Presiden Minta Ada Skema Program Percepatan Rehabilitasi Sekolah

Presiden Minta Ada Skema Program Percepatan Rehabilitasi Sekolah
Joko Widodo. ( Foto: Antara )
/ YUD Selasa, 12 November 2019 | 15:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo meminta agar disusun skema program bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam melakukan percepatan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang rusak.

“Saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan rehabilitasi gedung-gedung yang rusak, baik rusak sedang maupun rusak ringan,” kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bertema pendidikan dan beasiswa di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Ia mengatakan, infrastruktur pendidikan terutama rehabilitasi gedung-gedung sekolah baik SD maupun Sekolah Menengah yang rusak sangat mendesak dilakukan.

Sebab infrastruktur pendukung pendidikan yang tidak memadai akan sangat membahayakan anak-anak yang sedang belajar.

“Walaupun ini adalah wilayah, ranah kewenangan daerah dan mestinya harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah,” kata Jokowi.

Presiden beberapa kali telah menekankan tentang betapa pentingnya pembenahan sistem pendidikan di Indonesia agar mampu merespon perubahan yang berjalan sangat cepatnya.

“Agar lebih fleksibel, agar lebih adaptif dengan perubahan dunia yang kita alami,” katanya.

Dalam rapat tersebut Kepala Negara juga menekankan diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada.

Dengan begitu maka perwujudan dari pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau rentang geografis negara yang sangat luas betul-betul bisa laksanakan.

“Karena mencakup 17.000 pulau dan 300.000 sekolah yang ada yang kita miliki,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menekankan mengenai beasiswa.

“Saya minta implementasi penyaluran kartu Indonesia pintar, dan KIP kuliah, dan program-program beasiswa agar dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tepat sasaran, jangan sampai mereka ada yang putus sekolah karena urusan biaya pendidikan,” kata Presiden.

Rapat tersebut diikuti sejumlah pejabat dan menteri Kabinet Indonesia Maju di antaranya Menristek Bambang Brodjonegoro, Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Menhub Budi Karya Sumadi, Menag Fachrul Razi, Menkop dan UKM Teten Masduki, Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo, Menkominfo Johny G. Plate, Menkes Terawan, Mendikbud Nadiem Makarim.

Selanjutnya, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkopolhulam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, dan Menaker Ida Fauziyah.

Selain itu ada Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Menteri BUMN Erick Tohir, Menpora Zainudin Amali, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Kepala BPS Suharyanto.



Sumber: ANTARA