Mantan Staf Ahok Laporkan 2 Pemilik Akun Medsos

Mantan Staf Ahok Laporkan 2 Pemilik Akun Medsos
Anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah didampingi Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Ronny Talapessy, melaporkan dua akun media sosial terkait dugaan pencemaran nama baik. ( Foto: Beritasatu Photo / Bayu Marhaenjati )
Bayu Marhaenjati / WBP Rabu, 13 November 2019 | 19:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah melaporkan dua pemilik akun media sosial, terkait kasus dugaan pencemaran nama baik, ke Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu, dituding pernah menggelapkan anggaran ketika Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta.

"Kita hari ini melaporkan dua akun (Twitter). Pertama akun Kolonel Jalalhusin dan satunya Hayetargaryen," ujar Ima Mahdiah di Mapolda Metro Jaya, Rabu (13/11/2019).

PDI-P Tawarkan Bantuan Sisir Anggaran, Anies Tak Merespons

Dikatakan Ima, kedua akun itu me-retweet akun twitternya dan menyampaikan kalau dirinya pernah menggelapkan anggaran TA sewaktu zaman Ahok menjadi gubernur. "Yang kedua itu soal dana operasional. Jadi pas saya lagi nge-tweet soal dana operasional, operasional saya jelaskan waktu itu pak Ahok punya tim dan dibayarkan oleh dana operasional. Terus dia menyambar ke dana operasional jaman pak Ahok waktu itu ada yang bilang dari konglomerat. Dia tulis di Twitternya. Kita sudah screen shot juga buktinya. Jadi waktu itu secara tidak langsung dia bilang kalau saya juga dibiayai oleh konglomerat, digaji ketika jadi staf pak Ahok," ungkap Ima Mahdiah.

Ima sempat meminta pemilik kedua akun itu untuk menunjukkan bukti-bukti yang dituduhkan. Namun, keduanya tidak bisa memberikan. "Responnya nggak ada. Jadi kayak cuma ngeles yang saya baca. Jadi saya minta bukti, mana bukti yang dituduhkan. Saya kasih waktu 3x24 jam. Jadi biar mereka cari bukti dulu, tapi nggak ada," kata Ima Mahdiah.

Salahkan Sistem E-Budgeting, Mantan Staf BTP Nilai Anies Kebobolan

Ima menuturkan, kendati Indonesia merupakan negara demokrasi, namun tetap punya aturan. Sehingga orang tidak boleh sembarangan menyebarkan berita bohong atau hoaks.

"Saya juga nggak pernah bikin berita hoax, fitnah. Ini kan keluar ketika saya kemarin tampil di Mata Najwa, bahas anggaran Dinas Pendidikan. Setelah itu saya banyak serangan. Menurut saya ini harus diluruskan karena kalau didiamkan begitu saja, masyarakat akan percaya, bahkan itu berita jadi bola liar. Saya ingin ini diluruskan saja, jangan sampai nanti ada yang kayak saya begini kena fitnah. Nggak mau terulang lagi. Banyak tokoh diamkan fitnah, ini justru malah masyarakat banyak percaya. Kita mau clearkan ini dari awal," kata Ima Mahdiah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Ronny Talapessy yang juga sekaligus menjadi kuasa hukum Ima, mengatakan kedua pemilik akun itu diduga telah mencemarkan nama baik kliennya selaku anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. "Kami harapkan ke anggota kepolisian bekerja secara profesional menuntaskan perkara ini, sehingga kami dapat kepastian hukum dan kedepannnya tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini dengan gampangnya mencemarkan nama baik seseorang di sosial media," jelas Ima Mahdiah.

Ronny mengungkapkan, kliennya melaporkan kedua akun itu dengan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-undang ITE, dan Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik. "Ini yang kami lihat sudah menyerang secara pribadi. Kedua, karena ibu Ima sudah sebagai anggota dewan dari PDIP, maka kami harus merespon hal-hal berita bohong ini, sehingga nggak terjadi kekeliruan di masyarakat, terutama konstituen ibu Ima sendiri," tandas Ronny Talapessy.

Laporan Ima tercatat dalam nomor laporan polisi: LP/7317/XI/19/PMJ/Dit. Reskrimsus, terkait dugaan pelanggaran pencemaran nama baik.



Sumber: BeritaSatu.com