Dedi Mulyadi: Pembakar Hutan Setara Teroris!

Dedi Mulyadi: Pembakar Hutan Setara Teroris!
Tim Penyidik Polda Jambi memasang papan tanda penyegelan areal kebun sawit milik PT Mega Anugerah Sawit (MAS) di Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojmabi, Provinsi Jambi, Minggu (22/9). ( Foto: Beritasatu Photo / Radesman Saragih )
Fana Suparman / WM Kamis, 14 November 2019 | 13:28 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Setiap tahunnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selalu terjadi di berbagai titik di Indonesia. Bahkan dalam Rapat Dengar Pendapat antara LHK dengan Komisi IV DPR terungkap, hingga November 2019, luasan karhutla mencapai 857 ribu hektare. Sebagian besar karhutla terjadi karena faktor kesengajaan pihak tak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi seperti pembukaan lahan perkebunan hingga tambang.

Wakil Ketua Komisi IV DPR  Dedi Mulyadi menilai, pelaku pembakaran harus disamakan dengan seorang teroris. Sebab, perbuatannya sama-sama merusak dan merugikan banyak pihak.

“Pelaku pembakaran hutan setara dengan terorisme, itu harus di-branding,” kata Dedi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Dedi mengatakan, 'cap' pembakar hutan setara teroris perlu didorong karena saat ini kejahatan lingkungan kurang mendapat perhatian. Publik baru menanggapi jika karhutla terjadi secara masif.

“Kebakaran hutan kalau puluhan ribu (hektare) belum ribut, tetapi kalau masuk ratusan ribu baru pada ribut,” katanya.

Dedi memastikan bakal terus fokus memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya persoalan karhutla, tapi berbagai dampak negatif lain seperti lahan bekas tambang dengan membenahi aturan yang ada saat ini.

Dedi mencontohkan, hal yang perlu dikaji saat ini adalah kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi pertambangan dan hutan. Sebab, saat ini kewenangan tersebut seluruhnya ditarik ke tingkat provinsi.

Menurut Dedi, dampak kerusakan lingkungan langsung dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Sementara pemerintah provinsi hanya menerima laporan dan perlu waktu yang panjang untuk mengurusi hal tersebut.

“Sekarang ini penambangan liar tidak ada lagi penegakan (hukum) di lapangan karena provinsinya terlalu jauh. Ini yang harusnya di negeri ini mulai dipilah bahwa setiap wilayah bisa melakukan kewenangan dengan baik,” katanya.

Politisi Golkar ini menyebut selain pembenahan perlu ada penyederhanaan pengawasan lingkungan agar dapat berjalan optimal. Salah satunya memasukkan dana pencegahan karhutla dalam anggaran desa.

“Termasuk rumusan jangka pendek yang bisa dibuat tidak harus undang-undang, cukup Keppres (Keputusan Presiden), Perpres (Peraturan Presiden), Kepmen (Keputusan Menteri) atau Permen (Peraturan Menteri). Kalau undang-undang lama pembahasannya,” katanya.

Dengan demikian, kata Dedi, pada Januari 2020 nanti Komisi IV dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa mengumumkan pada publik, produk hukum yang kongkrit untuk membenahi berbagai kerusakan lingkungan di Indonesia.



Sumber: Suara Pembaruan