Siapkan Solusi Terbaik, Menteri Edhy Intensifkan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

Siapkan Solusi Terbaik, Menteri Edhy Intensifkan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, bertemu dengan pemangku kepentingan di bidang perikanan dan kelautan Indonesia. ( Foto: Istimewa )
Jaja Suteja / JAS Selasa, 12 November 2019 | 12:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com  - Lebih dari dua pekan menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Edhy Prabowo telah melakukan audiensi dengan beberapa kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan. Audiensi tersebut dimaksudkan untuk menemukan solusi terbaik dari setiap masalah yang dihadapi pemangku kepentingan (stakeholder) kelautan dan perikanan.

Sejauh ini tercatat, Menteri Edhy telah bertemu dengan nelayan, awak kapal perikanan, dan pelaku usaha di PP Muara Angke; pelaku usaha dan ABK di PPS Muara Baru; perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI); Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia; nelayan Aceh.

Selain itu Menteri Edhy juga bertemu dengan pelaku usaha perikanan tangkap Jawa Tengah; pimpinan Perum Perindo; Asosiasi Koral, Kerang, dan Ikan Hias Indonesia (AKKII); Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) yang terdiri dari pelaku usaha perikanan tangkap, pembudi daya, petambak garam, penggiat wisata bahari, pelaku usaha kuliner, pengrajin kerajinan tangan, dan sebagainya; serta asosiasi pembudi daya udang.

Menteri Edhy juga telah bertemu dengan beberapa kepala daerah untuk menyelami permasalahan kelautan dan perikanan yang dihadapi masing-masing daerah. Tak hanya itu, Menteri Edhy juga menghadiri acara terkait kelautan dan perikanan yang diadakan pemerintah daerah seperti West Java Festival di Bandung, Jawa Barat dan rangkaian peringatan menuju Hari Nusantara XIX di Palembang, Sumatera Selatan.

Dalam setiap kegiatan tersebut, Menteri Edhy banyak menggali informasi dari berbagai sektor baik itu perikanan tangkap, perikanan budi daya, pembangunan SDM, hingga pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Menteri Edhy menanyakan beberapa kendala yang menghambat tumbuhnya industri perikanan, termasuk kebijakan-kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai perlu penyempurnaan atau perbaikan.

Beberapa keluhan yang masuk di antaranya lamanya proses perizinan kapal; larangan bongkar muat di tengah laut; larangan penggunaan alat tangkap cantrang; pembatasan ukuran tangkapan lobster, kepiting, dan rajungan; larangan budidaya benih lobster; pengkategorian kapal eks-asing; pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); perdagangan karang hias; penyakit udang budi daya; regulasi perizinan usaha; dan sebagainya.

"Kita mendengar semua masalah dan keluhan dari stakeholder kita. Tak hanya pihak yang pro terhadap suatu kebijakan, tetapi juga pihak yang kontra. Ini penting untuk menemukan solusi terbaik dari setiap masalah dengan melihat sudut pandang dari berbagai sisi," tuturnya.

"Intinya kita ingin komunikasi yang terjalin adalah komunikasi dua arah," lanjutnya.

Pertemuan dengan berbagai stakeholder kelautan dan perikanan yang dilakukan dalam lebih dua pekan terakhir merupakan langkah awal. Selanjutnya, Menteri Edhy akan mengunjungi beberapa daerah untuk mengetahui dan melihat aktivitas pelaku usaha kelautan dan perikanan secara langsung untuk mendapatkan informasi dari masyarakat secara lebih jelas dan akurat. Termasuk terkait beberapa kebijakan yang masih menimbulkan polemik.

"Misalnya pelarangan cantrang ini kan masih menimbulkan pro dan kontra di sana sini. Kita perlu bertemu dengan mereka yang menggunakan cantrang yang percaya bahwa cantrang tidak merusak lingkungan, tentunya juga dengan kelompok nelayan yang menolak penggunaan cantrang karena merasa dirugikan dengan penggunaan alat tersebut," jelasnya.

Tak hanya cantrang, pembatasan ukuran pengambilan kepiting yang harus di atas 200 gram per ekor juga menjadi pertimbangan. Pasalnya, jenis kepiting tertentu misalnya soft shell crab tidak harus menunggu berukuran di atas 200 gram terlebih dahulu untuk bisa dipanen.

Begitu juga dengan keinginan pelaku usaha untuk diberi izin melakukan budi daya benih lobster, perdagangan karang hias yang terhenti karena penghentian pengeluaran health certificate, dan berbagai persoalan lainnya.

“Intinya, kita berusaha mengumpulkan informasi dan melihat masalah sekomprehensif mungkin untuk menemukan solusi terbaik," jelasnya.

"Kita tidak akan terburu-buru, kita tidak mau gegabah dalam membuat keputusan," tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com