Kasus Suap Wali Kota Medan, KPK Jadwalkan Periksa Legislator Sumut

Kasus Suap Wali Kota Medan, KPK Jadwalkan Periksa Legislator Sumut
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. ( Foto: Antara / Indrianto Eko Suwarso )
Fana Suparman / CAH Kamis, 14 November 2019 | 13:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Golkar, Akbar Himawan Buchori, Kamis (14/11/2019). Akbar Himawan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan yang menjerat Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin.

Pemeriksaan terhadap Akbar Himawan dalam kapasitasya sebagai swasta ini dilakukan tim penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari yang juga menyandang status tersangka.

"Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka IAN (Isa Ansyari)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Akbar Himawan merupakan salah satu saksi penting terkait kasus suap yang menjerat Tengku Dzulmi Eldi. Setidaknya, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah Akbar Himawan bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Tak hanya itu, rumah Akbar telah digeledah tim penyidik beberapa waktu lalu.

Selain Akbar Himawan, KPK juga menjadwalkan memeriksa tiga saksi lainnya yakni, Kabag Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Medan, Syarifuddin Dongoran; serta dua pihak swasta, I Ketut Yadi dan Muhammad Khairul. Ketiganya juga akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Isa Ansyari.

Diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka. Selain Dzulmi, KPK juga menjerat dua orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari, dan Syamsul Fitri Siregar selaku Kepala Bagian Protokoler Pemkot Medan. Dzulmi Eldin dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari terkait dengan pengangkatannya sebagai Kadis PUPR Medan

KPK menduga, Isa menyetor uang tunai sebesar Rp 20 juta setiap bulan kepada Dzulmi Eldin pada periode Maret-Juni 2019. Kemudian pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Dzulmi. Tak hanya itu, Isa juga mengirim Rp 200 juta ke Dzulmi atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi Wali Kota. Uang suap itu untuk memperpanjang perjalanan dinas Dzulmi bersama keluarganya di Jepang. 



Sumber: Suara Pembaruan