Kembali Unjuk Taring, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Korupsi

Kembali Unjuk Taring, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Korupsi
Ilustrasi KPK ( Foto: Beritasatu.com/Danung Arifin )
Fana Suparman / WBP Sabtu, 16 November 2019 | 07:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) unjuk taring dengan mengumumkan penetapan tersangka terhadap GM Hyundai Enginering Construction (HDEC), Herry Jung dan Direktur Utama PT King Property, Sutikno atas kasus dugaan suap kepada mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra. Pengumuman penetapan tersangka ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan KPK setelah UU nomor 19 tahun 2019 atau UU KPK baru mulai berlaku pada 17 Oktober 2019 atau sekitar sebulan lalu. Meskipun, Sprindik terhadap kedua Herry Jung dan Sutikno diterbitkan KPK pada 14 Oktober 2019.
Melalui pengumuman penetapan tersangka ini, KPK kembali mengingatkan para kepala daerah dan penyelenggara negara lainnya untuk tidak korupsi. KPK juga mengingatkan para kepala daerah untuk tidak menerima apapun yang berkaitan dengan jabatannya.

"KPK kembali mengingatkan agar para Kepala Daerah tidak melakukan korupsi dan menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Sebelum UU Baru Berlaku, KPK Sidik 142 Kasus Korupsi

Menurut Saut, sikap antikorupsi ini dapat membantu para kepala daerah. Setidaknya, para kepala daerah dapat memimpin secara profesional dan bebas konflik kepentingan terkait pengambilan kebijakan. "Kepala daerah dapat memimpin secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan atau pengambilan kebijakan karena pengaruh keuntungan pribadi," kata Saut Situmorang.

Sebulan UU Baru Berlaku, KPK Melempem

Saut menyatakan, KPK telah berupang kali mengingatkan para pejabat publik agar tidak melakukan korupsi dan menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan padanya. Namun, KPK tak segan menjerat para penyelenggara negara yang korup. "Jika masih melakukan korupsi, maka penegakan hukum akan dilakukan secara tegas," tegas Saut Situmorang.

Selain itu, KPK juga mengingatkan pada pihak swasta, baik pelaku usaha dalam negeri atau korporasi yang terafiliasi dengan perusahaan di luar negeri agar melaksanakan prinsip binis secara bersih dan antikorupsi. Saut meminta para pelaku usaha untuk melaporkan kepada KPK maupun penegak hukum lainnya jika dalam menjalankan bisnis mereka 'dipalak' oleh pejabat di daerah. "Jika terdapat permintaan uang dari para pejabat publik di daerah, dapat segera melaporkan pada penegak hukum," kata Saut Situmorang.

Diberitakan, sejak UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30/2002 tentang KPK berlaku pada 17 Oktober 2019 atau sekitar sebulan lalu, tak ada satu pun penyelenggara negara yang dibekuk melalui operasi tangkap tangan (OTT) maupun ditetapkan sebagai tersangka atas suatu kasus korupsi hasil dari proses penyelidikan oleh Lembaga Antikorupsi. Padahal, Ketua KPK, Agus Rahardjo sebelumnya memastikan berlakunya UU yang baru tak menyurutkan langkah KPK untuk memberantas korupsi. Agus mengatakan, KPK akan tetap melancarkan OTT maupun meningkatkan penanganan perkara di tingkat penyelidikan ke tahap penyidikan sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup. Apalagi, dalam setahun KPK kerap menyebut menerima sekitar 7.000 laporan.

Berdasarkan catatan SP, sebelum UU baru berlaku KPK getol menangkap dan menetapkan tersangka terhadap penyelenggara negara atau pihak lain yang terlibat praktik rasuah. Bahkan, menjelang UU yang baru berlaku, KPK mencetak hattrick atau melancarkan tiga OTT dalam tempo tiga hari berturut-turut pada Senin (15/10/2019) hingga Rabu (17/10/2019). Dari tiga OTT itu, KPK menangkap dan menersangkakan Bupati Indramayu, Supendi, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII, Refly Ruddy Tangkere serta Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin. Tak hanya itu, tepat pada hari mulai berlakunya UU yang baru, KPK menetapkan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan serta sejumlah pihak lain sebagai tersangka kasus dugaan suap atau jual beli fasilitas dan sel mewah di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus serupa sebelumnya. Selain OTT dan kasus pengembangan, KPK pun meningkatkan penanganan perkara dari hasil penyelidikan atau case building. Pada Senin (14/10/2019), KPK menetapkan mantan Bupati Seruyan, Darwin Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung Kabupaten Seruyan tahun 2007-2012. Tanpa OTT atau penetapan tersangka baru, praktis tim penindakan KPK saat ini hanya berupaya menyelesaikan kasus-kasus lama yang memang menjadi pekerjaan rumah KPK.



Sumber: Suara Pembaruan