Mahasiswa Jadi Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Kemdikbud Kaji Usulan Menhan Prabowo

Kemdikbud Kaji Usulan Menhan Prabowo
Ilustrasi mahasiswa bela negara. ( Foto: istimewa )
Maria Fatima Bona / EAS Kamis, 14 November 2019 | 13:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Demi menjaga pertahanan bangsa, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, komponen pertahanan militer ada tiga yakni komponen utama, cadangan, dan pendukung. Dalam hal ini, komponen utama adalah TNI yang harus siap menghadapi ancaman militer terbuka. Sedangkan untuk komponen cadangan meliputi mahasiswa.

Oleh karena itu, pihaknya akan melibatkan para mahasiswa untuk menjadi komponen cadangan pertahanan negara. Dalam hal ini, mahasiswa akan dilibatkan dalam kegiatan wajib militer. Merespons hal tersebut, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Ismunandar mengatakan, wacana ini sedang dalam tahap koordinasi terkait apa urgensinya. Pasalnya, saat ini bidang kemahasiswaan telah menanamkan semangat bela negara.

"Saat penerimaan mahasiswa baru salah satu hal yang kita minta untuk dimasukan di materi orientasi yaitu bela negara. Tetapi terkait dengan Pak Prabowo katakan sebenarnya sudah kita lakukan, hanya bukan wajib militer yang diluar. Ini nanti harus koordinasi dengan Kemhan begitu juga sebaliknya. Kita belum tahu persisnya seperti apa,” kata Ismunandar saat berdialog dengan Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di ruangnya Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Menurut Ismunandar, Kemdikbud dalam menanamkan nasionalisme pada mahasiswa ini sesuai dengan perubahan zaman. Dalam hal ini, bela negara yang diajarkan pada mahasiswa baru meliputi cinta Tanah Air dengan mendorong mahasiswa berkarier sebaik mungkin di bidang profesinya masing-masing dengan. Mereka juga menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan, yakni UUD, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menunggu
Ismunandar juga menuturkan, konsep bela negara ini juga hasil kerja sama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yang kini dileburkan menjadi Kemdikbud dengan Kemhan. Maka, hadirnya wacana baru wajib militer, menurut Ismunandar, sebaiknya semua pihak menunggu konsep seperti apa yang ingin diterapkan oleh Kemhan. Pasalnya, hingga saat ini Kemdikbud belum ada dialog terkait konsep akan diterapkan seperti apa.

Kendati demikian, Ismunandar juga menyebutkan, peningkatan kualitas untuk mahasiswa memang perlu dilakukan setiap waktu, akan tetapi, hal tersebut harus disesuaikan dengan tantangan zaman yang berbeda-beda.

"Tentu upaya-upaya untuk peningkatan kualitas harus selalu kita lakukan dan perguruan tinggi juga selalu melakukan,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, Ismunandar membenarkan ada beberapa negara yang memiliki kebijakan wajib militer dengan berbagai konsep dengan batas waktu usia tertentu.

Sementara di Indonesia, selain konsep bela negara yang diterapkan pada saat masa pengenalan mahasiswa baru, telah diaplikasikan juga dalam mata kuliah Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan untuk meningkatkan nasionalisme, toleransi dalam lingkungan kampus dan kehidupan bernegara.

Selain itu, ada beberapa kampus juga mengaplikasikan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) terkait dengan kegiatan resimen mahasiswa. Dalam hal ini, Ismunandar mengklaim Kemdikbud telah melakukan berbagai upaya untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri mahasiswa. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat berjalan mulus karena apa yang ditanamkan kampus tidak didukung oleh lingkungan di luar kampus. Sedangkan amanah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, apa yang terjadi di kampus, sekolah, kemudian keluarga dan masyarakat harus sinkron.

"Kalau di kampus mengajarkan yang baik terus, lalu di luar masyarakat dan keluarga tidak, itu enggak akan berjalan,”ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan