Iskindo: Menteri Kelautan dan Perikanan Perlu Konsisten Tenggelamkan Kapal
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Iskindo: Menteri Kelautan dan Perikanan Perlu Konsisten Tenggelamkan Kapal

Sabtu, 16 November 2019 | 19:29 WIB
Oleh : JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan menyatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo perlu untuk konsisten menjalankan perintah UU No 45/2009 yang menjadi dasar dilakukannya tindakan penenggelaman kapal pencuri ikan.

"Menteri Kelautan dan Perikanan perlu tetap konsisten menjalankan perintah UU atau regulasi saja dan tidak perlu melakukan kebijakan tambahan," kata Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

Moh Abdi Suhufan mengingatkan bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan telah diatur dalam UU 45/2009 tentang perikanan dalam pasal 69 ayat 4 yang berbunyi "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

Sementara ayat (1) yang dimaksud berbunyi "Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia".

"Artinya tidak ada yang salah dan keliru dalam aksi penenggelaman selama ini, hanya semata-mata penegakan hukum dan menjaga kedaulatan NKRI," kata Ketua Harian Iskindo.

Abdi mengakui memang ada ketentuan UU 45/2009 dalam pasal 76C ayat 5 yang berbunyi "Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan".

Namun, lanjutnya, proses itu baru bisa dilakukan setelah proses pengadilan selesai. Hal ini juga sudah pernah dilakukan tapi tidak berjalan mulus sebab pihak yang menerima kapal tersebut tidak siap dengan modal, SDM, dan manajemen pengelolaan.

"Jika memang mau dimanfaatkan dan tidak salah sasaran, KKP perlu membuat kriteria pihak mana saja yang bisa menerima hibah kapal sitaan tersebut dengan sejumlah syarat. Jadi asal tidak asal kasih dan akhirnya tidak dimanfaatkan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mewacanakan agar berbagai kapal penangkap ikan ilegal yang telah ditangkap dan sudah melewati putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap), bisa saja diserahkan kepada kelompok nelayan.

"Bisa saja bila dari pengadilan sudah clear dan inkracht, maka bisa saja kita serahkan kepada kelompok nelayan," kata Menteri Edhy dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Menurut Edhy, proses penyerahan kapal ikan yang telah inkracht oleh putusan pengadilan, maka bisa saja diberikan secara gratis kepada kelompok nelayan yang memang mampu mengelolanya.

Selain itu, ujar dia, dengan mekanisme tersebut maka harus pula melibatkan peran pemerintah daerah seperti baik dari tingkat provinsi hingga ke tingkat pemerintahan kabupaten/kota.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga meyakini mengenai kemampuan internal dari jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bila hal itu diterapkan.

Menteri Edhy mengungkapkan sebenarnya Presiden Joko Widodo mengharapkan setelah penenggelaman, bagaimana KKP bisa terus memberdayakan sumber daya laut dan bermanfaat bagi pesisir.

Ia mencontohkan agar kapal-kapal yang ada bisa disita untuk keperluan lainnya seperti untuk kapal ambulans atau rumah sakit terapung.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BERITA LAINNYA

Akar Masalah Lapas Overcrwoded: Arus Masuk Deras, Keluar Kecil

Arus masuk ke lembaga pemasyarakat (lapas) begitu deras, sedangkan warga binaan yang telah menjalani masa hukuman begitu kecil.

NASIONAL | 20 September 2021

Bupati Bogor Ungkap Alasan Warga Tolak Wacana 4 in 1 ke Puncak

Menurut Bupati Bogor Ade Yasin wacana tersebut ditolak karena warga Puncak merasa khawatir akan timbul masalah baru yaitu timbulnya joki.

NASIONAL | 20 September 2021

Sah, Komisi VIII Setujui Anggaran 2022 Kementerian Sosial Rp 78,25 Triliun

DPR mendukung program dan kebijakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang konsisten berpihak pada kepentingan masyarakat pra-sejahtera.

NASIONAL | 20 September 2021

Cegah Fraud, Kejagung Gelar Forum Koordinasi dengan Himbara

Kejagung menyelenggarakan Forum Koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk membahas pentingnya mencegah terjadinya fraud.

NASIONAL | 20 September 2021

Setara Institute Serukan Hentikan Kekerasan dan Lindungi Penduduk Sipil di Papua

Setara Institute menyerukan seluruh pihak untuk menghentikan kekerasan serta melindungi objek dan penduduk sipil di Papua.

NASIONAL | 20 September 2021

Kepala BNPT Ingin Mitra Deradikalisasi Ciptakan Kerukunan

Kepala BNPT Boy Rafli Amar meminta mitra deradikalisasi agar senantiasa menjaga kerukunan.

NASIONAL | 20 September 2021

Sidang Kode Etik Napoleon Bonaparte Tunggu Kasusnya Inkrah

Komisi Kode Etik Polri sudah menyiapkan sidang bagi Napoleon Bonaparte, namun pelaksanaannya menunggu inkrah putusan persidangan suap Djoko Tjandra

NASIONAL | 20 September 2021

Menteri Bintang: Siapkan Generasi Berkualitas, Pendidikan Karakter Penting bagi Anak

Pendidikan karakter bagi anak dinilai penting guna mempersiapkan generasi mendatang yang berkualitas menuju Indonesia layak anak 2030 dan Indonesia Emas 2045

NASIONAL | 20 September 2021

Besok, KPK Jadwalkan Periksa Anies dan Prasetio Edi Soal Korupsi Tanah Munjul

Tim penyiik KPK menjadwalkan memeriksa Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi terkait kasus dugaan korupsi tanah di Munjul.

NASIONAL | 20 September 2021



TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Bupati Bogor Ungkap Alasan Warga Tolak Wacana 4 in 1 ke Puncak

Bupati Bogor Ungkap Alasan Warga Tolak Wacana 4 in 1 ke Puncak

NASIONAL | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings