KPK Belum Tahu Kasus yang Diklaim Mahfud MD Dilaporkan Jokowi

KPK Belum Tahu Kasus yang Diklaim Mahfud MD Dilaporkan Jokowi
Laode M Syarif ( Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / FMB Selasa, 12 November 2019 | 15:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah bercerita soal kasus korupsi besar yang dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kasus besar yang dilaporkan Jokowi itu tak kunjung diungkap lembaga antikorupsi. Hal ini disampaikan Mahfud saat bertemu sejumlah tokoh di Kantor Kemko Polhukam, Senin (11/11/2019).

Dikonfirmasi mengenai pernyataan Mahfud, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif tak mengetahui kasus yang dimaksud mantan Ketua MK tersebut.

"Dari apa yang disampaikan Menko Polhukam di salah satu acara yang terbuka untuk umum kemarin, kita belum mengetahui kasus apa yang dimaksud," kata Syarif saat dikonfirmasi, Selasa (12/11/2019).

KPK mempersilakan Mahfud untuk datang jika ingin mengetahui perkembangan penanganan perkara. Namun, KPK tidak akan membuka informasi pelaporan termasuk pihak yang menjadi pelapor.

"Karena data-data pelaporan, termasuk informasi siapa pelapor menurut perundang-undangan harus dirahasiakan," katanya.

Syarif mengakui terdapat dua kasus yang menjadi perhatian Jokowi. KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka terkait kedua kasus tersebut.

"Meskipun butuh waktu karena kompleksitas perkara dan perolehan buktinya," katanya.

Kedua kasus itu, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101 di TNI AU dan kasus dugaan suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) selaku subsidiary company PT. Pertamina (Persero) atau mafia migas. Dalam kasus dugaan korupsi helikopter AW-101, KPK telah menetapkan bos PT Diratama Jaya Irfan Kurnia Saleh sejak 16 Juni 2017. Namun, hingga kini, KPK belum juga menuntaskan penyidikan kasus ini.

Syarif mengatakan, KPK saat ini sedang menunggu hasil audit kerugian keuangan negara yang sedang dihitung BPK. Selain itu, kata Syarif, penanganan kasus ini membutuhkan kerjasama yang kuat antara KPK dan POM TNI. Hal ini lantaran POM TNI juga mengusut kasus yang sama dan telah menetapkan empat anggota TNI ‎sebagai tersangka yakni, Marsekal Pertama TNI FA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian, Letnan Kolonel WW, selaku pemegang kas; Pembantu Letnan Dua SS: serta Kolonel Kal FTS, selaku kepala unit pada TNI AU.

"Jadi kasus ini sangat tergantung pada keterbukaan dan kesungguhan TNI. Pihak swasta-nya sudah atau tengah ditangani oleh KPK. Khusus untuk kasus ini kami mengharapkan dukungan penuh Presiden dan Menkopolhukam, karena kasusnya sebenarnya tidak susah kalau ada kemauan dari TNI dan BPK," kata Syarif.

Sementara untuk kasus mafia migas, KPK telah menjerat mantan Managing Director PES dan mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto. Dalam menuntaskan pengusutan kasus ini, Syarif mengakui Lembaga Antikorupsi membutuhkan bantuan dari sejumlah pihak terutama untuk menelusuri bukti lintas negara sehingga perlu kerja sama internasional yang kuat. Kasus suap ini setidaknya terkait dengan sejumlah negara, seperti Indonesia, Thailand, United Arab Emirate, Singapore hingga negara surga pajak, British Virgin Island.

"Sayangnya hanya dua negara yang mau membantu sedang dua negara lain tidak kooperatif. Kesulitan lain karena kasus ini melibatkan sejumlah ‘perusahaan cangkang’ di beberapa negara safe haven seperti BVI (British Virgin Island). Kami berharap semua pihak dapat mendukung penanganan perkara tersebut," harap Syarif.

Lebih jauh Syarif menegaskan, penanganan perkara korupsi harus berdasarkan pada alat bukti. Sementara kemampuan memperoleh alat bukti bergantung dari regulasi dan sikap koperatif para pihak terkait.

"Lebih dari itu, perlu dipahami, penanganan perkara korupsi tentu harus didasarkan pada alat bukti dan kemampuan memperoleh alat bukti sangat dipengaruhi oleh kewenangan yang diberikan UU serta sikap koperatif pihak-pihak yang dipanggil KPK," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan