Draf Omnibus Law Diserahkan Sebelum 12 Desember
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Draf Omnibus Law Diserahkan Sebelum 12 Desember

Sabtu, 16 November 2019 | 06:17 WIB
Oleh : Herman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah saat ini tengah fokus menggenjot penyelesaian omnibus law sebagai upaya untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini dikeluhkan pelaku bisnis. Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir menyampaikan, lebih dari 70 undang-undang telah diidentifikasi dan akan disederhanakan. Draf undang-undang tersebut saat ini tengah disusun dan akan segera diserahkan ke DPR untuk dibahas.

“Sebelum DPR reses pada 12 Desember 2019, targetnya draf omnibus law sudah masuk,” kata Iskandar Simorangkir dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB), di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Iskandar menegaskan, keberadaan omnibus law ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi, mendorong daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penciptaan lapangan kerja. Melalui omnibus law, pemerintah akan mengusulkan dua UU baru ke DPR, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Adapun isi substansi omnibus law Cipta Lapangan Kerja terdiri dari 11 klaster, yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, pengenaan sanksi administrasi dan menghapus sanksi pidana, ketenagakerjaan, administrasi pemerintahan, pengadaan lahan, persyaratan investasi, kemudahan dan perlindungan hukum, dukungan riset dan inovasi, kemudahan berusaha, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.

Bentuk penyederhanaan regulasi yang akan dilakukan misalnya dalam urusan perizinan berusaha. Iskandar menjelaskan, nantinya tidak semua jenis usaha memerlukan izin, melainkan hanya jenis usaha yang membahayakan keamanan, kesehatan, dan juga lingkungan atau risk-based license. Sedangkan jenis usaha lainnya cukup menggunakan standar umum dan pengawasan. Dengan aturan baru ini, peran pengawas menjadi sangat penting.

“Misalnya untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebenarnya kan izin atau lisensi itu nggak perlu. Dengan model risk based, kita hanya perlu menetapkan standard saja. Misalkan kalau lima lantai kedalaman pondasinya harus sekian, kalau 20 lantai harus sekian. Ini nanti di-assist oleh lembaga yang mengawasi profesi itu, sudah cocok belum? Bila perlu kalau ekstrem kita rubuhkan gedungnya kalau tidak penuhi standard," kata Iskandar.

Contoh lainnya dalam urusan pertanahan. Iskandar menyampaikan, pemerintah nantinya bakal membantu para investor hingga ke tahap pengadaan tanah. “Kalau ada investor yang akan menginvestasikan uangnya di Indonesia, modelnya akan dikasih tanah. Nanti pemerintah yang berkewajiban menyediakan tanah. Makanya di omnibus law ada juga satu klaster yang tentang pertanahan. Ini salah satu langkah progresif yang akan dilakukan untuk mendorong investasi,” ujar Iskandar.

Undang-undang omnibus law menurutnya juga akan memasukkan reformasi ketenagakerjaan yang mempertimbangkan enam aspek, yaitu upah minimum, outsourcing, pekerja asing, uang pesangon, jam kerja, dan sanski. Enam aspek tersebut sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan seperti Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan lain-lain.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

IDAI Kirim Relawan Dokter Tangani Korban Semeru

IDAI mengirimkan sejumlah relawan dokter untuk membantu korban erupsi Gunung Semeru

NASIONAL | 6 Desember 2021

Terima Suap, Eks Penyidik KPK Dituntut 12 Tahun Penjara

Mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dituntut 12 tahun penjara atas dugaan menerima suap dari sejumlah pihak yang berperkara, termasuk Azis Syamsuddin. 

NASIONAL | 6 Desember 2021

Novel Baswedan Dkk Bersedia Jadi ASN Polri

Novel Baswedan dan kawan-kawan (dkk) yang merupakan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan menerima atau bersedia menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Jokowi: 2 Disrupsi Harus Dimanfaatkan Sebagai Peluang

Presiden Jokowi mengatakan, 2 disrupsi yakni revolusi industri jilid ke-4 dan pandemi Covid-19 harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk kemajuan Indonesia

NASIONAL | 6 Desember 2021

Kapolri Tegaskan Anggota Bersalah Diproses Hukum

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tegas menyatakan, anggota yang melakukan kesalahan dan pelanggaran akan diproses hukum.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Banjir Bandang Terjang Lombok Barat, 4 Tewas

Banjir bandang terjang Lombok Barat, NTB dan 4 orang warga tewas terseret banjir.

NASIONAL | 6 Desember 2021

PPKM di Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 23 Desember

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PPKM di luar Jawa dan Bali pada 7-23 Desember 2021.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Muhadjir: Keselamatan Korban Semeru Prioritas Utama

Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan keselamatan jiwa para korban erupsi Gunung Semeru menjadi prioritas utama.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Jangkau Daerah Terpencil, Smart Aviation Beli Pilatus PC-6

Smart Aviation membeli pesawat legendaris Pilatus PC-6 Porter untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menghubungkan daerah-daerah terpencil di Tanah Air.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Pakai Trail, Kepala BNPB Tinjau Lokasi Terdampak Semeru

Kepala BNPB Suharyanto meninjau lokasi terdampak awan panas guguran Gunung Semeru dengan menggunakan sepeda motor trail.

NASIONAL | 6 Desember 2021


TAG POPULER

# Mahasiswi Bunuh Diri


# Kasus Anak Ahok


# Kereta Api Tabrak Angkot


# Marcus/Kevin


# Jokowi 3 Periode



TERKINI
Komisaris Krakatau Sarana Yakin Perusahaan Tidak Bangkrut

Komisaris Krakatau Sarana Yakin Perusahaan Tidak Bangkrut

EKONOMI | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings