Tantangan Pertamina untuk Move On, Hadirkan Energi Baru dan Terbarukan yang Ramah Lingkungan

Tantangan Pertamina untuk Move On, Hadirkan Energi Baru dan Terbarukan yang Ramah Lingkungan
Para siswa SMA Negeri 6 Surakarta mendengarkan penjelasan dari Tim Undip yang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sekolahnya Presiden Joko Widodo tersebut, Jumat, 15 November 2019. ( Foto: Dokumentasi Tim Magister Energi Universitas Diponegoro )
Stefi Thenu / JEM Jumat, 15 November 2019 | 15:07 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Pada 2045 mendatang, Indonesia diharapkan sudah menjadi negara industri yang berbasis pada nilai tambah. Untuk mengejar hal tersebut diperlukan sumberdaya yang tidak kecil. Di sisi lain, Indonesia juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan energi fosil yang tidak dapat diperbaharui.

Dalam seminar bertajuk "Implementasi Rencana Umum Energi Daerah untuk Ketahanan Energi yang Berkelanjutkan", di Gedung Pascasarjana Undip Semarang, Selasa (9/7/2019) silam, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, mengungkapkan, bahwa untuk ketahanan energi yang berkelanjutan, Indonesia dituntut untuk mampu menghadirkan dan menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Dalam seminar yang diselenggarakan Magister Energi Universitas Diponegoro dan Purnomo Yusgiantoro Center itu, Purnomo menegaskan, kecenderungan penggunaan energi di masa mendatang adalah pemberian ruang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola konsumsi dan memasok sumber energi.

Dijelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30/2007 tentang Energi pemerintah wajib membuat Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), sedangkan pemerintah daerah diminta untuk membuat Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang merupakan penjabaran dari RUEN.

"Dewan Energi Nasional (DEN) telah menetapkan bauran energi primer, minyak bumi 25%, gas bumi 22%, batubara 30% dan EBT 23%. Target ini tentu membutuhkan infrastruktur listrik yang terus menerus dan berkesinambungan. Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pun telah dipatok untuk tidak lebih dari 25% pada 2025 mendatang," tegas Purnomo yang juga mantan Menhan ini.

Purnomo Yusgiantoro berpendapat, ada beberapa faktor yang memengaruhi ketahanan energi di dunia yaitu politik dan keamanan. “Politik dan keamanan merupakan sumber konflik dan sangat berpengaruh pada ketahanan energi dunia,” kata Purnomo.

Purnomo mencontohkan, konflik di Malaysia dan Brunei terhadap minyak, konflik Laut China Selatan dan konflik lainnya sering tumpang tindih dengan sumber daya alam (SDA) yang terkandung di dalamnya. “Pada periode 2030-2040 pemakaian energi fosil masih sangat dominan. Hal itu membuat tingkat ketergantungan terhadap energi fosil makin tinggi. Jadi perlu energi alternatif,” katanya.

Dijelaskan, saat ini ketersediaan sumber daya minyak bumi 56,60 miliar barel dengan cadangan terbukti 3,17 miliar barel, ketersediaan batu bara 140,48 miliar barel dengan cadangan terbukti 15,5 miliar barel, dan ketersediaan gas bumi 15,00 miliar barel dengan cadangan 100,4 miliar barel. Sedangkan potensi untuk sumber daya terbarukan yakni tenaga air sebesar 75.670 Mw, panas bumi sebesar 27.670 Mw, bioenergi 49.810 MW, tenaga surya 207.898 MW, dan tenaga angin 9.290 MW

"Saat ini, tenaga tenaga air baru dimanfaatkan 6,75%, panas bumi 6,5%, bioenergi 3,6%, tenaga surya 1,4%, dan tenaga angin 0,01%," papar Purnomo Yusgiantoro.

Bagi Pertamina sebagai BUMN Migas terbesar di Tanah Air, data dan fakta tersebut, merupakan tantangan yang ditindaklanjuti dengan serius, yakni bagaimana menghadirkan EBT yang ramah lingkungan.

Sejatinya, tantangan ini sejalan dengan langkah besar Pertamina yang dilakukan di sepanjang tahun 2019, yakni menuju pengelolaan energi yang memenuhi ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), daya beli (affordibility), ramah lingkungan (acceptability), dan keberlanjutan (sustainability).

Salah satu tantangan itu adalah menggali dan mengembangkan potensi-potensi sumber EBT yang ramah lingkungan, yang secara faktual masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal.

Di Jawa Tengah, potensi EBT terbilang cukup besar. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Sudjarwanto Dwiatmoko kepada Beritasatu.com, Jumat (15/11), mengungkapkan, potensi energi terbarukan di Jawa Tengah cukup besar. Untuk panas bumi, Jateng terbesar di Indonesia, diperkirakan sebesar 2.500 MW atau 5,7% dari seluruh cadangan nasional sebesar 29.000 MW.

"Saat ini yang sudah operasional di Dieng Wonosobo dengan total kapasitas sebesar 1 X 60 MW atau 5,1% dari kapasitas total nasional sebesar 1.189 MW," ungkap Sudjarwanto.

Menurutnya, penggunakan energi listrik panas bumi lebih ramah lingkungan. Potensi gas rawa sebesar yang sudah dilakukan kajian sebesar 14.528.394 SCF. Jawa Tengah, kata Sudjarwanto, juga telah memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) solar home system (SHS) untuk solusi mengatasi kebutuhan energi listrik untuk penerangan rumah tangga di daerah terpencil.

Sejak 2013 hingga 2018, Jawa Tengah sudah membangun 575 unit rumah PLTS SHS dengan kapasitas terpasang 33,1 kilowatt peak (KWp). Selain itu, juga untuk PLTS penerangan jalan umum sebanyak 979 unit dengan kapasitas terpasang 231 KWp.
‘’Rencananya, ke depan, kami akan memanfaatkan tenaga surya (solar PV) untuk selter taman yang fungsinya untuk charging handphone , mesin ATM, edukasi EBT,” imbuhnya.

Menurut Sudjarwanto, kebijakan Pemprov Jateng sektor EBT antara lain mengembangkan kajian energi alternatif, pengembangan listrik perdesaan melalui pembangkit listrik berbasis energi alternatif, pengembangan desa mandiri energi, dan meningkatkan inovasi di sektor pemanfaan EBT.

“Untuk mendukung kebijakan pengembangan EBT ini, pemerintah telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2018 tentang RUED Provinsi Jateng,” tambahnya.

Untuk road map energi baru dan terbarukan sampai 2025, menurut Sudjarwanto, Jateng mematok target 21,32%. Diakui, memang masih di bawah target nasional sebesar 23,%.

"Target sebesar itu memang yang bisa dijalankan pemerintah Jateng. Sudah dihitung, tapi kami berjanji nantinya bisa ditingkatkan jadi lebih dari 23%," ujarnya.


Penerapan PLTS di SMA Jokowi

Pengamat energi dari Universitas Diponegoro, Dr. Ir. Jaka Windarta, MT, secara terpisah, mengungkapkan, menghadirkan EBT yang ramah lingkungan merupakan keniscyaan yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya Pertamina sebagai BUMN energi.

Dikatakan, kondisi geografis Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa menyebabkan kondisi cuaca yang cukup terik pada siang hari. Dengan menggunakan sel surya, sinar matahari dapat dijadikan sumber energi terbarukan yang hemat energi dan ramah lingkungan.

‘’Kita negeri sangat kaya sinar matahari. Namun, ironisnya masih sangat minim dimanfaatkan. Potensinya luar biasa besar, namun masih belum digali dan dikembangkan secara massif dan maksimal. Ini pekerjaan rumah dan tantangan bagi pemerintah, khususnya bagi Pertamina,’’ ungkap Ketua Program Studi Magister Energi Universitas Diponegoro Semarang itu.

Jaka Windarta menjelaskan, sebagai salah satu ikhtiar dan dukungan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam memanfaatkan potensi EBT yang ramah lingkungan, Magister Energi Undip belum lama ini membangun PLTS di sekolah. Proyek yang didukung Kemenristek Dikti itu, menyasar sekolah dengan memilih SMA Negeri 6 Surakarta sebagai pilot project.

Sebelum melakukan penerapan PLTS di SMA Negeri 6 Surakarta, menurut Jaka, tim lebih dulu melakukan survey beban listrik yang berpengaruh kepada pemilihan jenis spesifikasi peralatan PLTS. Setelah itu, dilakukan instalasi PLTS serta sosialisasi perancangan dan perawatan, sehingga pihak pengelola sekolah mengerti bagaimana cara merawat PLTS agar dapat bertahan lama. Terakhir, dilakukan monitoring dan evaluasi peralatan untuk menunjang efisiensi kerja dari PLTS.

PLTS yang diterapkan di SMA-nya Presiden Jokowi itu, menggunakan konfigurasi on grid dengan baterai, kapasitas pembangkitan setara 600 Wp, dilengkapi dengan Solar Charger Controller dengan Maximum Power Point Tracking (MPPT), baterai 2x100 Ah, dan inverter berkapasitas 600 Watt.Menurut Jaka, pembuatan PLTS di sekolah tersebut dilakukan untuk memutus permasalahan klasik yang sering dialami, yakni padamnya listrik PLN, sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar.

‘’Sering terjadi pemadaman listrik, dan sekolah tak punya genset. Maka, kegiatan belajar mengajar sering jadi korban. PLTS dapat dijadikan sistem backup energi listrik pengganti genset,’’ ujar Jaka, yang memimpin empat anggota tim Undip.

Dengan daya sebesar 6600 VA, pihak pengelola SMA Negeri 6 Surakarta harus membayar sebesar Rp 900/Kwh. Bagi instansi pendidikan tingkat sekolah menengah atas, pada umumnya terjadi kesulitan tersendiri dalam pengelolaan anggaran, dikarenakan jumlah murid yang banyak menjadikan kebutuhan listrik dan kebutuhan lainnya menjadi cukup tinggi. Selain fasilitas berupa instalasi penerangan, penyediaan air, dan instalasi kelistrikan masih banyak kegiatan yang membutuhkan energi. Seperti aktivitas masjid, kantin dan laboratorium, terutama laboratorium komputer yang membutuhkan daya listrik cukup besar, dan juga laboratorium lainnya.

‘’Sekolah menanggung beban biaya yang sangat besar untuk membayar tagihan listrik, sehingga kami carikan solusi dengan membangun PLTS di sekolah tersebut. Ini menjadi pilot project, dan akan dilanjutkan ke sekolah-sekolah lainnya di Jateng maupun daerah lain,’’ ungkapnya, yang memulai proyek selama 8 bulan sejak Maret hingga November 2019.
Jateng Kembangkan PLTS dan PLTP

Ikhtiar Undip dalam membangun PLTS di sekolah, disambut baik oleh Sudjarwanto. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, sendiri menargetkan bauran energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) mencapai 17 persen pada 2025.

Sujarwanto mengatakan, sesuai arahan RUEN, bauran EBT pada 2025 mencapai 23%. “Untuk mengejar target bauran EBT 23%, kami mengutamakan energi surya dan panas bumi, karena potensinya di Jateng sangat besar. PLTS dan PLTP diharapkan dapat berkontribusi 16-17% terhadap total kebutuhan energi Jateng pada 2025,” tuturnya.

Pada 2019, bauran EBT dari total pemakaian energi di Jateng mencapai 10,7%. Persentase itu meningkat 2 kali lipat dibandingkan 2015 sebesar 5%. Di sektor PLTS, Dinas ESDM memacu penggunaan PLTS atap. Instalasi pemakaian energi matahari itu bisa digunakan di perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, serta industri.

Dalam dua tahun terakhir, baru tiga instansi yang menggunakan PLTS atap. Salah satunya, Kantor Dinas ESDM Jateng dengan kapasitas 35 kilowatt hour (kWh), yang menghemat ongkos pemakaian listrik hingga 31%.

Sistem PLTS atap yang digunakan ialah on grid, artinya daya listrik dimanfaatkan langsung saat siang untuk kegiatan operasional, dan saat malam hari tetap memakai suplai dari PLN. Bila ada kelebihan tenaga pada siang, listrik itu dapat dijual ke PLN.

“Nanti setiap bulan ada rekapnya dari PLN, berapa listrik yang kami pakai, berapa yang kami jual. Penghematannya mencapai 30%, makanya ini kami dorong untuk bangunan-bangunan lain memakai PLTS atap,” ujarnya.

Pada 2020, ditargetkan sebanyak 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menggunakan PLTS atap, masing-masing instansi memasang instalasi berdaya 30-35 kWh. Selain Pemprov Jateng, kata Sudjarwanto, beberapa perusahaan swasta juga tertarik menggunakan PLTS atap, untuk menghemat sisi operasional.

Sudjarwanto menyebutkan, selain PLTS, Jateng memiliki potensi besar dalam pengembangan PLTP. Bahkan potensi daya panas bumi di seluruh area mencapai 5.000 MW. Saat ini, ada 6 titik panas bumi yang ditangani sejumlah lokasi, seperti di Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Baturaden, Guci, Telomoyo, dan Dieng.

PLTP Dieng berdaya 55 MW sudah beroperasi, dan akan ditambah 10 MW dalam waktu dekat. Dalam dua tahun ke depan, PLTP Dieng akan menambah kapasitas 55 WM, hingga nantinya dapat menghasilkan 120 MW. Di Gunung Slamet, potensi daya PLTP mencapai 60 MW.

“PLTP, kesulitannya mencari titik panas bumi yang pas. Tapi potensinya sangat besar dan sangat ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan lahannya pun tidak terlalu luas seperti PLTU,” ujarnya.

Di samping PLTS dan PLTP, Jateng juga memacu realisasi sejumlah proyek EBT, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Solo dan Semarang, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), serta energi dari biogas dan biomassa.

Tantangan menghadirkan EBT sebagai energi pengganti fosil, praktis menjadi tantangan yang harus dijawab Pertamina. Apalagi dukungan dan peran serta masyarakat, khususnya perguruan tinggi dan pemerintah daerah, begitu nyata di depan mata.
Sebagai BUMN Migas, Pertamina telah move on dalam menjalankan bisnisnya baik di sektor hulu, pengolahan maupun hilir.

Dalam catatan Pertamina, di sektor Hulu, perusahaan pelat merah ini telah menggunakan metode dan teknologi pengeboran yang tidak biasa, hingga pendekatan teknologi pengurasan minyak tahap lanjut. Penerapan teknologi laut dalam dan penerapan teknologi terkini di dunia migas yakni Enhanced Oil Recovery (EOR) yang telah dijalankan Pertamina, terbukti mampu meningkatkan produksi migas, meskipun lapangan migas sudah mature.

Pada 2018, produksi minyak dan gas Pertamina dalam negeri tercatat mencapai 768 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) atau 42 persen lebih tinggi dibandingkan realisasi produksi migas pada 2017 sebesar 542 MBOEPD.

Di sektor Pengolahan, Pertamina juga telah move on dengan memulai sejarah baru dalam pengolahan energi dari energi fosil menuju green energy. Pertamina menjadi perusahaan migas pertama di Indonesia yang telah berhasil mengembangkan green refinery.

Di kilang Plaju, Sumatera Selatan, Pertamina telah berhasil melakukan co-processing RBDPO (minyak sawit) dengan Crude Oil, yang menghasilkan green fuel lebih ramah lingkungan sebanyak 405 ribu barel per bulan setara 64.500 kilo liter perbulan, serta menghasilkan produksi elpiji ramah lingkungan sebanyak 11.000 ton perbulan. Pertamina bahkan telah menjalin kesepakatan dengan ENI, perusahaan migas asal Italia yang merupakan pelopor transformasi green refinery di dunia, untuk mengembangkan Green Refinery dalam skala nasional pada kilang-kilang Pertamina sehingga akan menghasilkan biofuel, bio LPG dan bio avtur.

Saat ini, Pertamina juga sedang memperkuat kemampuan produksi kilang yang ada melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) yang diharapkan pada tahun 2026 Pertamina bisa memiliki kilang dengan total kapasitas 2 juta barel perhari atau dua kali lipat dari kapasaitas saat ini. Dengan demikian, dapat mengurangi impor produk BBM. Kilang tersebut akan menghasilkan bahan bakar standar EURO V dan terintegrasi dengan kilang Petrokimia.

Sedangkan, di sektor hilir, Pertamina juga terus melakukan sejumlah program besar seperti BBM Satu Harga dengan sasaran daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di wilayah Indonesia. Hingga awal tahun 2019, Pertamina telah membangun 124 titik BBM Satu Harga dan ditargetkan tahun ini bisa mencapai 150 titik BBM Satu Harga.

Tahun 2019, juga menjadi momen penting bagi Pertamina karena untuk pertama kalinya seluruh SPBU akan dilakukan digitalisasi. Sesuai RKAP 2019, program digital akan dilakuan secara masif dengan nama Pertamina GO Digital. Targetnya, akan dilakukan instalasi sistem instrumentasi pengukuran stok di tanki timbun dan sales di setiap nozzle/SPBU sebanyak 5.518 SPBU mencakup 77.000 nozzle.

Digitalisasi SPBU telah dilakukan ujicoba pada tahun 2018 di 10 SPBU yang berlokasi di Jakarta dan Jalur Tol Pantura serta Tol Cipali. Pada saat yang sama, Pertamina juga telah melakukan digital payment pada 200 lebih SPBU melalui kerjasama Telkomsel Tcash.



Sumber: Suara Pembaruan