Perbaiki RUU KUHP, Presiden Diminta Bentuk Komite Ahli
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perbaiki RUU KUHP, Presiden Diminta Bentuk Komite Ahli

Minggu, 17 November 2019 | 20:36 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, mengatakan, Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana untuk menjamin perbaikan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Komite ini, harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.

ICJR Sebut 3 Isu Mendasar Luput dari Pembahasan RUU KUHP

"Presiden Jokowi seharusnya membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana yang melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yaitu ahli ekonomi, kesejahteraan sosial, psikologi, kriminologi, dan kesehatan masyarakat," ujar Maidina dalam diskusi Aliansi Nasional Reformasi bertajuk 'RKUHP: Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru' di Bakoel Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

Komite Ahli tersebut, kata Maidina, harus ditugaskan untuk membantu pemerintah dan DPR menguatkan pembahasan RUU KUHP dengan data dan evaluasi terhadap implementasi penggunaan hukum pidana di Indonesia.

"Dengan demikian, RUU KUHP yang dihasikan benar-benar UU KUHP yang implementatif dan menjawab persoalan di masyarakat," tandasnya.

Menurut Maidina, komite ahli tersebut diharapkan bisa mengatasi dua persoalan sentral dalam pembahasan RUU KUHP pada periode 2014-2019. Persoalan pertama, lahirnya pasal-pasal bermasalah tidak terlepas dari minimnya evaluasi komprehensif berbasis data yang harusnya dilakukan Pemerintah sebelum merumuskan RUU KUHP.

Pakar Hukum: RUU KUHP Harus Dibahas Ulang

"Banyak pasal lahir tanpa evaluasi, tanpa melihat perkembangan hukum dan tidak relevan untuk negara merdeka yang demokratis," ungkap Maidina.

Persoalan kedua, lanjut Maidina, lahirnya pasal-pasal bermasalah di RUU KUHP berasal dari ketidakselarasan program pembangunan Pemerintah dari berbagai aspek yang diatur dalam RUU KUHP mulai dari ekonomi, investasi, bisnis, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

"Untuk mengatasi kedua masalah tersebut, tidak mungkin perbaikan RUU KUHP dilakukan tanpa melalui pembahasan yang komprehensif. Solusi sosialisasi saja jelas bukan jalan yang tepat ketika Presiden telah menyerukan penundaan pengesahan RUU KUHP. Pembentukan Komite ahli merupakan salah satu solusi menjawab dua persoalan tersebut," jelas dia.

Fraksi PKS Ingin RUU KUHP Dibahas Ulang

Selain itu, Maidina juga mendorong Pemerintah dan DPR membuka konsultasi lintas sektor yang lengkap dan didokumentasi dalam proses pembahasan RUU KUHP. Hasil konsultasi, kata dia, harus dianalisis serta didiskusikan dengan publik yang melibatkan kelompok masyarakat sipil untuk memastikan keselarasannya dengan program pembangunan dan kepentingan masyarakat.

"Pemerintah dan DPR menjamin keterbukaan informasi publik terhadap proses pembahasan RUU KUHP, termasuk memastikan tersedianya dokumen pembahasan RUU KUHP terkini, minutasi pembahasan, dan dokumen-dokumen terkait publik lainnya," imbuh Maidina.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

ICJR Sebut 3 Isu Mendasar Luput dari Pembahasan RUU KUHP

Ketiga isu tersebut dinilai penting bagi peningkatan investasi dan pembangunan manusia.

NASIONAL | 17 November 2019

Macan Tutul Terkam Petani Hingga Tewas di Sumsel

Terdapat luka cakaran di bagian kepala dan luka agak dalam di leher korban.

NASIONAL | 17 November 2019

Peneliti Muda Undip Raih Medali Emas di Ajang IIIC 2019

Peneliti muda Undip menyajikan penelitian beras analog antidiabetes dari umbi talas dan umbi jalar ungu.

NASIONAL | 17 November 2019

Din Syamsuddin: Agama Harus Jadi Pemecah Masalah Kebangsaan

Setiap agama harus mampu menampilkan paradigma etik bagi pembangunan nasional agar pembangunan tidak salah arah dan hilang mutiara moral.

NASIONAL | 17 November 2019

Polisi Gulung Pencuri Minyak Negara di Areal Chevron

Dalam kejadian yang diungkap sejak Minggu (27/10/2019) itu ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

NASIONAL | 17 November 2019

Pakar Hukum: RUU KUHP Harus Dibahas Ulang

RUU KUHP termasuk dalam RUU yang dibahas dengan mekanisme carry over.

NASIONAL | 17 November 2019

Jaksa Agung: Putusan First Travel Tidak Sesuai Tuntutan Jaksa

Aset harta harus dikembalikan kepada korban.

NASIONAL | 17 November 2019

Mako Brimob Sumut Dijaga Ketat, Perakit Bom dan Pencuci Otak Ditahan

Polisi bersenjata masih melakukan penjagaan ekstra ketat di Markas Komando (Mako) Brimob Sumut di Jalan KH Wahid Hasyim Medan, Minggu (17/11/2019).

NASIONAL | 17 November 2019

HCML Tanam 15.000 Bibit Manggrove di Pesisir Pasuruan

HCML kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan hidup.

NASIONAL | 17 November 2019

Blue Sky Premier Lounge Hadir di Terminal 2 Bandara Soetta

Berdirinya BlueSky Premier Lounge ini berawal dengan melihat banyaknya penumpang pesawat yang terlantar saat menunggu keberangkatan pesawat.

NASIONAL | 17 November 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS