Presiden Jokowi: RPJMN Harus Jadi Panduan Menuju Indonesia Maju

Presiden Jokowi: RPJMN Harus Jadi Panduan Menuju Indonesia Maju
Presiden Joko Widodo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / RSAT Kamis, 14 November 2019 | 20:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menginginkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 hanya menjadi dokumen formalitas. Jokowi berharap hal tersebut diingat oleh jajaran Kabinet Indonesia Maju.

“Saya ingin RPJMN bukan jadi dokumen formalitas, karena saya melihat ini sering hanya jadi dokumen formalitas. RPJM harus jadi panduan, jadi rencana kita dalam melangkah ke depan menuju Indonesia maju,” kata Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna dengan topik RPJMN 2020-2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019). “Apa yang kita muat dalam dokumen itu harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampaknya kepada rakyat kita,” tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, target yang dicanangkan sepatutnya terukur dan dikalkulasi dengan baik. Memperhitungkan berbagai aspek, termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini. Target pertumbuhan ekonomi perlu dihitung dan disampaikan strategi mencapainya.

Begitu pula dengan penurunan kemiskinan. Target persentase dan waktunya harus diperjelas. Demikian juga dampak dan manfaatnya bagi rakyat. Dengan begitu dapat menjadi pegangan bersama sekaligus termonitor, dan dievaluasi.

Jokowi juga meminta RPJMN memuat peta jalan mencapai target yang dicanangkan. “Peta jalan yang jelas, tahapannya seperti apa? Rutenya apa saja? Harus betul-betul realistis bisa dilakukan. Jangan abstrak, jangan normatif,” tegas Jokowi.

Jokowi kembali mengingatkan supaya tidak ada visi misi menteri. Semua harus mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi misi presiden dan wakil presiden (wapres). Jokowi juga berharap ada garis lurus dari pusat sampai ke daerah.

Sasaran pokok serta prioritas nasional tersambung, termasuk dengan rencana-rencana strategis setiap kementerian. Jokowi meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat menjadi clearing house.

Tujuannya untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang dalam RPJMN serta visi misi presiden dan wapres. Jokowi juga menekankan supaya perencanaan anggaran RPJM terhubung dengan tingkat kementerian.

“Jangan sampai yang sudah direncanakan RPJMN berbeda dengan yang dikerjakan kementerian dan juga berbeda dengan yang dianggarkan Kementerian Keuangan. Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan harus menjadi tangannya presiden dalam memastikan RPJMN,” ucap Jokowi.

Jokowi menyatakan, sinergi antara lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus dibangun bersama. Dengan begitu ada kesamaan gerak langkah. Artinya tidak ada pihak yang melangkah sendiri-sendiri.

“Tidak melangkah sendiri-sendiri. Di samping itu saya juga minta para menteri memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan,” pungkas Jokowi.



Sumber: Suara Pembaruan