Sebulan UU Baru Berlaku, KPK Melempem

Sebulan UU Baru Berlaku, KPK Melempem
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. ( Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir )
Fana Suparman / WBP Jumat, 15 November 2019 | 14:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Performa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terutama di bidang penindakan melempem belakangan ini. Setidaknya sejak UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30/2002 tentang KPK berlaku pada 17 Oktober 2019 atau sekitar sebulan lalu, tak ada satu pun penyelenggara negara yang dibekuk melalui operasi tangkap tangan (OTT) maupun ditetapkan sebagai tersangka atas suatu kasus korupsi hasil dari proses penyelidikan oleh Lembaga Antikorupsi. Padahal Ketua KPK, Agus Rahardjo sebelumnya memastikan berlakunya UU yang baru tak menyurutkan langkah KPK untuk memberantas korupsi. Agus mengatakan, KPK akan tetap melancarkan OTT maupun meningkatkan penanganan perkara di tingkat penyelidikan ke tahap penyidikan sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup. Apalagi, dalam setahun KPK kerap menyebut menerima sekitar 7.000 laporan.

Berdasarkan catatan SP, sebelum UU baru berlaku KPK getol menangkap dan menetapkan tersangka terhadap penyelenggara negara atau pihak lain yang terlibat praktik rasuah. Bahkan, menjelang UU yang baru berlaku, KPK mencetak hattrick atau melancarkan tiga OTT dalam tempo tiga hari berturut-turut pada Senin (15/10/2019) hingga Rabu (17/10/2019). Dari tiga OTT itu, KPK menangkap dan menersangkakan Bupati Indramayu, Supendi, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII, Refly Ruddy Tangkere serta Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin. Tak hanya itu, tepat pada hari mulai berlakunya UU yang baru, KPK menetapkan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan serta sejumlah pihak lain sebagai tersangka kasus dugaan suap atau jual beli fasilitas dan sel mewah di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus serupa sebelumnya. Selain OTT dan kasus pengembangan, KPK pun meningkatkan penanganan perkara dari hasil penyelidikan atau case building. Pada Senin (14/10/2019), KPK menetapkan mantan Bupati Seruyan, Darwin Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung Kabupaten Seruyan tahun 2007-2012. Tanpa OTT atau penetapan tersangka baru, praktis tim penindakan KPK saat ini hanya berupaya menyelesaikan kasus-kasus lama yang memang menjadi pekerjaan rumah Lembaga Antikorupsi.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengakui banyak pertanyaan yang diterimanya terkait kinerja KPK belakangan ini. Termasuk para aktivis dan tokoh antikorupsi yang bertemu dengan pimpinan KPK pada Jumat (15/11/2019). Saut menegaskan, KPK tak gentar untuk terus memberantas korupsi. Namun, Saut meminta masyarakat tidak mendorong-dorong KPK untuk mengada-ngada suatu kasus.

"Tadi juga ditanyakan 'Pak Saut kok jadi seperti penakut? Nggak. Kita nggak takut. Kita jalan ya, kalaupun ada peradilan dari kasus lama setelah keluarnya undang-undang ini kita hadapin nanti kalau ada namanya praperadilan. Jadi nggak bisa juga dipaksa nangkepin orang begitu. Belum nemu," kata Saut di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Saut mengatakan, UU KPK yang baru bukan halangan bagi pihaknya menggelar operasi senyap. Menurut Saut, OTT akan digelar jika pihaknya menemukan oknum yang akan melakukan tindak pidana suap. KPK pernah tidak melancarkan OTT selama tiga bulan. "Ya lihat saja kemarin, KPK juga ada dua bulan tiga bulan enggak (OTT)," kata Saut Situmorang.

Untuk itu, Saut membantah KPK saat ini sedang ragu dan gamang setelah berlakunya UU yang baru. Saut memastikan tim penindakan KPK terus bekerja. Namun, kerja-kerja KPK, terutama tim penyelidik tidak untuk dipublikasikan.
"Hari ini kita masih bekerja, penyelidik masih terus bekerja, tapi aku nggak bisa nunjukin kamu kan siapa yang saya lagi ikutin hari ini. Kan begitu ya," kata Saut Situmorang.

Pada hari ini, pimpinan KPK bertemu dengan sekitar 15 tokoh antikorupsi. Beberapa di antaranya, mantan pimpinan KPK, Erry Riyana Hardjapamekas; mantan anggota Pansel Capim KPK Jilid IV dan mantan Ketua Dewan Juri Bung Hatta Anti-corruption Award, Betty Alisjahbana; Pendiri PSHK, Bivitri Susanti; peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar dan lainnya.

Betty Alisjahbana mengakui kehadirannya bersama sejumlah tokoh lain untuk mengetahui kondisi KPK setelah UU baru berlaku sebulan ini. Betty berharap, pimpinan dan pegawai KPK tetap fokus memberantas korupsi. "Kami memberikan dukungan moral pada pimpinan KPK dan seluruh jajaranya agar tetap fokus untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Betty Alisjahbana.

Dukungan terhadap KPK juga diberikan para tokoh dengan terus mendorong diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti UU (perpu). Selain itu, kata Betty, pihaknya juga berencana mengajukan judicial review atas UU nomor 19/2019. "Jadi itu bentuk-bentuk dukungan kami dan pada intinya kami ingin agar KPK terus kuat," kata Betty Alisjahbana.



Sumber: Suara Pembaruan