KPK Dalami Kewenangan Mantan Menag Lukman Hakim

KPK Dalami Kewenangan Mantan Menag Lukman Hakim
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kiri), selaku saksi meninggalkan ruangan saat jeda sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 26 Juni 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Fana Suparman / JAS Jumat, 15 November 2019 | 15:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Jumat (15/11/2019). Lukman yang terlihat tiba sekitar pukul 13.45 WIB tak berkomentar apapun mengenai pemanggilannya kali ini.

Diduga, pemanggilan ini untuk melanjutkan proses penyelidikan pengembangan dari kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama yang telah menjerat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy. Hal ini lantaran nama Lukman tidak tercantum dalam daftar pemeriksaan penyidikan yang dirilis Biro Humas KPK.

Apalagi, penyidikan kasus suap jual beli jabatan telah selesai. Saat ini tinggal Rommy yang menjalani proses persidangan, sementara dua terdakwa lainnya, yakni mantan Kakanwil Kemag Jatim Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemag Gresik, Muafaq Wirahadi telah divonis bersalah.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemanggilan terhadap Lukman merupakan bagian dari proses penyelidikan yang sedang berjalan. Tim penyelidik, kata Febri, membutuhkan keterangan Lukman, terutama terkait pelaksanaan kewenangannya selaku Menteri Agama saat itu.

"Ada kebutuhan klarifikasi lanjutan pada proses penyelidikan terkait pelaksanaan kewenangan di Kementerian Agama saat menjabat," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (15/11/2019).

Nama Lukman berulang kali disebut turut kecipratan aliran dana terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemag. Bahkan, dalam putusan Haris, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Lukman menerima uang Rp 70 juta dari Haris Hasanudin terkait proses seleksi jabatan Kakanwil Kemag Jatim yang diikutinya.

Tak hanya itu, Lukman juga mengintervensi agar Haris lolos tiga besar dalam proses seleksi. Padahal, Haris tidak memenuhi syarat lantaran pernah dijatuhi sanksi administrasi.

Selain soal jual beli jabatan, KPK juga sedang menyelidiki dugaan rasuah dalam pelaksanaan ibadah haji. Terkait penyelidikan ini, KPK pernah memanggil dan meminta keterangan Lukman pada 22 Mei 2019 lalu. "Dimintakan keterangan terkait penyelenggaraan haji," kata Febri saat itu.



Sumber: Suara Pembaruan