Ini Tiga Definisi Radikalisme Menurut Menko Polhukam

Ini Tiga Definisi Radikalisme Menurut Menko Polhukam
Mahfud MD. (Foto: Antara)
Robertus Wardi / YUD Selasa, 12 November 2019 | 16:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) mengemukakan ada definisi radikalisme dalam pengertian umum dan pengertian stipulatif. Dalam arti umum, radikalisme didefenisikan bermacam-macam, ada sisi negatif tapi ada juga sisi positif.

"Ada yang bilang radikal itu kan bagus. Semua perubahan itu harus dimulai dari radikalisme. Kita merdeka juga karena radikal. Itu pengertian umumnya. Sehingga saya katakan kalau mencari pengertian radikalisasi dalam pengertian umum bisa bagus bisa positif, bisa negatif. Karena kan radikal itu adalah suatu proses untuk mencari kebenaran secara substantif sampai ke akar-akarnya. Itu kan bagus," kata Mahfud di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Ia menjelaskan dalam pengertian stipulatif, radikal adalah setiap upaya membongkar sistem yang sudah mapan yang sudah ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan. Radikal dalam arti stipulatif adalah cara melawan orang lain yang berbeda dengan pandangannya. Dengan dasar itu maka ada tiga definisi radikal. Pertama, bentuknya takfiri dan ini dikaitan dengan agama. Dalam model ini, selalu mengatakan ke orang yang berbeda adalah kafir.

"Sebenarnya mau bilang kafir enggak apa-apa. Mau berkesimpulan orang lain kafir kan enggak apa-apa. Tapi jangan dimusuhi. Karena kafir lalu didiskriminasi. Selalu diejek. Dimusuhi. Itu takfiri," jelas Mahfud.

Pengertian kedua adalah jihadi. Radikal dalam pengertian ini adalah yang suka membunuh dan mengebom orang lain.
"Itu orang yang membunuh mengebom itu bagian dari radikal," ungkapnya.

Definisi ketiga terkait ideologis atau pemikiran. Dalam pengertian, radikal berarti selalu bergerak. "Pokoknya ini harus diganti sistemnya," tegasnya.

Dia menyebut radikal dalam kategori takfiri dan jihadi, ada aturan hukum untuk menindaknya. Para pelaku bisa dihukum dengan dalil ujaran kebencian atau UU terorisme.

"Yang ketiga itu harus dilawan dengan wacana juga. Oleh sebab itu kita enggak pernah menyuruh orang lain yang berwacana itu ditangkap. Tapi kalau orang ngebom suatu tempat ya ditangkap. Orang selalu menjelekkan orang kalau yang bersangkutan enggak terima itu ujaran kebencian. Bisa masuk proses hukum. Tapi kalau orang berdiskusi ya kita layani diskusi. Maka saya katakan kita layani diskusi tanpa harus menindak mereka secara hukum karena secara hukum itu sudah ada aturannya," tutup Mahfud. 



Sumber: Suara Pembaruan