Cegah Korupsi APBD, 30 Pemda Gunakan Simr@l BPPT

Cegah Korupsi APBD, 30 Pemda Gunakan Simr@l BPPT
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Demokrat Zainal Abidin (kiri) dan Direktur Pemasaran PTPN III (Persero) I Kadek Kertha Laksana (tengah) memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (28/10/2019). Keduanya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Ari Supriyanti Rikin / IDS Selasa, 12 November 2019 | 15:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 30 pemerintah daerah (pemda) sudah menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang berbasis teknologi daring atau disebut Simr@al. Teknologi ini diyakini bisa mencegah korupsi dan penyelewengan anggaran pendapatan dan belanda daerah (APBD).

Teknologi yang dikembangkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki keunggulan sistem anggaran terintegasi yang dimulai dari perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban.

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Michael Andreas Purwoadi mengatakan, pemda yang sudah menggunakan Simr@l ini menyebut ada keteraturan dalam proses penganggaran keuangan daerahnya.

"Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Tangerang Selatan, Situbondo, Probolinggo, Lebak, Pekalongan, dan Provinsi Banten merupakan sejumlah wilayah yang sudah menggunakan Simr@l BPPT," katanya di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Michael menjelaskan, proses Simr@l sudah mengikuti ketentuan dan alur yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam siklus keuangan di negara ini, kurun waktu tiga tahun anggaran dimulai dari perencanaan, penatalaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Misalnya saja untuk kegiatan anggaran di tahun 2021 maka perencanaan anggaran sudah direncanakan sejak tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 dilakukan pembangunan atau penggunaan anggarannya dan di tahun 2022 pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

"Dengan begitu, tidak bisa ada orang yang tiba-tiba melakukan sesuatu atau mengubah sesuatu di tahapan pelaksanaan, karena perencanaan sudah dibuat untuk rencana di tahun berikutnya," paparnya.

Menurutnya, jika dalam perencanaan sudah dianggarkan anggaran daerah Rp 100 juta untuk membangun 5 kilometer jalan misalnya, tapi di tengah jalan diubah menjadi Rp 20 juta, tentu jalan yang dibangun tidak sampai 5 kilometer.

Dalam Simr@l juga bisa ditelusuri jejak jika ada perubahan mendadak. Misalnya, ada APBD perubahan, maka yang diubah adalah dari dari tahap perencanaannya.

Siapa yang mengubah dan di bagian mana ada perubahan pun akan diketahui lewat sistem ini.

Untuk sistem yang lama lanjutnya, biasanya untuk penganggaran elektronik (e-budgeting), e-planning biasanya terpisah dan jika ada perubahan bisa leluasa dilakukan. Namun sistem ini masih rawan penyimpangan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Muhtarom mengungkapkan, Provinsi Banten sudah menggunakan Simr@l BPPT sejak tahun 2017. Dengan sistem aplikasi ini pengelolaan APBD dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pertangungjawaban, audit, dan pengawasan menjadi suatu rangkaian yang tidak terputus.

"Tidak bisa melaksanakan sesuatu hal kalau memang itu tidak dianggarkan," imbuhnya.

Simr@l menutup penyalahgunaan dan penyimpangan. Menurutnya ketika sudah masuk Simr@al semua perencanaan sudah masuk sistem dan dikunci sehingga tidak bisa sembarangan diubah.

Michael juga menyebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah lainnya bisa menggunakan Simr@l. Sebab jika ada penyimpangan, maka KPK akan bisa menyelusuri jejak penyimpangan dari Simr@l itu.

BPPT juga berharap Simr@l bisa menjadi satu data besar berbasis cloud sehingga bisa banyak pemda yang menggunakan. Ia yakin BPPT dengan kemampuan teknologinya bisa mengembangkan itu.



Sumber: Suara Pembaruan