Dua Kementerian Sepakat Padankan Data Penerima KIP

Dua Kementerian Sepakat Padankan Data Penerima KIP
Kartu peserta Program Keluarga Harapan. ( Foto: Antara )
Ari Supriyanti Rikin / FER Kamis, 14 November 2019 | 16:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, sepakat bersinergi untuk pemadanan data anak dari program keluarga harapan (PKH) yang belum mendapat kartu Indonesia pintar (KIP).

"Kita silahturahmi sebagai menteri baru saling menukar informasi program utama antarkementerian. Kita belum bicara teknis. Baru bicara beban pekerjaan apa yang bisa dikerja samakan," kata Juliari Batubara usia pertemuan internal keduanya di kantor Kementerian Sosial (Kemsos), Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Juliari menyebutkan, dalam silahturahmi tersebut juga membicarakan tentang data terpadu kesejahteraan sosial. Salah satunya, belum 100 persen anggota PKH (anak dari keluarga PKH) menerima KIP.

Baca Juga: Mensos Tancap Gas Lanjutkan Program Kesejahteraan Sosial

Namun, kata Mensos, pihaknya belum bisa menyebut angka pasti dari jumlah yang dimaksud. Oleh karena itu, akan dilakukan pemadanan data yang ditargetkan bisa dilakukan dalam dua minggu.

Adapun integrasi data yang dimaksud akan membantu keluarga pra sejahtera di PKH yang belum mendapat KIP, bisa menerima program tersebut.

"Prinsipnya sesuai arahan Presiden, kabinet Indonsia maju harus kerja tim sehingga semua persoalan bisa selesaikan dengan baik," ucap Juliari.

Baca Juga: Nadiem Akan Beri Kemerdekaan Belajar

Sementara, Mendikbud, Nadiem Makarim, mengungkapkan, sesuai arahan Presiden, antar kementerian bisa bekerja, berkolaborasi dalam satu tim dan bukan terpecah-pecah. Hal itu, menjadi paradigma baru yang saat ini ada.

"Ujung-ujungnya adalah sumber daya manusia. Sinkronisasi data KIP dilakukan karena di kami ada data dapodik (data pokok pendidikan) dan akan diintegrasikan data Kemsos dengan baik," imbuh Nadiem.

Untuk tahun 2019, penerima PKH atau keluarga prasejahtera dari komponen anak SD mencapai 6,6 juta jiwa dengan rincian,  SMP 3,5 juta jiwa dan SMA 2,5 juta jiwa.

Adapun besaran bantuan PKH untuk anak 0-6 tahun sebesar Rp 2,4 juta per tahun, Sekolah Dasar (SD) Rp 900.000, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp 1,5 juta dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp 2 juta per tahun.



Sumber: Suara Pembaruan