ilustrasi KPK ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
Fana Suparman / CAH Senin, 11 November 2019 | 20:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur PT Kani Jaya Sentosa Yamitema Tirtajaya Laoly mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (11/11/2019). Yamitema yang merupakan anak dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019 yang menjerat Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin.

Keterangan Yamitema dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan Kadis PUPR nonaktif Kota Medan Isa Ansyari yang juga menyandang status tersangka kasus ini.

"Saksi tidak hadir," kata Plh. Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Baca JugaKPK Tahan Wali Kota Medan

Chrystelina mengatakan, Yamitema tidak hadir lantaran belum menerima surat panggilan. Untuk itu, kata Chrystelina, tim penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan Yamitema pada Selasa (12/11/2019) besok.

"Surat panggilan belum sampai kepada yang bersangkutan dan pemeriksaan dijadwalkan ulang besok," katanya.

Chrystelina masih enggan mengungkap keterkaitan Yamitema dengan kasus suap terkait proyek di Medan. Hal ini lantaran proses pemeriksaan terhadap Yamitema belum dilakukan.

"Kalau yang hari ini dijadwalkan kan sebenarnya terkait dengan tersangka IA, apa yang akan didalami akan diinformasikan setelah hasil pemeriksaan," katanya.

Baca JugaWali Kota Medan Jadi Tersangka Suap Proyek dan Jabatan

Diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka. Selain Dzulmi, KPK juga menjerat dua orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari, dan Syamsul Fitri Siregar selaku Kepala Bagian Protokoler Pemkot Medan.
KPK menduga, Isa diduga uang tunai sebesar Rp 20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019.

Kemudian pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Dzulmi. Tak hanya itu, Isa juga mengirim Rp 200 juta ke Dzulmi atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi Wali Kota. Uang suap itu untuk memperpanjang perjalanan dinas Dzulmi bersama keluarganya di Jepang. 



Sumber: Suara Pembaruan