Mahfud: Laju Pemerintah Dihambat Oknum Lembaga Penegak Hukum

Mahfud: Laju Pemerintah Dihambat Oknum Lembaga Penegak Hukum
Mahfud MD. ( Foto: Antara / Jessica Helena Wuysang )
Carlos KY Paath / MPA Rabu, 13 November 2019 | 19:00 WIB

 

Bogor, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar kerja pemerintahan tidak terhambat. Misalnya menyangkut adanya oknum aparat penegak hukum yang terindikasi korupsi.

Demikian dikemukakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menurut Mahfud, Presiden Jokowi sangat mengetahui hambatan pemerintah selama ini.

"Hambatan-hambatan terhadap laju pemerintah itu dihambat lembaga penegak hukum yang tidak profesional dan korup. Presiden tahu tadi di mana letaknya. Letaknya di aparat penegak hukum," kata Mahfud.

Mahfud menjadi panelis dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

"Saya sudah bercerita dengan presiden, banyak sekali kasus yang sudah jelas masalah hukumnya tapi enggak jalan karena ada yang blokir. Blokirnya kolutif lagi," ungkap Mahfud.

Mahfud menuturkan, ada warga yang rajin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), namun seketika tanah itu justru dimiliki pengembang .Padahal warga itu tidak pernah merasa menjual tanah tersebut. Saat melaporkan hal itu ke pihak kepolisian, warga itu yang malah dipidana.

Mahfud menyampaikan kasus tersebut ke ketua Mahkamah Agung (MA). Waktu itu, Mahfud menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya bilang, Pak, ini ada orang Betawi tanahnya dirampas pengembang, ketika dia lapor polisi, tanahnya malah diproses pengadilan, masuk penjara'. Di MA akhirnya bebas, tapi enggak tahu nasib tanahnya sekarang," ucap Mahfud.

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi juga sangat mengetahui beking oknum aparat penegak hukum. "Pak Presiden juga bilang hukum harus menyentuh beking ini. Kalau saudara mau menghukum pakai pasal sekian-sekian semua bisa kok, membebaskan ini pasal sekian," tukas Mahfud.

Pada kesempatan itu, Mahfud mengungkapkan, terdapat empat pekerjaan rumah yang harus dilakukannya. Pertama, persepsi penegakan hukum yang lemah. Kedua, perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, penguatan lembaga-lembaga hukum terutama pemberantasan korupsi. Keempat, deradikalisasi.

Mahfud juga menekankan pentingnya omnibus law. "Omnibus law itu artinya menyelesaikan hukum yang berbeda-beda itu dalam satu paket penyelesaian. Tidak satu-satu. Kalau satu-satu itu mundur," jelas Mahfud.

Mahfud berkomitmen menyelesaikan persoalan substansi regulasi yang tumpang-tindih. Sebab, keruwetan aturan hanya menghambat investasi.

"Misalnya kalau Anda ingin percepat dwelling time yang dulu dipersoalkan oleh presiden, itu kenapa lama sekali sampai 8 hari?Hitung-hitungan kan paling lama 4 hari. Sekarang kalau bisa cepat tapi kenapa tidak bisa? Karena antara satu aturan dengan yang lain itu berbeda," kata Mahfud.



Sumber: Suara Pembaruan