Pakar Hukum: RUU KUHP Harus Dibahas Ulang
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar Hukum: RUU KUHP Harus Dibahas Ulang

Minggu, 17 November 2019 | 18:04 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mendesak DPR dan pemerintah untuk membahas ulang pasal-pasal yang bermasalah dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Menurut Bivitri, DPR dan pemerintah tidak sekedar sosialisasi RUU KUHP yang pengesahannya ditunda pada periode 2014-2019.

Baca Juga: Fraksi PKS Ingin RUU KUHP Dibahas Ulang

"Jadi, jangan hanya sekedar di sosialisasi, tetapi harus dibahas karena persoalannya bukan hanya karena minim sosialisasi, namun juga terdapat sejumlah pasal yang bermasalah dalam RUU KUHP tersebut," ujar Bivitri dalam diskusi Aliansi Nasional Reformasi bertajuk 'RKUHP: Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru' di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

Bivitri mengakui, RUU KUHP termasuk dalam RUU yang dibahas dengan mekanisme carry over sebagai mana diatur dalam Pasal 71 A UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasalnya, RUU KUHP sudah memiliki daftar inventaris masalah (DIM) dan bahkan sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada tingkat pertama.

Pasal 71A UU 15 Tahun 2019 menyebutkan, "Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutrya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan".

Baca Juga: Nasdem Usulkan Pembahasan Ulang RUU KUHP

"Karena RUU KUHP dibahas dengan mekanisme carry over, maka memang tidak ada lagi proses penyusunan, tapi langsung masuk pembahasan. RUU KUHP ini tidak akan mulai dari nol," tandas Bivitri.

Bivitra bersama Aliansi Reformasi KUHP pun mendesak pemerintah dan DPR untuk memasukan RUU KUHP ke dalam prolegnas baik prolegnas tahunan (2019-2024) maupun prolegnas prioritas Tahun 2020. Setelah itu, pemerintah dan DPR membuat kesepakatan untuk menentukan pasal-pasal yang akan dibahas lagi.

"Cara dengan menyisir bab per bab untuk menentukan pasal yang masih kontroversial. Jangan langsung diambil 14 pasal yang ditentukan dari awal oleh pemerintah atau bahkan sudah dibuatkan dulu penjelasan-penjelasannya oleh tim ahli," terang Bivitri Susanti.

Selain itu, kata Bivitri, pembahasannya harus partisipatif dan transparan. Menurutnya, semua pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam pembahasan RUU KHUP.

"Bukan hanya ahli, tetapi memang pemangku kepentingan, utamanya kelompok masyarakat yang terkena dampak pasal-pasal tertentu. Mengapa? Karena dalam pembahasan Undang-undang, dampak pasal-pasal itu tidak bisa diukur hanya dengan membaca teks, namun ada potensi dampak yang tidak bisa diukur melalui teks tetapi setelah ada diskusi dengan orang yang terkena dampak," pungkas Bivitri.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Panglima TNI Tidak Mau Berpolemik Soal Pernyataan Gatot Nurmantyo

Menurut Panglima TNI dugaan penyusupan pendukung PKI yang dilontarkan Gatot Nurmantyo tidak bisa dibuktikan secara ilmiah.

NASIONAL | 27 September 2021

Pengembang Nekat Serobot Tanah Sitaan, KPK Lapor ke Polda Banten

KPK melaporkan dugaan penyerobotan tanah sitaan terkait perkara Tubagus Chaeri Wardana ke Polda Banten. Hal ini dilakukan lantaran peringatan KPK tak diindahkan

NASIONAL | 27 September 2021

Sebut Warkopi Langgar Hak Cipta, Kemenkumham Siap Mediasi

Kemenkumham menyebut ada pelanggaran hak cipta dalam kasus Warkopi vs Warkop DKI.

NASIONAL | 27 September 2021

Ini Alasan Bupati Bogor Bersikukuh Bangun Jalur Puncak 2

Jalan Poros Tengah Timur atau Jalur Puncak 2 diyakini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat wilayah Bogor Timur.

NASIONAL | 27 September 2021

Kemensos Berikan Kesempatan 9 Juta Usulan Baru PBI JK

Masyarakat juga bisa memonitor melalui fitur "usul" dan "sanggah" pada aplikasi CekBansos apakah namanya sudah terdaftar.

NASIONAL | 27 September 2021

Brando Susanto: Kantor Sekretariat DPD TMP Rumah Bersama Pemuda Milenial Kreatif

Ketua DPD Taruna Merah Putih (TMP) Jawa Barat Brando Susanto meresmikan Kantor Sekretariat DPD Taruna Merah Putih Jawa Barat.

NASIONAL | 27 September 2021

Pemerintah Tingkatkan Konektivitas di Asmat, Papua

Saat ini, Bandara Ewer sudah memiliki landas pacu atau runway sepanjang 1.650 meter dan sudah dapat didarati pesawat sejenis ATR-72.

NASIONAL | 27 September 2021

DPR Ingatkan Pemerintah Hati-hati Izinkan Konser atau Pernikahan Skala Besar

Pemerintah tetap berhati-hati dan mempertimbangkan penuh sebelum membolehkan pelaksanaan acara konser hingga pernikahan skala besar.

NASIONAL | 27 September 2021

BPIP Minta Kasus Kekerasan KKB di Papua Diusut Sampai ke Akarnya

Kekerasan yang terjadi di Papua sangat disayangkan karena para korban merupakan warga sipil yang seharusnya dilindungi.

NASIONAL | 27 September 2021

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Belum Terima Surat dari Golkar

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima surat soal penggantian Azis Syamsudin sebagai pimpinan dewan.

NASIONAL | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Panglima TNI Tidak Mau Berpolemik Soal Pernyataan Gatot Nurmantyo

Panglima TNI Tidak Mau Berpolemik Soal Pernyataan Gatot Nurmantyo

NASIONAL | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings