ICJR Sebut 3 Isu Mendasar Luput dari Pembahasan RUU KUHP
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

ICJR Sebut 3 Isu Mendasar Luput dari Pembahasan RUU KUHP

Minggu, 17 November 2019 | 20:23 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, menyatakan, terdapat tiga isu mendasar yang tak pernah menjadi perhatian pembuat Undang-undang (UU) khususnya pemerintah hingga akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada periode sebelumnya. Padahal, ketiga isu tersebut dinilai penting bagi peningkatan investasi dan pembangunan manusia.

Pakar Hukum: RUU KUHP Harus Dibahas Ulang

"Ada tiga permasalahan yang luput dalam 14 pasal dalam RUU KUHP yang dinyatakan bermasalah oleh Menteri Hukum dan HAM, padahal ketiga masalah ini jelas akan berdampak pada sulitnya mencapai tujuan meningkatkan investasi dan pembangunan manusia," ujar Maidina dalam diskusi Aliansi Nasional Reformasi bertajuk 'RKUHP: Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru' di Bakoel Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

Isu pertama, kata Maidina, adalah terkait pertanggungjawaban koorporasi yang diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 50 dalam RUU KUHP. Menurut dia, Pasal 48 dan 50 dalam RUU KUHP tentang tindak pidana korporasi memasukkan rumusan yang tidak jelas dan sulit untuk diimplementasikan dalam tataran penegakan hukum.

"Pasal-pasal tersebut bersifat karet, cenderung menyasar individu dan bukan untuk menjerat korporasi sebagai badan hukum yang merupakan entitas terpisah," tandas dia.

Forum Rektor Usul RUU KUHP Disosialisasikan Masif

Seharusnya, kata Maidina, dalam pasal-pasal RUU KUHP tersebut diatur dalam kondisi apa korporasi dapat dijerat dengan dakwaan pidana, dan pada kondisi terbatas seperti apa individu atau organ korporasi (baik struktural ataupun fungsional) dapat dimintakan pertanggungjawaban. Menurut dia, pasal-pasal karet tidak kondusif untuk dunia usaha karena menciptakan ketidakpastian hukum.

"Pengusaha atau pengurus korporasi akan takut melakukan tindakan apapun karena apabila business judgment mereka salah, maka rentan dipidana. Hal ini jelas akan berdampak buruk pada iklim investasi," ungkap Maidina.

Isu kedua yang kurang mendapat perhatian, kata Maidina, rumusan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 346 hingga 348 RUU KHUP. Pasal-pasal tersebut dinilai masih bermasalah karena rumusan pasal ini kembali pada rumusan UU 23/1997 tentang Lingkungan Hidup. Padahal, UU tersebut tidak efektif dalam penegakan hukum lingkungan hidup sehingga diganti dengan UU 32/2009.

Nasdem Usulkan Pembahasan Ulang RUU KUHP

"Rumusan Pasal 346 RKUHP akan menyulitkan pembuktian karena adanya unsur melawan hukum dan akibat. Pelaku dapat berdalih jika mempunyai izin maka tidak akan mungkin melawan hukum dan menyebabkan pencemaran atau kerusakan, melainkan cukup dibuktikan apakah tindakan pelaku melebihi baku mutu pencemaran atau kriteria baku kerusakan," papar Maidina.

Isu ketiga, lanjut Maidina, Pasal 2 jo Pasal 597 RUU KUHP tentang living law atau hukum yang hidup di masyarakat. Klaim bahwa pasal ini dimaksudkan untuk mengakui masyarakat adat tidak tergambar oleh rumusan dalam RUU KUHP.

"Dalam Pasal 2 jo Pasal 597 RUU KUHP Tidak jelas yang dimaksud antara hukum yang hidup di masyarakat dengan hukum adat. Penjelasan Pasal 2 menerangkan living law akan diatur dalam Perda sehingga berpotensi akan memunculkan Perda diskriminatif, karet dan tidak jelas, termasuk juga peluang apapun dinyatakan sebagai 'hukum yang hidup di masyarakat' termasuk ketidakpastian hukum bagi dunia usaha dan investasi," tuturnya.

Selain itu, kata Maidina, penerapan Pasal 597 ayat (1) dan (2) pun dapat menimbulkan kesewenang-wenangan karena aparat penegak hukum berpotensi mendefinisikan 'hukum yang hidup di masyarakat' berdasarkan penafsirannya sendiri tanpa batasan yang jelas dengan menggunakan pasal ini.

"Jika pasal ini dimaksudkan mengakui masyarakat adat, maka masyarakat adat harus dihadirkan dalam pembahasan, dan penerapannya tidak dengan mengambil kewenangan pranata penyelesaian sengketa di masyarakat kepada aparat penegak hukum negara," pungkas Maidina.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Macan Tutul Terkam Petani Hingga Tewas di Sumsel

Terdapat luka cakaran di bagian kepala dan luka agak dalam di leher korban.

NASIONAL | 17 November 2019

Peneliti Muda Undip Raih Medali Emas di Ajang IIIC 2019

Peneliti muda Undip menyajikan penelitian beras analog antidiabetes dari umbi talas dan umbi jalar ungu.

NASIONAL | 17 November 2019

Din Syamsuddin: Agama Harus Jadi Pemecah Masalah Kebangsaan

Setiap agama harus mampu menampilkan paradigma etik bagi pembangunan nasional agar pembangunan tidak salah arah dan hilang mutiara moral.

NASIONAL | 17 November 2019

Polisi Gulung Pencuri Minyak Negara di Areal Chevron

Dalam kejadian yang diungkap sejak Minggu (27/10/2019) itu ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

NASIONAL | 17 November 2019

Pakar Hukum: RUU KUHP Harus Dibahas Ulang

RUU KUHP termasuk dalam RUU yang dibahas dengan mekanisme carry over.

NASIONAL | 17 November 2019

Jaksa Agung: Putusan First Travel Tidak Sesuai Tuntutan Jaksa

Aset harta harus dikembalikan kepada korban.

NASIONAL | 17 November 2019

Mako Brimob Sumut Dijaga Ketat, Perakit Bom dan Pencuci Otak Ditahan

Polisi bersenjata masih melakukan penjagaan ekstra ketat di Markas Komando (Mako) Brimob Sumut di Jalan KH Wahid Hasyim Medan, Minggu (17/11/2019).

NASIONAL | 17 November 2019

HCML Tanam 15.000 Bibit Manggrove di Pesisir Pasuruan

HCML kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan hidup.

NASIONAL | 17 November 2019

Blue Sky Premier Lounge Hadir di Terminal 2 Bandara Soetta

Berdirinya BlueSky Premier Lounge ini berawal dengan melihat banyaknya penumpang pesawat yang terlantar saat menunggu keberangkatan pesawat.

NASIONAL | 17 November 2019

Merapi Meletus, Ganjar Minta Masyarakat Tenang dan Waspada

Ganjar meminta agar masyarakat selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah setempat.

NASIONAL | 17 November 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS