Teknologi Digital Dorong Transformasi Pengadaan Barang/Jasa

Teknologi Digital Dorong Transformasi Pengadaan Barang/Jasa
Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) yang didukung oleh International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan International Conference, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat, 8 November 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Feriawan Hidayat / FER Selasa, 12 November 2019 | 09:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), dan didukung oleh International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan seminar internasional dengan tema Towards Best Value For Money In Procurement Management di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (8/11/2019).

Seminar internasional dalam bidang pengadaan barang/jasa yang pertama kali dilaksanakan di Jakarta ini, dihadiri oleh sekitar 300 orang peserta dari berbagai Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Asosiasi Profesi, Organisasi, LSM, maupun pelaku usaha dalam bidang pengadaan barang/jasa dan membahas berbagai isu penting dan kebijakan terbaru mengenai rantai supplai di dunia.

Baca Juga: Presiden Buka Rakornas Pengadaan Barang/Jasa

Kepala LKPP yang menjadi keynote speaker dalam acara seminar ini, Roni Dwi Susanto, mengatakan, memasuki era Internet of Things (IoT), pengadaan barang-jasa pemerintah terus bertransformasi agar selaras dengan perkembangan jaman. Terlebih, teknologi informasi yang berkembang pesat mempengaruhi aktivitas pasar serta pola bisnis.

"Melalui pemanfaatan teknologi digital, pengadaan semakin didorong untuk mampu memberikan value for money, mengajak entitas pengadaan (kementerian/lembaga/pemerintah daerah) untuk berkolaborasi," ujar Roni dalam keterangan persnya yang diterima Beritasatu.com, Selasa (12/11/2019).

Ketua dewan Pembina DPP IAPI ini menegaskan, pengadaan saat ini sudah mengalami transformasi dan tidak boleh terjebak dengan paradigma administratif belaka, melainkan sudah harus bergeser ke aspek kognitif.

"Pengadaan barang/jasa atau procurement selama ini hanya dikenal sebagai kegiatan yang bersifat administratif, padahal pengadaan adalah hal yang sangat strategis dalam menunjang operasional institusi,” tandas Roni.

Baca Juga: Sistem Pengadaan Elektronik Tingkatkan Transparansi

Sementara itu, Ketua Umum IAPI, Sonny Sumarsono, mengatakan, sistem pengadaan secara elektronik dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses pengadaan barang-jasa pemerintah sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan dalam pengadaan.

"Sistem pengadaan secara elektronik terbukti memudahkan proses pengadaan, meningkatkan transparansi dan membuka akses pasar pengadaan yang lebih baik. Disisi lain, pengadaan barang/jasa juga harus memperhatikan value for money dan tidak sekedar mengedepankan harga termurah dalam proses pengadaannya," kata Sonny.

Sonny menambahkan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan,pengadaan barang/jasa pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

"Pengadaan barang/jasa pemerintah juga memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi bagi peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peran usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan pembangunan berkelanjutan,” tandas Sonny.

Baca Juga: Peluang Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia Masih Besar

Deputi Bidang Hukum & Penyelesaian Sanggah LKPP, Ikak G Patriastomo, menambahkan, sistem procurement merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengelola anggaran pengadaan barang dan jasa yang lebih baik dan bermanfaaat bagi masyarakat.

"Agar tercipta pengadaan yang efektif, efisien, bersih dan mudah, mengingat pengadaan merupakan salah satu instrumen penting pendorong pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

 



Sumber: BeritaSatu.com